Suara.com - Wacana pemindahan ibu kota Provinsi Jawa Barat kembali mencuat bersamaan dengan proses penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Tiga kota calon pengganti pusat pemerintahan itu sebenarnya pernah mencuat pada 2019 silam. Isu ini kembali dibahas setelah Presiden Joko Widodo melawat ke Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Kamis (13/10/2022) pagi untuk meninjau perkembangan pembangunan KCJB.
Tegalluar yang terletak di Kabupaten Bandung digadang-gadang bakal dilirik menjadi calon ibu kota Jawa Barat menggantikan Kota Bandung. Dua kandidiat lain adalah Walini di Kabupaten Bandung Barat, dan Kertajati di Kabupaten Majalengka.
Namun, sejauh ini Tegalullar masih menjadi kandidat terkuat. Salah satu alasannya adalah lantaran keberadaan stasiun untuk kereta cepat. Nantinya, KCJB direncanakan akan beroperasi di jalur ganda sepanjang 142,3 km yang berhenti di 4 stasiun yaitu Stasiun Halim (Jakarta), Karawang, Padalarang, dan Tegalluar.
Wacana pemindahan ibu kota Jawa Barat bukan sekali ini terjadi. Sebelumnya, pada Agustus 2019 lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan telah memilih tiga kota calon pengganti ibu kota Jawa Barat. Ketiganya adalah Cirebon, Patimban dan Kertajati. Ketiga daerah itu disebut sebagai Segitiga Remana.
Ridwan Kamil mengatakan kajuan itu sudah masuk dalam Perda Perubahan atas Perda Jabar Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Jabar Tahun 2009-2029.
"Jadi di dalam Segi Tiga Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati) sudah masukkan, penataan jalur transportasi sudah masuk," Ridwan Kamil seusai menghadiri penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Jabar dengan PT Astra Internasional di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Kamis (29/8/2019).
Di dalam revisi tersebut termasuk persetujuan wacana perpindahan pusat pemerintahan yang akan dikaji lebih lanjut oleh Pemprov Jabar dalam waktu tak terlalu lama.
"(Lokasi pemindahan ibu kota Provinsi Jabar) Itu ada di Tegalluar, Walini atau Segi Tiga Rebana juga. Karena pada dasarnya secara fisik Kota Bandung sama seperti Jakarta sudah tidak cocok lagi melayani pusat pemerintahan," kata dia.
Ridwan Kamil mengatakan masih terpisah-pisahnya kantor pemerintahan Pemprov Jawa Barat di berbagai lokasi di Kota Bandung membuat roda pemerintahan tidak produktif. Selain itu, pihaknya menargetkan kajian tentang pemindahan ibu kota Provinsi Jabar ini bisa dilakukan dalam enam bulan ke depan.
Baca Juga: Liga 1 Indonesia Berhenti Sementara, Pemain Persib Nikmati Libur 3 Hari Per Pekan
"Untuk kajian dilaksanakan enam bulan ke depan, nanti media dikabari lagi. Calon lokasi terbuka sebenarnya, tapi sementara tiga tempat itu," ujarnya.
Dia menambahkan, semua kemungkinan terkait perpindahan ibu kota Provinsi Jabar butuh kajian yang mendalam. Pihaknya akan menilai lokasi yang minim risiko, aksesibilitas, tingkat ekonomi, ketersediaan air dan lain-lain.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
Berita Terkait
-
Dua Kali Diterjang Longsor, Warga Kampung Cibangkonol KBB Terisolir
-
Pasokan Listrik Buat Kereta Cepat Selesai Tengah Tahun 2023
-
Warga Bandung Diingatkan Potensi Bencana Cuaca Ekstrem
-
Skuad Persib Tetap Bugar di Tengah Mandeknya Kompetisi, Luis Milla Semringah
-
Liga 1 Indonesia Berhenti Sementara, Pemain Persib Nikmati Libur 3 Hari Per Pekan
Terpopuler
- 5 Mobil Murah 3 Baris Under 1500cc tapi Jagoan Tanjakan: Irit Bensin dan Pajak Ramah Rakyat Jelata
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 15 Tulisan Kata-kata Unik Mudik Lebaran, Lucu dan Relate untuk Anak Rantau
- Liburan Lebaran ke Luar Negeri Kini Lebih Praktis Tanpa Perlu Repot Tukar Uang
Pilihan
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
-
Link Live Streaming Liverpool vs Galatasaray: Pantang Terpeleset The Reds!
-
Israel Klaim Tewaskan Menteri Intelijen Iran Esmaeil Khatib
-
Dipicu Korsleting Listrik, Kebakaran Kalideres Hanguskan 17 Bangunan
-
Bongkar Identitas dan Wajah Eksekutor Penyiram Air Keras Andrie Yunus, Polisi: Ini Bukan Hasil AI!
Terkini
-
Pemerintah Siapkan Tim Koordinasi Hadapi Investigasi Perjanjian Dagang RI-AS
-
Purbaya Salurkan Rp 4,39 Triliun ke Wilayah Terdampak Bencana Banjir Sumatra
-
Purbaya Mau Efisiensi Anggaran MBG: Tak Harus Rp 335 Triliun
-
IPC TPK Antisipasi Lonjakan Arus Peti Kemas saat Ramadan dan Lebaran
-
Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah, Kini 400 Ribu Unit per Tahun
-
Purbaya Pilih Efisiensi Ketimbang Defisit APBN Naik: Nanti Marah-marah Pemerintah Utang Terus
-
Ini Upaya Pertamina Hadapi Situasi Global dalam Upaya Jaga Ketersediaan Pasokan Energi
-
Ironi Lebaran, Larangan Operasional Truk Justru Buat Buruh Gudang Nganggur
-
Eni Kucurkan Rp 230 Triliun untuk Proyek Gas di Kalimantan Timur
-
Pendampingan dan Pelatihan Dongkrak Produktivitas Petani Sawit