Suara.com - Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan, PT Hutama Karya akan menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp7,5 triliun untuk melanjutkan konstruksi 5 Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).
“PMN dialokasikan untuk melanjutkan proses konstruksi 5 JTTS sepanjang 2.813 kilometer,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (22/9/2022).
Ia menjelaskan, PMN yang akan diberikan kepada Hutama Karya setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi XI DPR RI akan dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan tol Sigli-Banda Aceh senilai Rp2,83 triliun, tol Kisaran-Indrapura senilai Rp1,12 triliun, dan tol Pekanbaru-Dumai senilai Rp1,13 triliun.
Kemudian senilai Rp2,31 triliun akan digunakan untuk membangun tol Indralaya-Muara Enim dan Rp97 miliar untuk Penanjung-Bengkulu.
“Pemberian PMN kepada Hutama Karya akan menurunkan liabilitas Hutama Karya yang berimplikasi pada turunnya beban bunga yang harus dibayarkan sehingga rasio-rasio keuangan Hutama Karya tidak melebihi covenant yang dipersyaratkan,” ucap dia, dikutip dari Antara.
Hutama Karya rugi Rp2 triliun pada 2020 dan Rp2,4 triliun pada 2021 karena sebagian ruas tol Trans Sumatra telah beroperasi tanpa menghasilkan pendapatan untuk membayar bunga dari pinjaman yang mulai berjalan.
Debt to EBITDA Hutama Karya mengalami peningkatan hingga 14,49 kali pada kuartal II 2022 yang menunjukkan bahwa perseroan berpotensi tidak memiliki cukup pendapatan untuk membayar kewajibannya.
Begitupula Debt Service Coverage Rasio (DSCR) dan Interest Coverage Rasio (ICR) perusahaan berjumlah kurang dari 1 pada dua tahun terakhir yang menunjukkan Hutama Karya tidak bisa membayar utang maupun bunga tanpa sumber pendanaan lain.
“Berkaitan dengan kondisi di atas, ekuitas akan tergerus maka Hutama Karya mengusulkan PMN operasional namun kemudian dapat disubstitusi dengan komitmen divestasi 3 ruas,” katanya.
Baca Juga: DPR Dukung PMN Rp 6 Triliun ke IFG untuk Mendorong Penguatan UMKM Melalui KUR
Berita Terkait
-
Sri Mulyani Ajukan PMN Tunai Untuk 3 BUMN Senilai Rp15,5 Triliun
-
Sebelum Reses, Sri Mulyani Minta DPR Percepat Persetujuan PMN Garuda Indonesia Senilai Rp7,5 Triliun
-
Aktivitas Jalan Tol Medan-Binjai Sumatera Utara Mengalami Peningkatan, Bukti Konektivitas Lancar
-
Persiapan Kendaraan Dinas Tenaga Listrik, Pemprov Lampung Usulkan SPKLU Ditambah dan Terapkan Sistem Tukar Baterai
-
DPR Dukung PMN Rp 6 Triliun ke IFG untuk Mendorong Penguatan UMKM Melalui KUR
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Negosiasi Pasokan BBM dan LPG dari Rusia, Menteri ESDM: Hasilnya Memuaskan
-
Pasar Modal Lebih Sehat dan Kredibel Berkat Reformasi OJK
-
Ketahanan Ekonomi Indonesia Raih Pengakuan Internasional di Tengah Ujian Geopolitik
-
IHSG Terus Menguat Bukti Reformasi Pasar Modal OJK Berbuah Manis
-
Reformasi OJK Sukses Tingkatkan Transparansi Pasar Modal Indonesia
-
Berlayar Sampai ke Pulau Sumbawa, Pertamina Pastikan Kompor Warga Tetap Menyala
-
Pertamina Sebaiknya Segera Naikkan Harga BBM Nonsubsidi, Awas Merugi
-
PT PGE dan PT PLN IP Sepakati Tarif Listrik, PLTP Lahendong Bottoming Unit Mulai Operasi 2028
-
Bukan KPR Biasa, Ini Rahasia Punya Properti dengan Biaya Terjangkau di BRI
-
Aturan Baru Purbaya, APBN Tanggung Cicilan Utang Kopdes Merah Putih