Suara.com - Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan mengkaji pembangunan bandara perairan. Saat ini, pemerintah tengah mensosialisasikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bandar Udara Perairan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kehadiran bandara perairan di Indonesia dibutuhkan untuk mendukung sektor pariwisata.
Apalagi, infrastruktur transportasi yang berkembang di negara-negara kepulauan adalah bandara perairan atau water aerodrome dan pesawat apung atau sea plane.
"Karena, Sslain mampu membuka konektivitas antar daerah, juga bermanfaat dalam menunjang pengembangan daerah yang berkelanjutan, menghubungkan daerah-daerah terpencil dan perbatasan, serta mendukung pengembangan pariwisata di Indonesia," ujar Budi, Jumat (15/10/2021).
Menurut Budi harus ada harmonisasi antara peraturan penerbangan dan pelayaran untuk bisa membangun bandara perairan di beberapa daerah.
"Saat ini pengaturan bandara perairan di Indonesia masih sangat umum dan minimalis, dimana mengacu kepada payung regulasi penerbangan dan kebandarudaraan. Ketentuan yang ada harus dimodifikasi dan dikontekstualisasikan dengan kebutuhan pengoperasian bandara perairan," ucap Budi.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Umar Aris mengatakan RPP merupakan hasil kajian antara Badan Litbang Perhubungan Kemenhub dengan Universitas Gadjah Mada.
Adanya kajian ini, tutur Umar, merupakan respon dari fenomena belakangan ini yaitu meningkatnya permintaan terhadap pergerakan transportasi yang bersifat water-to-water dan water-to-land melalui penggunaan pesawat apung.
Dalam hal ini, tambah Umar, Balitbanghub telah melaksanakan uji operasi pendaratan dan lepas landas seaplane di sekitar Pulau Gili Iyang, Madura.
Baca Juga: Dukung Wisata, Bank Mandiri - Indra Karya Bangun Sarana Desalinasi Air Laut di Labuan Bajo
"lebih lanjut kita mencari daerah uji coba lainnya untuk pembangunan water base dan seaplane untuk mendukung pariwisata di kawasan mandalika lombok, kenapa? karena telah cukup infrastruktur sarana hotel, dan lainnya," kata Umar.
Berita Terkait
-
Hore! Purbaya Resmi Bebaskan Pajak Bagi Pekerja Sektor Ini
-
Enam Jurus Pemkab Jember Dongkrak PAD Jember Lewat Wisata
-
ICI 2025, InJourney Dorong Kolaborasi Pembangunan Infrastruktur bagi Aviasi dan Wisata Indonesia
-
Diungkap Ketua KPK, Nasib Menhub Budi Karya Sumadi usai Namanya Disebut di Sidang Korupsi DJKA
-
Budi Karya Sumadi Hormati Proses Hukum yang Berjalan
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
OJK Blokir 127 Ribu Rekening Terkait Scam Senilai Rp9 Triliun
-
Bulog Gempur Aceh dengan Tambahan 50.000 Ton Beras: Amankan Pasokan Pasca-Bencana dan Sambut Ramadan
-
Swasembada Beras Sudah Sejak 2018, Apa yang Mau Dirayakan?
-
Kemenperin Adopsi Sistem Pendidikan Vokasi Swiss untuk Kembangkan SDM
-
Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 41 Triliun hingga Desember 2025
-
Realisasi Konsumsi Listrik 2025 Tembus 108,2 Persen dari Target
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok Rampung untuk 84 KK
-
Purbaya Yakin MBG Paling Cepat Habiskan Anggaran di Awal 2026
-
Beban Impor LPG Capai 8,4 Juta Ton, DME Diharapkan Jadi Pengganti Efektif