Suara.com - Penarikan stimulus atau tapering menurut Head Of Investment Information PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Roger M.M tidak akan berdampak serius pada ekonomi Indonesia.
"Dampak dari tapering tidak akan terlalu signifikan untuk market Indonesia. Kalaupun terjadi capital outflow, tidak terlalu signifikan," ujar Roger, Kamis (4/11/2021).
Ia menjelaskan, investor kini akan lebih cermat menghadapi laporan keuangan kuartal III 2021 dan data-data domestik ekonomi Indonesia seperti Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur pada Oktober mencapai 57,2 yang juga level tertinggi dalam sejarah.
"Akhir tahun atau di Desember nanti kemungkinan investor akan cenderung melakukan window dressing dari laporan kuartal III dan ekonomi yang membaik," kata Roger.
Ia juga memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir tahun akan mencapai level 6.880. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina menambahkan, efek dari tapering The Fed akan relatif minim.
Alasannya tak lain karena sudah diekspektasikan oleh pelaku pasar dan sudah diinfokan oleh bank sentral AS itu sejak jauh-jauh hari.
"Mungkin efek lebih besar bagaimana perubahan suku bunga dari The Fed itu yang sampai meeting kemarin belum ada indikasinya ke arah sana. Jadi sejauh ini saya rasa dampak tapering tidak akan terlalu banyak," ujarnya.
Sementara itu, untuk target IHSG di level 6.880, Martha optimistis akan tercapai seiring dengan pembukaan kembali atau reopening ekonomi Indonesia saat ini .
"Biasanya belanja juga digenjot pada kuartal IV dan kenaikan harga komoditas juga akan memberikan efek bola salju dan menggairahkan ekonomi secara keseluruhan," kata Martha.
Baca Juga: Wamenkeu Berharap Profesi Keuangan Ikut Andil Dalam Proses Pemulihan Ekonomi
Pada Kamis dini hari tadi, The Fed menyatakan akan mulai melakukan pengurangan stimulus pada November ini dan kemungkinan tidak memerlukan kenaikan suku bunga yang cepat.
Bank sentral AS itu mengumumkan pemotongan bulanan 15 miliar dolar AS menjadi 120 miliar dolar AS dalam pembelian bulanan obligasi pemerintah dan sekuritas yang didukung hipotek, tetapi tidak banyak memberi sinyal kapan mungkin bank sentral memulai fase berikutnya dari "normalisasi" kebijakan dengan menaikkan suku bunga.
Berita Terkait
-
Jelang Tapering The Fed, Harga Emas Dunia Kian Merosot
-
Jelang Tapering The Fed, Mata Uang Rupiah Loyo ke Posisi Rp 14.313
-
Sri Mulyani Ungkap Tantangan Pemulihan Ekonomi Global Usai Dihantam Pandemi
-
Meski Ada Tapering Off The Fed, Pasar Modal Diramal Tetap Tumbuh
-
Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia dari Masa ke Masa, Kapan Inflasi Tertinggi?
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Vivo Akui Stok Sudah Habis, Tapi BBM Pertamina Punya Kandungan yang Tak Bisa Diterima
-
BRI Buka Akses Global untuk UMKM di Halal Indo 2025
-
Purbaya Mau Temui CEO Danantara usai 'Semprot' Pertamina Malas Bangun Kilang Minyak
-
Pemerintah Tambah Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2025, Sasar 30 juta Keluarga Penerima Manfaat
-
Purbaya Ngotot Sidak Acak Rokok Ilegal di Jalur Hijau: Kalau Ketahuan, Awas!
-
Program Magang Nasional Dibuka 15 Oktober, Pemerintah Jamin Gaji UMP
-
Bos Danantara Akui Patriot Bond Terserap Habis, Dibeli Para Taipan?
-
Dari Meja Makan ke Aksi Nyata: Wujudkan Indonesia Bebas Boros Pangan
-
Pemerintah Andalkan Dialog Rumuskan Kebijakan Ekonomi Kerakyatan
-
VIVO dan BP-AKR Batalkan Pembelian BBM dari Pertamina, Kandungan Etanol Jadi Biang Kerok