Suara.com - Konflik geopolitik Rusia dan Ukraina mengakibatkan munculnya krisis global di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Tak hanya itu, konflik politik juga telah berimbas dan menyebabkan terjadinya krisis pangan global.
Kelangkaan beberapa komoditas bahan pangan seperti kedelai dan gandum, berkurangnya pasokan dan produksi bahan pangan dibeberapa negara akibat kemarau panjang, ditambah lagi dengan kelangkaan pasokan minyak akibat perang, menyebabkan inflasi global ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum.
Inflasi yang tinggi dapat melemahkan daya beli masyarakat dan dampaknya paling dirasakan oleh masyrakat yang kurang mampu dan berpotensi menyebabkan krisis sosial, dimana terjadi resiko peningkatan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial yang semakin melebar.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, mengataka fenomena ini dikhawatirkan akan berdampak sistemik baik berupa krisis sosial maupun politik.
“Kadin Indonesia akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam upaya pencegahan dan meminimalisir krisis pangan, sehingga tidak berdampak menjadi krisis sosial, yang kemudianbisa menjadi krisis politik dalam negeri,” kata Arsjad dalam keterangan persnya, Minggu (15/5/2022).
Arsjad juga menambahkan, Kadin Indonesia akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah, terutama dalam penguatan ketahanan pangan Indonesia terutama di sektor pertanian.
Ia menuturka, Kadin Indonesia memiliki sebuah program pendampingan UMKM dengan skema close loop
yang ditujukan untuk membina para petani, serta menciptakan kerja sama antara perusahaan besar maupun kecil dengan para petani di Indonesia.
Harapannya program iklusif close loop ini dapat meningkatkan ketangguhan petani di Indonesia di tengah tantangan inflasi dan perubahan iklim.
"Walaupun dampak inflasi di Indonesia relatif kecil dibanding dengan inflasi global dan di negara lain, Indonesia harus bersiap diri dan mengantisipasi terhadap imbas inflasi global," ungkapnya.
Baca Juga: Bagaimana Kondisi Warga Indonesia saat Sri Lanka Krisis Ekonomi dan Politik?
"Dibutuhkan gotong royong, dialog sosial dan kerjasama antara berbagai pihak termasuk pemerintah, pelaku usaha, buruh untuk menghadapi tantangan krisis ini," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- Promo Superindo Terbaru, Minyak Goreng Cuma Rp20 Ribuan, Susu dan Kecap Diskon Besar
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Daftar Lokasi dan Jadwal Perbaikan Tol Jakarta - Tangerang Periode Mei 2026
-
5 Cara Amankan Cicilan KPR saat Suku Bunga Naik
-
Daftar Negara dengan Utang Paling Ekstrem, Indonesia Termasuk?
-
Awas Aksi Jual Asing! Saham Perbankan Jadi Sasaran Empuk Profit Taking
-
Ekonom Ramal Rupiah Susah Turun ke Level Rp 16.000/USD
-
Bos GoTo Lapor ke Seskab Teddy, Telah Turunkan Potongan Komisi Ojol 8%
-
Prabowo Diminta Evaluasi PLN Imbas Insiden Blackout Sumatra: Rakyat Rugi Besar!
-
Tekanan Ekonomi Bikin Investor RI Mulai Lirik Aset Kripto dan Emas Digital
-
Begini Kondisi Listrik di Sumatra, Masih Banyak yang Padam?
-
OJK Lihat Bisnis BPD Masih Baik-baik Saja