Koperasi Merah Putih Telan Anggaran Jumbo, Desa Tak Bisa Biayai Layanan Dasar

Suara.com - Pemerintah perlu menyiapkan mitigasi fiskal dari implementasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), apa lagi setelah program tersebut mengambil porsi besar dari anggaran untuk Dana Desa.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet mengatakan keputusan mengalokasikan lebih dari separuh anggaran desa untuk satu program fisik berpotensi menciptakan one-size-fits-all (pendekatan pukul rata), sementara desa memiliki karakteristik ekonomi yang sangat beragam.

Pemerintah diketahui mengalokasikan 58,03 persen anggaran Dana Desa 2026 untuk pembangunan KDMP, tepatnya senilai Rp34,57 triliun dari pagu Rp60,57 triliun. Sedangkan Rp25 triliun lainnya dialokasikan untuk Dana Desa reguler.

Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 yang diteken oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan berlaku sejak diundangkan pada 12 Februari 2026.

Menurut Yusuf, implikasi langsung kebijakan tersebut adalah guncangan likuiditas desa. Dengan sekitar 42 persen anggaran yang tersisa, desa akan kesulitan membiayai layanan dasar, seperti bantuan langsung tunai (BLT), penanganan stunting, dan ketahanan pangan. Risikonya, pembangunan aset koperasi lebih diprioritaskan daripada belanja sosial.

Maka dari itu, Yusuf menggarisbawahi urgensi mitigasi risiko fiskal oleh pemerintah pusat.

“Termasuk skema evaluasi kinerja dan mekanisme koreksi jika KDMP terbukti tidak produktif, agar desa tidak menanggung beban fiskal jangka panjang dari desain kebijakan yang tidak sesuai dengan kapasitas lokal,” ujarnya.

Di samping risiko fiskal, Yusuf juga mengingatkan pemerintah pusat untuk memastikan KDMP terintegrasi dengan rantai pasok lokal dan berfungsi sebagai off-taker (penyerap utama) produk desa.

Dengan begitu, dana yang diinvestasikan kepada KDMP dapat benar-benar berputar di ekonomi lokal.

Baca Juga: Dorong Ekonomi Kerakyatan Lewat Program KDMP/KKMP, Transaksi BNI Agen46 Tumbuh 37,2%

Sedangkan bagi pemerintah desa, Yusuf menyarankan adanya langkah rekalibrasi sisa anggaran secara ketat dengan memprioritaskan sumber daya manusia (SDM) dan jaring pengaman sosial.

Langkah itu bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga infrastruktur ekonomi desa, termasuk KDMP, dapat berfungsi secara optimal.