Suara.com - Wacana pemindahan ibu kota Provinsi Jawa Barat kembali mencuat bersamaan dengan proses penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Tiga kota calon pengganti pusat pemerintahan itu sebenarnya pernah mencuat pada 2019 silam. Isu ini kembali dibahas setelah Presiden Joko Widodo melawat ke Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Kamis (13/10/2022) pagi untuk meninjau perkembangan pembangunan KCJB.
Tegalluar yang terletak di Kabupaten Bandung digadang-gadang bakal dilirik menjadi calon ibu kota Jawa Barat menggantikan Kota Bandung. Dua kandidiat lain adalah Walini di Kabupaten Bandung Barat, dan Kertajati di Kabupaten Majalengka.
Namun, sejauh ini Tegalullar masih menjadi kandidat terkuat. Salah satu alasannya adalah lantaran keberadaan stasiun untuk kereta cepat. Nantinya, KCJB direncanakan akan beroperasi di jalur ganda sepanjang 142,3 km yang berhenti di 4 stasiun yaitu Stasiun Halim (Jakarta), Karawang, Padalarang, dan Tegalluar.
Wacana pemindahan ibu kota Jawa Barat bukan sekali ini terjadi. Sebelumnya, pada Agustus 2019 lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan telah memilih tiga kota calon pengganti ibu kota Jawa Barat. Ketiganya adalah Cirebon, Patimban dan Kertajati. Ketiga daerah itu disebut sebagai Segitiga Remana.
Ridwan Kamil mengatakan kajuan itu sudah masuk dalam Perda Perubahan atas Perda Jabar Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Jabar Tahun 2009-2029.
"Jadi di dalam Segi Tiga Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati) sudah masukkan, penataan jalur transportasi sudah masuk," Ridwan Kamil seusai menghadiri penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Jabar dengan PT Astra Internasional di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Kamis (29/8/2019).
Di dalam revisi tersebut termasuk persetujuan wacana perpindahan pusat pemerintahan yang akan dikaji lebih lanjut oleh Pemprov Jabar dalam waktu tak terlalu lama.
"(Lokasi pemindahan ibu kota Provinsi Jabar) Itu ada di Tegalluar, Walini atau Segi Tiga Rebana juga. Karena pada dasarnya secara fisik Kota Bandung sama seperti Jakarta sudah tidak cocok lagi melayani pusat pemerintahan," kata dia.
Ridwan Kamil mengatakan masih terpisah-pisahnya kantor pemerintahan Pemprov Jawa Barat di berbagai lokasi di Kota Bandung membuat roda pemerintahan tidak produktif. Selain itu, pihaknya menargetkan kajian tentang pemindahan ibu kota Provinsi Jabar ini bisa dilakukan dalam enam bulan ke depan.
Baca Juga: Liga 1 Indonesia Berhenti Sementara, Pemain Persib Nikmati Libur 3 Hari Per Pekan
"Untuk kajian dilaksanakan enam bulan ke depan, nanti media dikabari lagi. Calon lokasi terbuka sebenarnya, tapi sementara tiga tempat itu," ujarnya.
Dia menambahkan, semua kemungkinan terkait perpindahan ibu kota Provinsi Jabar butuh kajian yang mendalam. Pihaknya akan menilai lokasi yang minim risiko, aksesibilitas, tingkat ekonomi, ketersediaan air dan lain-lain.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
Berita Terkait
-
Dua Kali Diterjang Longsor, Warga Kampung Cibangkonol KBB Terisolir
-
Pasokan Listrik Buat Kereta Cepat Selesai Tengah Tahun 2023
-
Warga Bandung Diingatkan Potensi Bencana Cuaca Ekstrem
-
Skuad Persib Tetap Bugar di Tengah Mandeknya Kompetisi, Luis Milla Semringah
-
Liga 1 Indonesia Berhenti Sementara, Pemain Persib Nikmati Libur 3 Hari Per Pekan
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Pilihan
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
-
Jokowi Angkat Bicara Soal Dugaan Korupsi Mantan Menag Yaqut: Saya Tidak Pernah Perintahkan Korupsi!
-
Siapa yang Meminta Iman Rachman Mundur dari Dirut BEI?
-
Skandal Sepak Bola China: Eks Everton dan 72 Pemain Dijatuhi Sanksi Seumur Hidup
Terkini
-
Wamen ESDM Gandeng PPATK Usut Aliran Dana Tambang Ilegal Rp992 Triliun
-
OJK Sambut Keingingan Danantara untuk Jadi Pemegang Saham PT BEI
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
-
Belum Resmi Dicabut ESDM, Status Izin Tambang Martabe Masih Menggantung?
-
Jamin Kepastian Usaha, Pengalihan Tambang Emas Martabe ke Perminas Tunggu Hasil Evaluasi
-
OJK Segera Cari Plt Dirut BEI, Ini Bocorannya
-
Kepercayaan Industri Awal 2026 Menguat, IKI Lebih Tinggi Dibanding Januari Tahun Lalu
-
Siapa yang Meminta Iman Rachman Mundur dari Dirut BEI?
-
Purbaya Senang Dirut BEI Mundur: Bukan Saya yang Bayar Gajinya
-
MBG Bakal Manfaatkan Proyek Peternakan Ayam Merah Putih Besutan Danantara