Suara.com - Mengabdikan diri sebagai seorang bidan desa memiliki nikmat tersendiri bagi Maidiana (38). Tidak peduli betapa sulit medan dan jauhnya jarak yang harus ditempuh, Maidiana selalu siap meluangkan waktunya untuk membantu serangkaian proses persalinan para perempuan-perempuan hamil di wilayah desa yang terletak jauh di pedalaman Kabupaten Aceh Utara, Desa Seumirah, Kecamatan Nisam Antara.
Maidiana sudah 12 tahun menjalankan pengabdiannya sebagai bidan di desa yang waktu tempuh untuk mencapainya dari pusat pemerintahan lebih dari dua setengah jam perjalanan. Melewati hutan pedalaman, jalan bebatuan, dan sungai juga sudah biasa dilakoni Maidiana. Tidak jarang pula Maidiana harus meninggalkan keluarga dan si buah hati di rumah saat mendadak ada masyarakat yang membutuhkan bantuannya di malam hari.
Ia tidak pernah sekalipun menolak pasien dengan alasan apapun. Lantas demikian, persoalan rupiah juga tidak pernah menjadi hambatan dan halangan bagi Maidiana untuk memberikan pertolongan dan pelayanan dengan setulus hati.
"Bagi saya hal yang terpenting adalah melayani, membantu ibu-ibu untuk melahirkan bayi sehat dan selamat. Hanya itu tujuan dan prioritas saya mengabdi untuk masyarakat,” jelas Maidiana pada Rabu, (31/8/2022).
Berbicara masalah pembiayaan pelayanan, Maidiana menegaskan bahwa hingga saat ini ia selalu mendorong bahkan tidak jarang terkesan memaksa masyarakat yang tergolong tidak mampu untuk memanfaatkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
"Saya selalu pastikan ibu-ibu di Desa Seumirah sudah punya kartu JKN saat kunjungan pemeriksaan kehamilan ke rumah-rumah. Jangan sampai ibu hamil itu harus berpikir beban biaya persalinan lagi. Mmereka harus bahagia supaya ibu dan bayi dalam kandungan selalu sehat,” tegas wanita yang sudah berprofesi sebagai bidan selama 16 tahun itu.
Maidiana mengatakan, dirinya selalu berupaya agar dapat melakukan pemeriksaan kehamilan rutin dengan mendatangi langsung rumah pasien. Pasalnya, tidak jarang kontur jalanan di wilayahnya menghambat mobilitas perempuan hamil dan membahayakan kandungannya.
Saat ditemukan ada perempuan hamil yang kartu JKN-nya tidak aktif atau bahkan ada belum memilikinya, Maidiana secara sukarela membantu melaporkan dan memberikan dokumen-dokumen kependudukan yang diperlukan kepada petugas Puskesmas agar dibantu mengurus administrasinya melalui kanal digital yang disediakan BPJS Kesehatan.
“Sekarang pelayanan kesehatan dan urusan administrasi di dalamnya semakin mudah diakses dengan berbagai layanan digital yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Jadi kita sebagai perpanjangan tangan negara yang hadir untuk masyarakat harus mampu menjalankan segala peran dan fungsi masing-masing dengan optimal, demi Indonesia yang lebih sehat,” ucap Maidiana.
Berita Terkait
-
BPJS Kesehatan Buka Rekrutmen Calon Pegawai Besar-besaran Tahun 2022, Sampaikan ke Keluarga Kalian Segera
-
Tampil di Panggung Internasional, BPJS Kesehatan Jabarkan Strategi Jaga Sustainabilitas JKN
-
Komisi IX Minta Pemerintah untuk Tindak Tegas RS yang Tidak Becus Tangani Pasien
-
Jajan Pentol dan Gorengan di Pedalaman Papua, Warganet Elus Dada Pas Tahu Harganya
-
INFOGRAFIS: BPJS Ketenagakerjaan Buat Beli Rumah? Cek Syarat dan Caranya!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pengamat Bicara Nasib ASN Jika Kementerian BUMN Dibubarkan
-
Tak Hanya Sumber Listrik Hijau, Energi Panas Bumi Juga Bisa untuk Ketahanan Pangan
-
Jadi Harta Karun Energi RI, FUTR Kebut Proyek Panas Bumi di Baturaden
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
CORE Indonesia Lontarkan Kritik Pedas, Kebijakan Injeksi Rp200 T Purbaya Hanya Untungkan Orang Kaya
-
Cara Over Kredit Cicilan Rumah Bank BTN, Apa Saja Ketentuannya?
-
Kolaborasi dengan Pertamina, Pengamat: Solusi Negara Kendalikan Kuota BBM
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
Daftar Nama Menteri BUMN dari Masa ke Masa: Erick Thohir Geser Jadi Menpora
-
Stok BBM di SPBU Swasta Langka, Pakar: Jangan Tambah Kuota Impor, Rupiah Bisa Tertekan