Suara.com - Bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed) akan mulai mengurangi pembelian aset atau yang juga dikenal sebagai tapering pada tahun depan.
Keputusan ini menjadi langkah pertama bagi The Fed demi menarik kembali sejumlah besar bantuan yang telah diberikan bank sentral AS ini kepada pasar dan ekonomi negaranya sepanjang pandemi Covid-19.
Kebijakan ini tentu bakal berdampak besar bagi kondisi pasar keuangan global, termasuk bagi Indonesia?
Lantas apakah Bank Indonesia (BI) sudah siap menghadapi gejolak yang bakal timbul imbas tapering The Fed?
Gubernur BI Perry Warjiyo mengaku sudah memikirkan dampak yang akan mungkin terjadi, termasuk bagaimana untuk melakukan mitigasi dan normalisasi atas kebijakan tersebut.
"Sebab begitu banyak pertanyaan kepada saya bagaiamana melakukan mitigasi, antisipasi, normalisasi dengan mulainya pengetatan kebijakan moneter The Fed," kata Perry dalam webinar, Outlook Perekonomian Jakarta 2022 : Herd Immunity & Pemulihan Ekonomi, Jumat (24/12/2021).
Menurut Perry dampak kenaikan Fed Fund Rate (FFR) kemungkinan paling cepat pertengahan tahun depan atau triwulan III 2022 dimana ujung-ujungnya kata dia bakal terjadi kenaikan FFR dimana imbasnya memicu kenaikan obligasi Amerika Serikat (US Treasury).
"Tapi diperkirakan kenaikan US Treasury 50 basis poin (bps) hingga 75 bps. Most like 50 bps. Kalau US Treasury naik, yield (imbal hasil) dalam negeri juga memerlukan penyesuaian 50 bps. Ini yang kita koordinasikan kepada Kementerian Keuangan," paparnya.
Tak hanya berimbas terhadap kenaikan obligasi, dampak yang bakal dirasakan lebih lanjut adalah nasib nilai tukar rupiah yang berpotensi bisa tertekan, untuk itu kata dia bank sentral akan terus melakukan stabilisasi dan intervensi kebijakan.
Baca Juga: Bank Indonesia Sebut Lima Ancaman Ekonomi yang Meski Diwaspadai di Masa Depan
"Kami terus lakukan stabilisasi dengan triple intervention, haga mekansime pasar berjalan dan memastikan bahwa penyesuaan di pasar berjalan smooth (halus)," ucapnya.
Meski begitu kata Perry saat ini Indonesia akan tetap bisa bertahan dalam situasi perubahan kebijakan moneter ke depan. Salah satu alasannya karena memiliki cadangan devisa yang besar.
"Insya Allah Indonesia Lebih tahan. Kenapa? Current account rendah, cadangan devisa lebih besar dan kondisi ini sudah dilalui di periode sebelumnya yang lebih berat, tentu kita tetap waspada berhati hati perhatikan stabilitas ekstenral agar tetap terjaga," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Menkeu Purbaya Buka Lowongan Kerja Besar-besaran, Lulusan SMA Bisa Melamar jadi Petugas Bea Cukai
-
Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Permanen? Purbaya: Tapi Jangan Ngibul-ngibul Omzet!
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Aguan Punya Mal Baru Seluas 3,3 Hektare, Begini Penampakkannya
-
Gudang Beku Mulai Beroperasi, BEEF Mau Impor 16.000 Sapi Tahun Depan
-
Proses Evaluasi Longsor di Tambang PT Freeport Selesai Antara Maret atau April
-
Bahlil Dorong Freeport Olah Konsentrat Tembaga Amman
-
Purbaya Pesimis DJP Bisa Intip Rekening Digital Warga Tahun Depan, Akui Belum Canggih
-
Sempat Tolak, Purbaya Akhirnya Mau Bantu Danantara Selesaikan Utang Whoosh
-
Purbaya Duga Pakaian Bekas Impor RI Banyak dari China, Akui Kemenkeu Lambat Tangani