Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengoptimalkan fungsi bendungan yang sudah dibangun untuk mengantisipasi kekeringan yang diprediksi berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia pada 2023.
Mulai awal Maret 2023, Kementerian ini pun telah mulai mengatur volume air pada infrastruktur bendungan di seluruh wilayah tanah air. Salah satu tujuannya adalah agar air yang mengalir dapat secara merata menjangkau setiap daerah yang berpotensi mengalami kekeringan.
Langkah ini diyakini efektif karena kapasitas air yang dimiliki oleh bendungan yang terdapat di dalam negeri sekitar 25 miliar M3.
"Itu berjalan mulai dari Maret 2023, kami memastikan pemanfaatan volume di Bendungan dengan cara mengatur volume Bendungan itu semaksimal mungkin," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jarot Widyoko, saat memberikan keterangan pers bertajuk “Antisipasi Kekeringan” usai Kick-off 10th World Water Forum (WWF) di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta.
Adanya pengaturan air itu, lanjut Jarot, diharapkan dapat membuat daerah sekitar mendapatkan air sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga, air yang mengalir itu dapat digunakan secara optimal untuk berbagai kebutuhan.
Dalam menentukan daerah yang terkena dampak pengaturan air, dilakukan melalui proses kajian mendalam dari instansi pemerintah terkait. Analisis itu menjadi rujukan bagi Kementerian PUPR.
"Kalau sudah masuk di dalam musim kemarau kami akan tutup. Di sini sangat diperlukan adalah pengoperasian pintu-pintu bendungan," ujar Jarot.
Bendungan-bendungan yang telah disiapkan mengambil langkah pengaturan terdapat di 3230 titik di 20 provinsi.
"Kepala satuan operasi pemeliharaan dan kepala satuan operasi hitung lebih fokus bekerja untuk mengatur bendungan-bendungan yang sudah ada," jelas Jarot.
Baca Juga: Cegah Banjir Tahunan Terjang Pamanukan, Pemkab Subang Dorong Kementerian PUPR Bangun Embung
Kemudian, juga akan dilakukan rehabilitasi terhadap sumber-sumber air sebanyak 25 titik di 12 provinsi, disamping juga akan ditambah lagi sebanyak 37 titik pada 19 provinsi lainnya.
Selain itu PUPR juga melakukan inventaris peralatan bor yang mencapai 26 unit. Alat tersebut akan dioptimalkan untuk membuat sumur, kala terjadi kekeringan di suatu wilayah.
"Kami akan semaksimal mungkin bekerja untuk mengurangi terjadinya kekeringan," kata Jarot.
World Water Forum merupakan forum lintas batas terbesar di dunia yang fokus dalam pembahasan isu-isu air dan mencari solusi global sebagai jawaban atas isu-isu tersebut . WWF ke-10 yang akan dilaksanakan pada 18-24 Mei 2024 nanti mengusung tema “Water for Shared Prosperity”.
Dengan membawa harapan bahwa WWF menjadi ajang berbagai stakeholder dari berbagai negara untuk berbagi pengalaman dan inovasi merespon berbagai tantangan pengelolaan air secara global.
Lewat rangkaian pertemuan WWF yang dilakukan di Indonesia selama satu tahun ke depan, tersebut diharapkan dapat berdampak pada pemenuhan air bagi seluruh masyarakat dunia. Sehingga, dapat menghapuskan ketimpangan dalam mengakses dan pemenuhan kebutuhan air bersih.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 4 Bedak Padat Wardah yang Tahan 12 Jam, Coverage Tinggi dan Nyaman Dipakai Seharian
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
Wamenkeu Ungkap 3 Sumber Krisis Ekonomi Negara, Gimana Nasib RI?
-
Beleid E-Commerce Segera Rampung, Apa Poin Utamanya?
-
Rezim Prabowo Semakin Bergerak ke Arah Sosialisme
-
Danantara Sumberdaya Indonesia Resmi Berlabel BUMN
-
Mendag Tegaskan Izin Ekspor Masih di Kemendag, Bukan Wewenang Danantara
-
Gangguan Listrik Sumatra Jadi Momentum Perkuat Infrastruktur PLN
-
Cuma RI yang Kena Outflow Obligasi, Ekonom: Sedih Banget!
-
BTN Tawarkan 10.000 Hunian Second Dengan Harga di Bawah Pasar Pada Lelang Akbar BTN 2026
-
PaDi UMKM dan Danantara Perkuat Kolaborasi Digitalisasi Pengadaan BUMN dan UMKM
-
Saham Diborong, Smelter Dibangun: Inilah Tentakel Nikel Haji Isam