Suara.com - Pemerintah Indonesia berusaha mengatur penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran. Pemerintah merasa jorjoran menggelontorkan dana untuk konsumsi BBM kendati predikat negara dengan subsidi minyak terbesar di dunia tidak disandang oleh Indonesia.
Sejauh ini pemerintah Indonesia menggelontorkan USD 6,9 miliar atau sekitar Rp103 triliun untuk mensubsidi kebutuhan minyak pada 2020.
Kendati terlihat besar, jumlah itu tak ternyata tak seberapa. Sejauh ini negara dengan subsidi minyak terbesar di dunia disandang oleh China.
Negeri tirai bambu ini mengeluarkan USD 21,7 miliar atau sekitar Rp325,8 triliun untuk mensubsidi kebutuhan minyak bagi 1,4 miliar penduduknya. Jumlah ini tentu tak mengherankan mengingat Cina adalah salah satu negara terpadat di dunia.
Kondisi yang sama juga dialami India. Dengan lebih dari satu miliar penduduk, negara ini merogoh USD 17,1 miliar atau Rp256,9 triliun untuk subsidi minyak dunia.
Kembali ke Indonesia, pemerintah berencana menekan subsidi minyak dengan program penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran. Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi MyPertamina ketika ingin membeli Pertalite serta pelarangan pembelian BBM bersubsidi bagi mobil-mobil mewah.
Pemerintah lewat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat setidaknya ada 7 juta unit mobil yang tak boleh pakai pertalite.
Jutaan mobil itu dilarang sepenuhnya menggunakan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, bukan hanya pertalite. Jenis mobil yang tak boleh memakai pertalite merupakan mobil dengan spesifikasi mesin 1.500 – 2.000 cc.
Mobil-mobil tersebut dianggap sebagai mobil dengan kapasitas mesin besar dan harga yang mahal. Pemilik yang mampu membeli membeli mobil mahal seharusnya juga menyiapkan anggaran untuk membeli BBM non-subsidi.
Baca Juga: FIBA Asia Cup 2022: Dihabisi China, Langkah Timnas Basket Indonesia Terhenti di Babak Playoff
Dengan alasan tersebut pemakaian aplikasi MyPertamina berfungsi untuk penyaluran BBM bersubsidi dengan lebih tertutup sehingga bisa lebih tepat sasaran.
Penyaluran yang tepat sasaran ini juga berkaitan ketersediaan pertalite. Tahun ini pemerintah berusaha mendistribusikan 23,5 juta kilo liter Pertalite ke seluruh Indonesia.
Padahal dari perkiraan BPH Migas jika konsumsi pertalite naik 10% maka jumlah pertalite yang dibutuhkan adalah 25 juta kilo liter. Jika naiknya 20% maka kebutuhannya mencapai 28 juta kilo liter. Jumlah ini jauh di atas ketersediaan pertalite yang dialokasikan. Untuk itu distribusi pembeliannya harus benar-benar dikontrol.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
Berita Terkait
-
Wang Yibo Bantah Dirinya Berperan dalam Fox Spirit Matchmaker Wang Quan
-
Belum Terapkan Fuel Card, Truk Serbu SPBU Tanjung Laut hingga Antrean Capai 500 Meter, Pengelola Anggap Hal Biasa
-
Antrean Disebut Berpindah ke Tempat Lain, SPBU Akawi Resmi Pakai Kebijakan Fuel Card
-
Indonesia Tersingkir di Babak Playoff FIBA Asia Cup 2022, Milos Pejic Tak Ingin Bersedih
-
FIBA Asia Cup 2022: Dihabisi China, Langkah Timnas Basket Indonesia Terhenti di Babak Playoff
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
-
Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
Terkini
-
Menkeu Purbaya: Belum Ada Anggota DPR Ikut Seleksi OJK
-
Kemenkeu Ungkap MBG Sudah Serap Anggaran Rp 36,6 Triliun per 21 Februari
-
Bea Cukai Tindak 249 Juta Rokok Ilegal di Januari 2026
-
Alfamart-Indomaret Dominasi, Menkop: Aturannya Ada di Daerah
-
Bibit Abal-abal Ancam Masa Depan Sawit Rakyat
-
Tak Sekadar Renovasi, Pemerintah Sulap Kampung Kumuh Jadi Pusat Ekonomi Warga
-
Bos Agrinas Pangan Siap Menghadap Dasco, Terangkan Maksud Impor Pikap
-
Penerimaan Bea Cukai Anjlok 14% Jadi Rp 22,6 Triliun di Januari 2026
-
Menkop Tak Mau Ambil Pusing Soal Impor Pikap untuk Koperasi Desa Merah Putih
-
Emiten Asuransi TUGU Raih Outlook Stabil, AM Best Soroti Kinerja dan Permodalan Kuat