“Dan bagi kami, kebanggaan itu harus terus ditingkatkan lagi sehingga produk buatan Indonesia lebih inovatif, berkualitas serta berdaya saing tinggi. Contohnya untuk pasar lokal, kita mengacu pada SNI. SNI wajib baja ringan yaitu SNI 8399:2017 ini sangat penting mengingat kaitannya dengan keselamatan konstruksi. Seperti kita ketahui bahwa baja ringan sudah banyak digunakan. Sayangnya masih ada juga kejadian gagal konstruksi. Bangunan ambruk contohnya. SNI wajib baja ringan dapat meminimalisir timbulnya kerugian materi bahkan kerugian nyawa. Kemudian untuk bersaing di mancanegara, kita juga harus meningkatkan standar sesuai Negara tujuan. Dengan begitu, produk buatan Indonesia juga bisa dikenal di mancanegara,” terang Stephanus lagi.
Tatalogam sendiri saat ini menurutnya terus berinovasi dengan menciptaan produk-produk yang bisa dibanggakan baik di tanah air maupun di mancanegara. Terbukti, produk baja ringan produksi mereka yang sudah mengantungi sertifikat SNI maupun sertifikat standar internasional sudah mampu merambah ke berbagai Negara.
Sementara itu, di acara yang sama, menanggapi maraknya impor produk baja ringan dari negara-negara penghasil baja dunia, Dirjen Bina Konstruksi Kementarian PUPR, Yudha Mediawan memastikan, Kementerian PUPR telah mengambil langkah untuk mengantisipasinya.
“Kalau untuk kebutuhan baja ringan ini kan memang kita sudah mengantisipasi. Artinya dengan rantai pasok yang ada itu sebarannya kita petakan. Dan itulah yang nantinya kita manfaatkan untuk konstruksi di kita terutama untuk di perumahan, ataupun di keciptakaryaan. Dan ini kita mendorong produk-produk dalam negeri ini untuk dimanfaatkan. Jadi dalam kontrak ini kalau di PUPR dia PPK tidak langsung dengan penyedia jasa/ vendor. Dia kontraknya dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK). Nah nanti BUJK inilah yang membuat kontrak dengan vendor untuk pembelanjaan itu. Jadi termasuk baja ringan, ini menjadi perhatian kita,” jelas Yudha.
Ia menambahkan, banyak produk dalam negeri yang sudah dapat diunggulkan. Dengan begitu, tinggal produktifitasnya saja disesuaikan, Diproduksi sebanyak apa yang bisa diserap dengan pangsa pasar.
“Jadi ini baru di kementerian PUPR saja. Tapi di private sector juga kan mereka memerlukan juga untuk baja ringan itu. Nah itu potensi untuk ke depannya,” ujar Yudha lagi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
Pilihan
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
-
Jurus Menkeu 'Koboi' Bikin Pasar Cemas Sekaligus Sumringah
-
IHSG Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Saham-saham Rokok Jadi Pendorong
Terkini
-
QRIS Makin Praktis, Nikmati Limit Kartu Kredit BRI Langsung di BRImo
-
OJK Ungkap 7 Perusahaan Asuransi Terancam Bangkrut, Potensi Rugi Hingga Rp19 Triliun!
-
Vietnam-AS Makin Mesra, Vietjet Pesan 200 Pesawat Boeing Senilai US$32 miliar
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
-
Anak Usaha Astra Beli Tambang Emas di Sulut
-
Jurus Menkeu 'Koboi' Bikin Pasar Cemas Sekaligus Sumringah
-
IHSG Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Saham-saham Rokok Jadi Pendorong
-
Alasan Pindahkan Tiang Listrik PLN dari Tanah Pribadi Harus Bayar
-
Aib dan Borok Asuransi BUMN Dibongkar OJK di Depan DPR, Taspen dan Asabri Disebut Paling Buruk!
-
APBN 2026 Disahkan, Jadi 'Senjata' Pertama Pemerintahan Prabowo