Kaltim Mau Jadi IKN Baru, Sri Mulyani Ingatkan Soal Kerukunan

Suara.com - Pemerintah akan mulai memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur pada tahun 2024. Jika tidak ada aral melintang, sejumlah proyek pembangunan infrastruktur pun akan segera dilakukan.

Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan jika nanti wilayah Kalimantan Timur telah benar-benar menjadi IKN diharapkan masyarakatnya dapat menjaga kerukunan dengan baik.

"Apalagi nanti Kalimantan Timur, jika nanti jadi IKN anda akan kedatangan banyak orang dari seluruh Indonesia ini akan menimbulkan dinamika sosial. Jadi biasakan menciptakan sebuah mekanisme kerukunan antar warga," kata Sri Mulyani dalam sebuah video teleconfrence, Rabu (5/1/2021).

Menurut Sri Mulyani akhir-akhir ini isu sebuah perbedaan selalu menjadi masalah yang kerap muncul di tengah-tengah masyarakat. Padahal, perbedaan adalah sebuah hal yang harus disyukuri.

"Perbedaan adalah sesuatu yang harus disyukuri, jangan sampai kita beda entah suku, beda agama menyebabkan kita pecah belah, karena Indonesia kalau rukun dan bersatu merupakan aset yang luar biasa nilainya," katanya.

Berdasarkan draf Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN), pemindahan status ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) dilakukan pada semester I-2024.

"Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN dilakukan pada semester I (satu) tahun 2024 dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden," bunyi Pasal 3 ayat 2 RUU IKN.

Sebelumnya terkait dengan anggaran proyek IKN baru dalam APBN 2022 memang belum menyertakan kepastian nominal anggaran pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyebut belum ada perkembangan terkait hingga saat ini, meski pemerintah tengah mengejar target pengesahan RUU IKN bersama DPR RI.

Baca Juga: Bicara Soal Realisasi APBN, Sri Mulyani: Ngabisin Duit Saja Susah, Apalagi Ngumpulin

"IKN ini kami belum menganggarkan secara jelas, eskplisit di dalam APBN 2022, karena memang pada waktu September 2021, ini belum ada kepastian kita akan mulainya 2022 atau kapan," kata Isa.