Suara.com - Pasca pemerintah merilis kebijakan subsidi minyak goreng beberapa saat lalu, hingga kini, masih ada kalangan masyarakat yang belum merasakan program tersebut akibat kelangkaan minyak goreng di ingkatan ritel.
Kondisi ini memberatkan masyarakat menengah ke bawah lantaran sebagian besar berbagai kebutuhan ditopang dengan stok minyak goreng.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka berharap, pemerintah melakukan percepatan dari hulu ke hilir dan pengelolaan sistem tata niaga penjualan minyak goreng yang lebih tertata.
“Terkait harga minyak satu harga ini merupakan langkah percepatan, pada saat pertemuan di Komisi VI, kita bersama sedang berupaya dengan mitra kementerian sebagai mitra kita," tutur Rieke dalam keterangan resminya, dikutip Senin (31/1/2022).
Ia berharap, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) group selaku BUMN sektor perkebunan mendukung program terkait agar kejadian serupa tidak terjadi kembali.
Rieke menilai perlu adanya tindakan yang lebih terukur dalam hal ini mengetahui kondisi kapasitas produksi dari PTPN dalam penyediaan Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku utama minyak goreng.
“Karena diakui pemerintah belum ada integrasi yang cukup baik antara industri hulu dari CPO dan industri minyak goreng. Sehingga bisa terjadi kolaborasi, termasuk penentuan dari harga CPO yang bisa lebih memberikan support dan optimisme dari industri nasional kita,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Terungkap! Polisi Bongkar Penyelewengan Pupuk Subsidi Di Tangerang, Rugikan Negara Rp 30 Miliar
-
Sidak Kelangkaan Minyak Goreng di Jember, Bupati Hendy Akui Sempat Menegur Waralaba Retail Modern yang Menyimpan Stok
-
Ketua DPD La Nyalla Mattalitti Dukung KPPU Membawa Dugaan Adanya Kartel Minyak Goreng ke Ranah Hukum.
-
Langgar Aturan Pupuk Bersubsidi, Kios Pupuk di Nganjuk Diberhentikan
-
Kurang Akuratnya Data Jadi Biang Kerok Permasalahan Pupuk Subsidi
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
Terkini
-
Malaysia Geram Singapura Bawa-bawa Selat Malaka soal Penutupan Selat Hormuz oleh Iran
-
Panen Raya dan Stok Bulog Melimpah, Kenapa Harga Beras Justru Naik?
-
Rencana Kerja 2026: Lima Strategi Pertamina di Tengah Dinamika Geopolitik Global
-
Bank Dunia Puji Hilirisasi RI: Pelopor Industrialisasi Dunia, Potensi Cuan Masih Melimpah!
-
HET Beras di Maluku-Papua Jebol Berbulan-bulan, Pengamat: Janji Pemerintah Gagal Ditepati
-
Bank Dunia Puji Resiliensi Ekonomi RI, Sebut Indonesia Punya 'Tameng' Hadapi Gejolak Energi Dunia
-
Prabowo Gaspol Program 100 GW: Selamat Tinggal Diesel, Indonesia Menuju Mandiri Energi!
-
Alasan Danantara Ngebet Jalankan Proyek PSEL: Masyarakat Tak Mampu Bayar Iuran Sampah
-
Usai Lepas SariWangi ke Grup Djarum, Unilever (UNVR) Kini Jual Buavita?
-
Realisasi BBM Subsidi 2026 Aman, Stok Nasional di Atas 16 Hari