Suara.com - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) berjanji akal membereskan masalah minyak goreng curah mulai dari stok hingga harga. Ia menyatakan permasalahan ini bisa selesai dalam dua pekan ke depan.
Zulhas menjelaskan, dalam dua pekan ke depan, masyarakat tidak perlu repot sana-sini untuk mencari minyak goreng. Sebab, stok akan melimpah dengan harga sesuai HET Rp 14.000 per liter
"Jadi saya menyakini dua minggu ini akan stabil, walaupun target saya satu bulan. Tapi dua minggu ini nggak akan ada lagi yang ribut soal minyak Rp 14 ribu, karena sudah ada barangnya. Paling tidak Jawa, Bali dan Sumatera," ujarnya saat mengunjungi pedagang minyak goreng curah di kawasan Klender, Jakarta Timur, Rabu (22/6/2022).
Dalam hal ini, Zulhas telah memiliki strategi yang salah satunya, mempercepat distribusi minyak goreng curah ke pedagang-pedagang.
Pemerintah, lanjutnya, akan meginformasikan kepada masyarakat soal lokasi pembelian minyak goreng curah.
"Kami menyakini dalam tempo dua minggu akan stabil minyak goreng curah. Kami akan konsisten monitor terus, di Kemendag sudah ada crisis center yang tiap hari menangani ini, kalau ada perubahan harga, keterlambatan barang, kami langsung tangani hari itu juga," ucap dia.
Zulhas menyebutkan saat ini Kemendag tengah mematangkan regulasi soal izin edar minyak goreng curah kemasan sederhana. Dengan begitu, distribusi minyak goreng curah akan lebih rapi.
"Kalau Kamis jadi, Seninnya bisa diproduksi pabrik-pabrik. Jadi satu minggulah kami beri waktu maka akan ada minyak curah kemasan sederhana, minyak kita namanya. Kalau sudah dikemas, harga ditulis Rp 14 ribu," imbuh dia.
Sebelumnya, Mendag Zulhas, menyebut kini masyarakat boleh membeli minyak goreng curah lebih dari 2 liter per hari. Namun, masyarakat dibatasi hanya boleh membeli 10 liter per hari minyak goreng curah.
Baca Juga: Mendag Zulhas Memperbolehkan Masyarakat Beli Minyak Goreng Curah Lebih dari 2 Liter per Hari
Masyarakat, lanjut dia, tetap menyertakan KTP dalam pembelian minyak goreng curah sebanyak 10 liter per hari. "Mulai hari ini boleh sampai 10 liter," kata Mendag Zulhas.
Berita Terkait
-
Janji Pinjamkan Rp 200 Juta ke Ibu Paruh Baya, Kenapa Ivan Gunawan Malah Ingkar?
-
Melanie Subono Minta Kawal 17+8 Tuntutan Rakyat: Bosan dengan Janji-Janji Politik
-
Benny K Harman: Sejak Era Jokowi, RUU Perampasan Aset Selalu Kandas karena Partai Lain
-
Janji Legislasi yang Gagal: Mengapa DPR Terus Dapat Sorotan Negatif?
-
Janji Penting Jusuf Hamka untuk Keluarga Affan Kurniawan, Sopir Ojol yang Tewas Dilindas
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
- Viral Murid SD Kompak Tolak Makan Gratis, Anak-Anak Jujur Masalahnya di Menu?
Pilihan
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
-
Indonesia di Ujung Tanduk, Negara Keturunan Jawa Malah Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaru September 2025
-
IHSG Jeblok Hingga 1 Persen di Sesi I Perdagangan Selasa Setelah Sertijab Menteri Keuangan
-
19 Tewas di Aksi Demo Anti Korupsi, Eks Persija Jakarta: Pemerintah Pembunuh!
Terkini
-
Rezeki dari DANA Kaget Hari Ini, Klaim 6 Linknya Bernilai Rp460 Ribu
-
IHSG Rebound Awal Sesi, Tapi Reshuffle Kabinet Ancam Pelemahan
-
Harga Emas Antam Hari Ini Lebih Murah Sebesar Rp 2.074.000 per Gram
-
Didik Madiono Ditunjuk Sebagai Plt Ketua Dewan Komisioner LPS, Gantikan Purbaya Yudhi Sadewa
-
Akhirnya Pertamina Pasok Minyak Mentah ke SPBU Swasta, Stok BBM Kembali Tersedia?
-
Penjualan Menurun, Foot Locker Tutup 100 Gerai
-
Apindo ke Purbaya Yudhi: Jangan Naikkan Cukai, Dunia Usaha Kian Terjepit
-
Digitalisasi jadi Bukti Distribusi BBM Pertamina Lancar Meski Ada Unjuk Rasa
-
Jumlah Perbankan Terlalu Banyak, OJK Kasih Solusi Merger agar Kinerja Nendang
-
Tak Hanya Rokok, Peredaran Vape Ilegal Makin Liar, Pelaku Usaha Beri Peringatan Keras ke Pemerintah