Pembangunan Landmark Ibu Kota Baru Panen Kritik, Dianggap Buang-buang Anggaran

Suara.com - Pemerintah terus menggarap proyek ibu kota baru meski saat ini wabah COVID-19 masih menerpa Indonesia hingga berdampak pada keuangan negara.

Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diketahui telah mulai menyiapkan sejumlah infrastruktur dasar penunjang di lokasi yang berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Disampaikan Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nicko Herlambang, KemenPUPR ingin melanjutkan pembangunan infrastruktur penunjang di wilayah ibu kota negara baru.

“Pembangunan sejumlah infrastruktur penunjang di wilayah calon ibu kota negara baru terus berjalan,” ujar dia, dikutip via Solopos --jaringan Suara.com.

Saat ini, pemerintah juga tengah fokus pembangunan bendungan di Kecamatan Sepaku sebagai penunjang pasokan air bersih persiapan pemindahan ibu kota negara.

Proyek bendungan yang menelan anggaran sekitar Rp600 miliar tersebut kini mencapai tahap pembangunan fisik.

Ia melanjutkan, Kementerian PUPR menggenjot pembangunan infrastruktur pendukung penunjang pasokan air bersih lainnya yakni, intake dan jaringan pipa transmisi sungai.

Anggaran pembangunan intake yang dilengkapi dengan instalasi pengolahan air bersih (water treatment plant/WTP) dan jaringan pipa pipa transmisi sungai tersebut sekitar Rp364 miliar dan pembangunan jalan lingkar.

“Pembangunan jalan lingkar itu sekitar Rp180 miliar dengan biaya pengerjaan masing-masing segmen Rp60 miliar,” ucap Nicko Herlambang.

Baca Juga: Vaksin Janssen Tiba di Indonesia: Ini Efikasi, Efek Samping, dan Sasarannya

Untuk diketahui, pembangunan di Ibu kota baru di wilayah Kecamatan Sepaku tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN.

Pembangunan masif di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang disebut-sebut akan memiliki landmark dengan tinggi hingga 150 meter juga anen kritik.

Masih dari sumber yang sama, proyek pembangunan Tower Penajam dengan tinggi melebihi monas itu mendapatkan sorotan warga setempat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro memperkirakan, landmark itu membutuhkan anggaran kurang lebih Rp150 miliar yang rencananya akan menggunakan skema anggaran tahun jamak (multiyears).

Pengumuman LPSE (lembaga pengadaan secara elektronik) Kabupaten Penajam Paser Utara menyebutkan perencanaan pembangunan Tower Penajam di ibu kota negara dianggarkan pada tahun 2021.

“Pembangunan tower adalah kewenangan pemerintah kabupaten, tapi dengan kondisi keuangan saat ini diutamakan yang bersifat prioritas,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Jon Kenedi beberapa waktu lalu.

Ia berpendapat, pemkab seharusnya fokus dengan kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai ketersediaan anggaran di kas daerah. 

“Kalau anggaran tidak memadai jangan dipaksakan, karena masih membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan lainnya yang prioritas,” ujar Jon Kenedi.