Suara.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebut, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp11 triliun untuk program Kartu Prakerja pada tahun 2022.
Ia menyebut, anggaran untuk program Kartu Prakerja sebesar 11 triliun tersebut masuk dalam 4,3 persen dari anggaran perlindungan sosial 2022 yang sebesar Rp203 triliun.
“Pada 2022 program Kartu Prakerja dilanjutkan. Skema pelaksanaannya semi bansos dan akan bersifat reguler dengan mempertimbangkan situasi yang makin kondusif,” katanya dalam Webinar Evaluasi Dampak Program Kartu Prakerja di Jakarta, Rabu (1/12/2021).
Febrio menjelaskan nantinya program Kartu Prakerja akan dilanjutkan dengan adanya perbaikan seperti peningkatan tata kelola program secara transparan dan akuntabel.
Perbaikan ini juga dari sisi pengadaan barang atau jasa pemerintah termasuk verifikasi atas lembaga pelatihan yang diusulkan mitra platform.
Selain itu juga dilakukan efisiensi program Kartu Prakerja di era digital dengan modul pelatihan yang semakin variatif untuk memenuhi kebutuhan peserta baik formal maupun tidak formal.
“Evaluasi harus terus dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak dari suatu program,” ujarnya.
Sementara itu, Febrio menyebutkan secara kumulatif jumlah penerima program Kartu Prakerja sejak 2020 sampai 30 September 2021 sudah mencapai 12 juta orang yang tersebar di 34 Provinsi, 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Untuk alokasi program Kartu Prakerja pada 2020 adalah sebesar Rp20 triliun yang terealisasi melalui 11 batch dengan 5,9 juta penerima senilai Rp13,4 triliun.
Baca Juga: Setjen DPR Raih Juara II Continuous Improvement BMN Award
Pada tahun 2021, alokasi program Kartu Prakerja mencapai Rp21,2 triliun yang semula Rp20 triliun dengan target penerima manfaat sebanyak 5,7 juta orang dan realisasi per Oktober mencapai Rp9,42 triliun bagi 2,7 juta peserta.
Menurut dia, program Kartu Prakerja ini sekaligus merupakan inisiatif strategis pemerintah dalam penanganan COVID-19 sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Febrio mengatakan Kartu Prakerja kita tidak hanya menjadi sarana transfer dana dari pemerintah ke masyarakat namun turut menawarkan skill development.
"Ini menjadi fondasi dalam meraih kesempatan kerja yang lebih luas terutama pada saat kegiatan ekonomi masih seperti sekarang ini,” ungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Puluhan Ribu Peserta Kartu Prakerja Dicabut Pemerintah
-
Pemerintah Akan Gunakan Aset di Jakarta Untuk Dukung Proyek Ibu Kota Baru
-
Kemenkeu Bahas Kenaikan Cukai MMEA Golongan B dan C
-
Pengertian Pendapatan per Kapita dan Fungsinya Sebagai Tolok Ukur Kemakmuran
-
Setjen DPR Raih Juara II Continuous Improvement BMN Award
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Bahlil: Hanya Prabowo dan Soeharto Presiden yang Resmikan Kilang Minyak
-
Penunggak Pajak Jumbo Baru Setor Rp 13,1 T dari Total Rp 60 T
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Saham-saham Konglomerat Ambruk, Reli IHSG Mulai Penyesuaian Harga?
-
Harga Beras SPHP Semua Wilayah Rp 12.500 per Kg, Pengecer Untung?
-
DJP Ungkap Kasus Faktur Pajak Fiktif, Rugikan Negara Rp 170 Miliar
-
Perlancar Distribusi Bantuan, Kementerian PU Buka Fungsional Tol SigliBanda Aceh 24 Jam
-
IHSG Gagal Tembus Level 9.000, Investor Panik Langsung Buru-buru Lego Saham
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Aturan Purbaya soal Kripto Dinilai Bikin Industri Makin Transparan