Suara.com - Konflik geopolitik Rusia dan Ukraina mengakibatkan munculnya krisis global di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Tak hanya itu, konflik politik juga telah berimbas dan menyebabkan terjadinya krisis pangan global.
Kelangkaan beberapa komoditas bahan pangan seperti kedelai dan gandum, berkurangnya pasokan dan produksi bahan pangan dibeberapa negara akibat kemarau panjang, ditambah lagi dengan kelangkaan pasokan minyak akibat perang, menyebabkan inflasi global ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum.
Inflasi yang tinggi dapat melemahkan daya beli masyarakat dan dampaknya paling dirasakan oleh masyrakat yang kurang mampu dan berpotensi menyebabkan krisis sosial, dimana terjadi resiko peningkatan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial yang semakin melebar.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, mengataka fenomena ini dikhawatirkan akan berdampak sistemik baik berupa krisis sosial maupun politik.
“Kadin Indonesia akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam upaya pencegahan dan meminimalisir krisis pangan, sehingga tidak berdampak menjadi krisis sosial, yang kemudianbisa menjadi krisis politik dalam negeri,” kata Arsjad dalam keterangan persnya, Minggu (15/5/2022).
Arsjad juga menambahkan, Kadin Indonesia akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah, terutama dalam penguatan ketahanan pangan Indonesia terutama di sektor pertanian.
Ia menuturka, Kadin Indonesia memiliki sebuah program pendampingan UMKM dengan skema close loop
yang ditujukan untuk membina para petani, serta menciptakan kerja sama antara perusahaan besar maupun kecil dengan para petani di Indonesia.
Harapannya program iklusif close loop ini dapat meningkatkan ketangguhan petani di Indonesia di tengah tantangan inflasi dan perubahan iklim.
"Walaupun dampak inflasi di Indonesia relatif kecil dibanding dengan inflasi global dan di negara lain, Indonesia harus bersiap diri dan mengantisipasi terhadap imbas inflasi global," ungkapnya.
Baca Juga: Bagaimana Kondisi Warga Indonesia saat Sri Lanka Krisis Ekonomi dan Politik?
"Dibutuhkan gotong royong, dialog sosial dan kerjasama antara berbagai pihak termasuk pemerintah, pelaku usaha, buruh untuk menghadapi tantangan krisis ini," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
Pilihan
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
-
Kebakaran di Gedung Satreskrim Polres Jakarta Barat, 13 Mobil Damkar Dikerahkan
-
90 Menit yang Menentukan! Trump Tak Jadi Pakai Senjata Nuklir ke Iran karena Ditekan?
Terkini
-
Prabowo Beri Bahlil 1 Minggu untuk Evaluasi Tambang Ilegal
-
Prabowo: Krisis Dunia Jadi Peluang Percepat Pengembangan Energi Terbarukan
-
Pertamina Fasilitasi 1.346 Sertifikasi UMKM, MiniesQ Sukses Tembus Pasar Ritel Modern
-
Lotte Chemical Indonesia Prioritaskan Pasokan Domestik di Tengah Krisis Rantai Pasok Global
-
Purbaya Klaim MBG Bantu Dorong Ekonomi RI 1 Persen karena Serap 1 Juta Tenaga Kerja
-
FTSE Pertahankan Status Indonesia, Reformasi Pasar Modal Diakui Dunia
-
Purbaya Siapkan Lowongan Kerja Bea Cukai untuk 300 Lulusan SMA, Diumumkan Mei 2026
-
Gelar 206 Proyek di Bali, Kementerian PU Kucurkan Rp1,2 Triliun pada 2026
-
Ketergantungan Impor LPG RI Makin Dalam, Tembus 83,97% di 2026
-
Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!