APKASINDO memperkirakan paling sedikit 25 persen pabrik pengilangan sawit sudah menghentikan pembelian tanda segar dari petani sejak larangan ekspor diberlakukan 28 April lalu yang menjadi pertanda bahwa tangki penyimpanan sudah penuh.
APKASINDO mengatakan protes yang sama juga direncanakan akan dilakukan di 22 provinsi.
Yuslan Thamrin seorang petani yang mengikuti unjuk rasa di Jakarta mengatakan bahwa perayaan Lebaran di kotanya di provinsi Aceh tahun ini kurang semarak karena turunnya penghasilan dari sawit akibat larangan ekspor.
"Dengan harga yang rendah, petani bahkan ragu-ragu untuk melakukan panen," katanya sambil menambahkan bahwa pabrik pengilangan tidak mau mengambil buah sawit segar karena tangki penyimpanan mereka di pelabuhan sudah penuh.
Seorang petani lainnya menggambarkan dilema yang dihadapi oleh petani-petani kecil seperti dirinya.
"Melakukan panenan sekarang ini tidak menguntungkan, namun membiarkan buah busuk di pohon juga akan merusak pohonnya," kata Bambang Gianto, seorang petani di Sumatera Selatan lewat telepon kepada Reuters.
Perwakilan petani itu sempat bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang berjanji untuk menyampaikan aspirasi petani tersebut kepada Presiden Jokowi.
Dalam pernyataannya, Moeldoko mengatakan larangan ekspor diberlakukan karena tingginya harga minyak goreng di dalam negeri walau juga 'tidak berarti presiden tidak melindungi kepentingan petani sawit."
Jajak pendapat minggu ini menunjukkan dukungan terhadap Presiden Jokowi turun ke tingkat 58,1 persen, angka terendah sejak bulan Desember 2015, dengan faktor utama adalah tingginya harga minyak goreng.
Baca Juga: Alasan Mendag Tidak Kunjung Cabut Larangan Ekspor CPO, Demi Harga Minyak Goreng Stabil
Yose Rizal Damuri, direktur eksekutif lembaga pemikir CSIS mengatakan kebijakan yang dilakukan untuk menurunkan harga minyak goreng di dalam negeri adalah kebijakan yang keliru.
"Kebijakan tersebut dibuat hanya untuk menunjukkan bahwa presiden sudah melakukan sesuatu," katanya, sambil mendesak agar harga ditentukan oleh pasar dan konsumen yang mengalami kesulitan membeli dibantu dengan cara lain.
Reuters
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya.
Berita Terkait
-
Jaringan PMI Ilegal ke Malaysia Terbongkar, 68 Orang Berhasil Diselamatkan
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
BP Batam 'Ngebut' di 2026: Investasi Tembus Rp17,4 Triliun, Sektor Elektronik Jadi Jawara
-
7 Hari Menuju Ambang Batas: Trump di Ujung Tanduk, Kongres Beri 'Cek Kosong' Perang?
-
Lewat Kartini BISA Fest, Telkom Perkuat Peran Perempuan di Era Digital
-
Babak Akhir Utang 'Whoosh', RI Siap Sodorkan Skema Restrukturisasi ke China
-
Pemerintah Gunakan Cara Baru Pantau BBM Subsidi Agar Tak Bocor
-
Pengguna Aktif GoPay Tembus 26 Juta
-
Danantara Umbar Biang Kerok Kinerja Garuda Indonesia Masih Seret
-
Pegang 42 Persen Cadangan Dunia, Nikel Masih Jadi 'Raja' Investasi Hilirisasi RI
-
Jumlah BUMN Dipangkas Jadi Hanya 300, Begini Klaster-klasternya
-
Pemerintah Diminta Tak Wajibkan Penggunaan Dolar AS untuk Transaksi Batu Bara DMO