Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginginkan ada layanan air bersih untuk masyarakat. Pasalnya, dalam tiga tahun terakhir, cakupan air minum layak hanya naik 1,5%.
Maka dari itu, diperlukan langkah intensif untuk mendorong kenaikan cakupan layanan air bersih nasional. Apalagi, dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan 100% rumah tangga memiliki akses air minum layak pada 2024, termasuk 15% akses air minum aman, dan 30% akses air minum perpipaan.
"Pemerintah telah menargetkan perbaikan air bersih bagi masyarakat melalui sistem ekonomi berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hasil pemerataan layanan air bersih secara nyata," ujar ujar Wapres dalam State-Owned Enterprises (SEO) International Conference, Senin (17/10/2022).
Dalam hal ini, Wapres mendukung adanya pembiayaan untuk pengadaan air bersih. Salah satunya, lewat Indonesia Water Fund (IWF) yang diinisiasi Kementerian BUMN.
"Sehubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan air bersih, saya mengapresiasi inisiatif Kementerian BUMN yang telah mengupayakan terobosan melalui program Indonesia Water Fund," tuturnya.
Wapres menambahkan, IWF diharapkan akan mampu mendukung penyediaan air bersih kepada masyarakat secara optimal tanpa menambah beban anggaran belanja negara.
"Keberadaan IWF sebagai platform untuk mendukung percepatan investasi penyediaan sambungan air bersih ke rumah-rumah, diharapkan dapat menjadi alternatif solusi bagi pemerintah melalui pendanaan non-APBN," ucap dia.
Namun, Wapres mencatat, pemerintah dan BUMN tidak dapat bekerja sendiri dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih, sehingga diperlukan kerja sama berbagai pemangku kebijakan dan masyarakat luas sehingga upaya tersebut dapat berjalan maksimal.
"Diperlukan peran serta dari dunia usaha, filantropi, organisasi profesi, akademisi, media, dan lembaga swadaya masyarakat. Jejaring ini harus dikembangkan dengan kuat dan terkoordinasikan dengan baik," kata dia.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Ingin Tarif Air Bersih PDAM Surya Sembada Dikaji Kembali
Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan, hanya 23% penduduk Indonesia yang memiliki akses air bersih. Dia melanjutkan, sebagian masyarakat Indonesia lainnya masih menghadapi ketimpangan harga air bersih mulai dari Rp65.000 hingga Rp140.000 per meter kubik.
Untuk itu, IWF hadir melalui sinergi berbagai pihak untuk meningkatkan akses air bersih tersebut.
"Melalui sinergi antara BUMN, dan mitra strategis baik global maupun swasta, IWF diharapkan dapat menjadi solusi alternatif bagi pemerintah dalam perluasan akses air bersih kepada masyarakat," pungkas Erick.
Berita Terkait
Terpopuler
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
- Terpopuler: 7 HP Layar Super Amoled, Samsung Galaxy A07 5G Rilis di Indonesia
Pilihan
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
Terkini
-
PLN, MEBI, dan HUAWEI Resmikan SPKLU Signature dengan Ultra-Fast Charging dan Split Charging Pertama
-
Harga Cabai Masih 'Pedas', Bapanas Siapkan Intervensi
-
Kemendag Keluarkan Harga Patokan Eskpor Komoditas Tambang, Ini Daftarnya
-
Menkeu Purbaya Resmi Alihkan Dana Desa Rp34,5 T ke Koperasi Merah Putih
-
Pabrik Alas Kaki di Jombang Pakai PLTS, Kapasitas Tembus 3,7 MWp
-
Bisnis Emas BSI Melesat 100 Persen dalam 8 Bulan
-
Pengangguran Menurun, Tapi 50 Persen Tenaga Kerja Masih 'Salah Kamar'
-
Rating Indonesia Turun, Purbaya Serang Balik: Saya Ingin Membuat Reputasi Moody's Jeblok
-
Emiten BFIN Andalkan Program Loyalitas Dongkrak Pembiayaan Mobil Bekas
-
Dalih Purbaya Bikin Defisit APBN Nyaris 3 Persen: Kalau Tidak Kita Bisa Jatuh Seperti 1998