Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan memiliki sejumlah langkah strategis dalam perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Langkah-langkah dilakukan melalui upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, serta mendorong peningkatan pendapatan.
Upaya yang dilakukan Kemnaker juga dilakukan melalui program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) pemula dengan target 100.000 orang dan TKM lanjutan 1.800 orang. Upaya lainnya melalui Program Desmigratif (Desa Migran Produktif) dalam membangun usaha mandiri yang produktif. Program Desmigratif melibatkan peran aktif pemerintah desa dengan target 150 desa.
“Desmigratif tidak hanya membantu asyarakat desa yang ingin bekerja ke luar negeri, namun juga dapat memperoleh pelayanan informasi usaha produktif melalui peran pemerintah desa,” ucap Menaker, Ida Fauziyah saat mengikuti secara virtual Rapat Pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dipimpin oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Jakarta, Rabu (25/8/2021).
Ida menjelaskan, saat ini, kemiskinan cenderung lebih tinggi pada daerah pedesaan, namun tingkat pengangguran lebih tinggi di perkotaan. Hal ini mengindikasikan adanya pekerja di pedesaan yang sudah bekerja tapi tingkat pendapatannya belum mampu memenuhi kebutuhannya.
“Ini mengindikasikan, penduduk di pedesaan itu bekerja pada sektor pertanian informal,” kata Menaker.
Ia menambahkan, tingkat pengangguran dan kemiskinan di perkotaan, menurut kelompok umur tahun 2021, didominasi usia 15 hingga 19 tahun, yaitu sebesar 23,75 persen. Sedangkan tingkat pengangguran perkotaan, menurut tingkat pendidikan 2021, ada pada jenjang sekolah menengah kejuruan, sebesar 10,3 persen.
“Kita perlu mengantisipasi tingkat kemiskinan di perkotaan, yang didorong oleh pengangguran muda terdidik,” katanya.
Menaker mengungkapkan, tahun 2021 ini pihaknya juga membuka akses untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan skill, layanan pasar kerja, dan jaring pengaman sosial ketenagakerjaan melalui pelatihan vokasi dengan target 119 ribu 729 orang.
“Selain itu kami juga membuka akses pelayanan pasar kerja dengan target 2 juta 200 ribu orang,” ujarnya.
Baca Juga: Kemnaker Percepat Unit Layanan di Daerah untuk Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Berita Terkait
-
DPR Apresiasi Pengembangan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan yang Digagas Kemnaker
-
Utamakan Perlindungan Buruh, LKS Tripartit Nasional Dukung Pemerintah Atasi Dampak Pandemi
-
Kecelakaan di Mal Margo City, Kemnaker Segera Terjunkan Tim Pengawas Bidang K3
-
Kemnaker Amankan 55 Calon Pekerja Migran di Batam, Diduga akan Diberangkatkan ke Singapura
-
Kemnaker Percepat Unit Layanan di Daerah untuk Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Terpopuler
- Operasi Zebra 2025 di Sumut Dimulai Besok, Ini Daftar Pelanggaran yang Disasar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Mobil Keluarga Bekas Paling Dicari 2025, Murah dengan Performa Mumpuni
- 5 Mobil Sedan Bekas Pajak Murah dan Irit BBM untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi Smartwatch Selain Apple yang Bisa QRIS MyBCA
Pilihan
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
Terkini
-
Inovasi Daur Ulang Sampah Plastik BRI Dapat Dukungan Menteri UMKM dan Raffi Ahmad
-
Gubernur BI: Redenominasi Rupiah Perlu Waktu 6 Tahun
-
Hampir Rampung, Ini Kelebihan Kilang Minyak Balikpapan yang dikelola Pertamina
-
Buruh Tolak Kenaikan Upah 3,5 Persen: Masak Naiknya Cuma Rp80 Ribu
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
Jamkrindo Catatkan Laba Sebelum Pajak Rp 1,28 Triliun Hingga Oktober 2025
-
Sumbang PDB 61 Persen, UMKM RI Harus Naik Kelas
-
Kementerian UMKM Buka-bukaan Harga Satu Balpres Baju Thrifting
-
Serahkan Rp 6 Triliun ke BSN, BTN Akan Terbitkan Obligasi Untuk Tambah Modal
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T