Suara.com - Kementerian Pertanian (Kementan) meminta masyarakat dan pelaku industri pangan untuk terus waspada terhadap potensi krisis pangan global. Kondisi Indonesia memang masih terbilang aman. Ketersediaan komoditas pangan strategis masih terjamin dan harga relatif stabil.
Kuntoro Boga Andri Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan mengatakan, bagi banyak negara, saat ini krisis pangan sudah di depan mata. Menurut laporan Global Crisis Response Group Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekitar 1,6 miliar orang di 94 negara menghadapi setidaknya satu dimensi krisis pangan, energi, dan sistem finansial. Potensi terjadinya krisis pangan global karena adanya gangguan rantai pasok yang membuat harga berbagai komoditas melonjak.
Kuntoro melanjutkan, Perang Ukraina – Rusia, perubahan iklim, dan pandemi covid-19 yang belum sepenuhnya usai, menyebabkan adanya tren di kalangan negara-negara sentra produksi pangan mulai melakukan restriksi ekspor ke negara-negara lain. Sepanjang Juni 2022, International Food Policy Research Institute (IFPRI) menyebut ada berbagai kebijakan restriksi ekspor di beberapa negara, baik berupa pelarangan, izin, dan atau pajak ekspor.
Salah satu komoditas dibatasi adalah gandum. Sejumlah negara penghasil gandum, seperti Rusia, India, Serbia, Mesir, Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Kosovo, mengeluarkan kebijakan retriksi. Langkah ini diambil untuk tetap menjaga stabilitas pangan di negara mereka masing-masing.
“Perang Rusia - Ukraina juga sangat memengaruhi pasokan gandum untuk kebutuhan global. Menurut laporan FAO, sekitar 50 negara menggantungkan sekitar 30% impor gandumnya dari Rusia dan Ukraina,” kata Kuntoro.
Kondisi ini turut mendapat perhatian besar dari pemerintah. Meski gandum bukan komoditas pangan utama, tapi kebutuhan gandum di Indonesia sangat tinggi. Padahal gandum bukan produk asli Indonesia dan sulit untuk dibudidayakan. Sehingga kebutuhan gandum masih dipasok oleh impor.
Konflik masih bisa mempengaruhi pasar gandum Indonesia, karena total produk pangan yang diimpor dari kedua negara [Rusia dan Ukraina] pada 2021 sebesar 956 juta dolar AS, di mana 98% di antaranya adalah gandum. Indonesia merupakan negara kedua dengan nilai impor gandum tertinggi di dunia, mengingat gandum sulit ditanam. Total nilai impornya 2,6 miliar dolar AS (5,4% dari total impor gandum dunia) pada 2020.
Data BPS tahun 2019 menunjukkan bahwa konsumsi gandum per kapita penduduk Indonesia adalah 30,5 kg/ tahun. Sebagai perbandingan, makanan pangan pokok penduduk Indonesia yaitu beras, konsumsi penduduk Indoensia per kapita sebesar 27 kg/tahun. Kebutuhan gandum terbesar adalah untuk industri produk pangan olahan, seperti mie instan, kue, dan roti.
“Kementan merespon positif pernyataan salah satu pelaku industri pangan olahan berbasis gandum yang menyebutkan kenaikan harga produk pangan olahan tidak akan signifikan. Pemerintah termasuk Kementan mengharapkan semua pelaku industri pangan terus berkomitmen untuk menjaga harga produk mereka”, tegas Kuntoro.
Baca Juga: Ada Tim Makan Indomie Bumbu Terpisah, Dibilang Warganet Aliran Sesat
Meskipun begitu, pemerintah tetap akan terus mengedepankan kewaspadaan dan mengupayakan langkah preventif sehingga ketersediaan pangan nasional tetap terjaga. Potensi bahan baku makanan yang bisa naik berkali-kali lipat tentunya perlu diwaspadai, karena dampaknya yang akan sangat merugikan masyarakat.
Berangkat dari kewaspadaan tersebut, maka pemerintah pun memiliki kewajiban untuk mengingatkan masyarakat dan juga pelaku industri pangan terhadap potensi krisis pangan tersebut. Seraya juga terus mengupayakan sejumlah langkah untuk bisa menghindarkan Indonesia dari kemungkinan kelangkaan pangan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mensubtitusi kebutuhan bahan pangan impor dengan bahan lokal. Untuk kebutuhan industri pangan olahan berbasis gandum, Pemerintah mulai menggalakkan penanaman sorgum yang dapat menggantikan gandum. Kementan juga memperkuat dan menyediakan pangan lokal alternatif, seperti singkong dan umbi-umbian.
“Gandum dapat disubstitusi sorgum yang sangat cocok dikembangkan disini. Pangan lokal dapat menyelamatkan kita dari krisis pangan. Sorgum salah satunya,” tutup Kuntoro.
Berita Terkait
-
Jokowi Ingatkan Sudah 300 Juta Lebih Penduduk Dunia Kelaparan, Lahan tak Produktif Harus Ditanami!
-
Di Tengah Kondisi Tak Stabil, Kementan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran Agar Produktivitas Meningkat
-
Begini Caranya Berhenti Ketagihan Mi Instan! Lagian Harganya Juga Mau Naik
-
Mendag Pastikan Harga Mie Instan Tidak Akan Naik Hingga 3 Kali Lipat, Zulkifli Hasan: September Akan Turun
-
Indonesia Bisa Lepas dari Ketergantungan Produk Pangan Impor, Ini yang Harus Dilakukan
Terpopuler
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- 6 Rekomendasi Sabun Mandi di Alfamart yang Wangi Semerbak dan Antibakteri
- Tembus Pelosok Bumi Tegar Beriman: Pemkab Bogor Tuntaskan Ratusan Kilometer Jalan dari Barat-Timur
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Ahmad Sahroni Resmi Kembali Jabat Pimpinan Komisi III DPR, Gantikan Rusdi Masse
Pilihan
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
Terkini
-
Harga Emas Batangan Naik, di Pegadaian Bertambah Rp 60 Ribuan!
-
Presiden Prabowo Respon Perubahan Tarif Trump: RI Hormati Politik AS
-
Profil PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI), Ini Pemilik Sahamnya
-
Kabar Terkini PNM Diambil Alih Negara, Danantara Jadi Penentu
-
Kapan Dividen BMRI Cair? Ini Bocorannya
-
Panduan Lengkap Penukaran Uang Baru di BRI, BCA dan BNI
-
Surat Penutupan Rekening Donald Trump oleh JPMorgan Terungkap!
-
Baru Sehari, Trump Naikkan Tarif Impor Semua Negara dari 10 Menjadi 15 Persen
-
Lalamove Tebar BHR dan Jaminan Sosial buat Mitra Driver
-
Deal Prabowo-Trump! RI Tak Bisa Pajaki Google, Netflix Hingga Meta