APBN Tertekan, Kemenkeu Minta Pemda Tak Bergantung APBD dan Pakai Pembiayaan Alternatif

Suara.com - Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan Brahmantio Isdijoso menyebut, skema pembiayaan alternatif, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) jadi pilihan saat ekonomi yang tidak stabil guna mendukung pembangunan di Indonesia.

“Menjadi sesuatu yang memungkinkan untuk kita menjaga momentum pembangunan infrastruktur secara terus menerus, jika kita menggunakan skema pembiayaan alternatif seperti halnya KPBU,” kata Brahmantio dalam acara "Sharing Session terkait Penerapan Skema Pembiayaan KPBU dalam Proyek Infrastruktur Alat Penerangan Jalan".

Ia berharap, pemerintah daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota, tidak bergantung pada APBN dan APBD dalam pembangunan infrastruktur.

Alasannya, saat ini APBN sedang memikul beban berat di tengah ketidakpastian perekonomian global, akibat pandemi COVID-19, konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, serta pengetatan kebijakan moneter.

Ia menambahkan, beban APBN semakin berat karena fenomena kenaikan angka inflasi di banyak negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang.

“Kita menghadapi gejolak internasional Inflasi yang, merambah ke kita.Itu membutuhkan upaya bersama-sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berupaya tidak terlalu membuat pemburukan sosial dan ekonomi masyarakat,” kata Brahmantio, Senin (7/11/2022).

Pada kesmepatan yang sama, dia mengapresiasi upaya Bupati Madiun, dia mengapresiasi upaya Bupati Madiun yang berinisiatif menerapkan KPBU dalam Proyek Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ). Ini adalah pembiayaan alternatif pertama proyek APJ yang oleh pemda di Indonesia.

“Kami percaya dengan contoh di Madiun, Ini akan banyak daerah lain yang mengikuti langkah Madiun. Contoh sudah ada, sudah ada tempat untuk bertanya dan berdiskusi,” ujar dia, dikutip via Antara.

Ia berharap, ke depannya berbagai daerah di Indonesia mulai menerapkan skema pembiayaan alternatif melalui KPBU untuk pembangunan infrastruktur, sehingga dapat mengurangi beban terhadap APBN maupun APBD. 

Baca Juga: 4 Hari Rapat Di Puncak, DPRD Tetapkan Rancangan Anggaran DKI Tahun 2023 Sebesar Rp 82,5 Triliun

“Yang lebih baik akan membuat kontribusi pengurangan emisi karbon lebih cepat,” kata Brahmantio.