Suara.com - Konflik geopolitik Rusia dan Ukraina mengakibatkan munculnya krisis global di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Tak hanya itu, konflik politik juga telah berimbas dan menyebabkan terjadinya krisis pangan global.
Kelangkaan beberapa komoditas bahan pangan seperti kedelai dan gandum, berkurangnya pasokan dan produksi bahan pangan dibeberapa negara akibat kemarau panjang, ditambah lagi dengan kelangkaan pasokan minyak akibat perang, menyebabkan inflasi global ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum.
Inflasi yang tinggi dapat melemahkan daya beli masyarakat dan dampaknya paling dirasakan oleh masyrakat yang kurang mampu dan berpotensi menyebabkan krisis sosial, dimana terjadi resiko peningkatan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial yang semakin melebar.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, mengataka fenomena ini dikhawatirkan akan berdampak sistemik baik berupa krisis sosial maupun politik.
“Kadin Indonesia akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam upaya pencegahan dan meminimalisir krisis pangan, sehingga tidak berdampak menjadi krisis sosial, yang kemudianbisa menjadi krisis politik dalam negeri,” kata Arsjad dalam keterangan persnya, Minggu (15/5/2022).
Arsjad juga menambahkan, Kadin Indonesia akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah, terutama dalam penguatan ketahanan pangan Indonesia terutama di sektor pertanian.
Ia menuturka, Kadin Indonesia memiliki sebuah program pendampingan UMKM dengan skema close loop
yang ditujukan untuk membina para petani, serta menciptakan kerja sama antara perusahaan besar maupun kecil dengan para petani di Indonesia.
Harapannya program iklusif close loop ini dapat meningkatkan ketangguhan petani di Indonesia di tengah tantangan inflasi dan perubahan iklim.
"Walaupun dampak inflasi di Indonesia relatif kecil dibanding dengan inflasi global dan di negara lain, Indonesia harus bersiap diri dan mengantisipasi terhadap imbas inflasi global," ungkapnya.
Baca Juga: Bagaimana Kondisi Warga Indonesia saat Sri Lanka Krisis Ekonomi dan Politik?
"Dibutuhkan gotong royong, dialog sosial dan kerjasama antara berbagai pihak termasuk pemerintah, pelaku usaha, buruh untuk menghadapi tantangan krisis ini," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Amerika Serikat Masih 'Labil', Pemerintah Diminta Tak Buru-buru Ratifikasi ART RIAS
-
Apakah Tarif Trump Bagi Indonesia Masih Bisa Diubah, Ini Kata Pemerintah
-
6 Fakta Evaluasi Mekanisme Full Call Auction (FCA) Bursa Efek Indonesia
-
Registrasi Online Link PINTAR BI untuk Tukar Uang Baru
-
Syarat Free Float Naik, Saham CBDK Dilepas Rp157,5 Miliar
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Pemerintah Sebut Kesepakatan RIAS Tetap Jalan Meski Ada Putusan Supreme Court
-
Sosok Pemilik Bening Luxury, Perusahaan Perhiasan Mewah Disegel Bea Cukai
-
Harga Emas Batangan Naik, di Pegadaian Bertambah Rp 60 Ribuan!
-
Presiden Prabowo Respon Perubahan Tarif Trump: RI Hormati Politik AS