Suara.com - Kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak diusulkan dilakukan secara bertahap agar tidak memberatkan, kata pengamat sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra.
"Saya usulkan kenaikannya jangan sekaligus agar tidak terasa. Kalau naiknya langsung banyak, nanti masyarakat yang terkejut," kata Azyumardi Azra dalam webinar Moya Institute, hari ini.
Azyumardi Azra mengatakan penyesuaian harga BBM yang bakal ditempuh pemerintah memang tidak dapat dihindari. Hal itu untuk menghindari dampak negatif lebih besar, yaitu krisis dan bangkrutnya APBN, seperti dalam kasus pemerintah Amerika Serikat yang terganggunya likuiditas keuangan.
Ia berharap kebijakan penyesuaian harga BBM ke depannya sebaiknya juga melibatkan banyak pihak, misalnya kelompok masyarakat sipil, karena ini adalah "urusan bersama".
Direktur Eksekutif Moya Institute Heri Sucipto mengatakan bahwa langkah penyesuaian harga BBM bersubsidi memang tidak terelakkan, seperti yang terjadi juga pada masa lalu.
"Namun, penting dicari formula yang tepat agar kehidupan sosial ekonomi masyarakat tidak terlalu terdampak," katanya.
Sementara itu, pengamat ekonomi sekaligus mantan Kepala Wantimpres Sri Adiningsih memandang perlu menjaga APBN supaya tidak mengalami defisit.
Sri Adiningsih mengatakan bahwa APBN itu berfungsi bukan hanya untuk subsidi BBM, melainkan untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19 dan untuk memulihkan perekonomian nasional.
Keinginan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM tentu, kata dia, berdasarkan banyak pertimbangan. Bukan sekadar menjaga stabilitas APBN, melainkan juga memacu kesejahteraan masyarakat (public spending) dan kesiapan dukungan anggaran bagi penyelesaian masalah lainnya.
Baca Juga: Cara Gunakan MyPertamina untuk Beli Pertalite
Selanjutnya, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud mengemukakan bahwa penyesuaian harga BBM memiliki dua aspek, yakni untuk kebaikan publik atau masyarakat dan negara sendiri.
Sasaran dari penyesuaian harga BBM, kata Marsudi Syuhud, adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi rakyat, terutama yang paling membutuhkan. Dengan demikian, BBM bersubsidi yang selama ini masih banyak digunakan konsumen yang tidak berhak dapat dihindari.
"Ini sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu mengutamakan kemaslahatan rakyat banyak," katanya.
Berita Terkait
-
VIVO dan BP-AKR Batalkan Pembelian BBM dari Pertamina, Kandungan Etanol Jadi Biang Kerok
-
SPBU Swasta Kompak Naikkan Harga Per 1 Oktober
-
Cek Harga BBM Terbaru Oktober 2025 Mulai Pertamina Hingga Shell, Sepakat Naik tanpa Kompromi
-
Harga BBM Vivo, Shell, dan BP Naik: Update Harga BBM Semua SPBU Hari Ini
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Vivo Akui Stok Sudah Habis, Tapi BBM Pertamina Punya Kandungan yang Tak Bisa Diterima
-
BRI Buka Akses Global untuk UMKM di Halal Indo 2025
-
Purbaya Mau Temui CEO Danantara usai 'Semprot' Pertamina Malas Bangun Kilang Minyak
-
Pemerintah Tambah Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2025, Sasar 30 juta Keluarga Penerima Manfaat
-
Purbaya Ngotot Sidak Acak Rokok Ilegal di Jalur Hijau: Kalau Ketahuan, Awas!
-
Program Magang Nasional Dibuka 15 Oktober, Pemerintah Jamin Gaji UMP
-
Bos Danantara Akui Patriot Bond Terserap Habis, Dibeli Para Taipan?
-
Pemerintah Andalkan Dialog Rumuskan Kebijakan Ekonomi Kerakyatan
-
VIVO dan BP-AKR Batalkan Pembelian BBM dari Pertamina, Kandungan Etanol Jadi Biang Kerok
-
Permudah Klaim, BUMN Pengelola Dana Pensiun Ini Genjot Layanan Digital