Suara.com - PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) secara resmi telah mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir pekan ini dengan kode ssham PGEO.
Perseroan menawarkan ke masyarakat sebanyak 10.350.000.000 saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 25,00% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp875,- setiap saham. Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum sejak 20 – 22 Februari 2023 dan berhasil meraih dana sebesar Rp9.056.250.000.000,- .
Lebih lanjut Perseroan juga mengalokasikan sebanyak-banyaknya sebesar 1,50% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak- banyaknya 630.398.000 saham untuk Program Opsi Pembelian Saham Kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan (Management and Employee Stock Option Program (MESOP).
Dalam penawaran umum perdana saham, PGE menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia, dan PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek. PGE juga menunjuk CLSA, Credit Suisse, dan HSBC sebagai international selling agents.
Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Ahmad Yuniarto menyampaikan pelepasan saham perdana atau IPO (initial public offering) untuk mendukung rencana Perseroan mengembangkan kapasitas terpasang Perseroan sebesar 600 MW hingga 2027 mendatang.
Perseroan menargetkan untuk meningkatkan basis kapasitas terpasangnya yang dioperasikan sendiri, dari 672MW saat ini menjadi 1.272MW pada tahun 2027.
"Selain juga mendukung ambisi PGE untuk terus tumbuh dan mengembangkan seluruh value chain dari sumberdaya panas bumi Indonesia," kata Yuniarto dikutip Minggu (26/2/2023).
Lebih lanjut Ahmad Yuniarto menjelaskan bahwa PGE mencatatkan diri dengan kode emiten PGEO telah menyelesaikan roadshow ke sejumlah negara selain Indonesia, diantaranya Singapura, Hong Kong, London, dan New York untuk mengundang investor domestik maupun investor asing untuk ikut berpartisipasi dalam penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) Pertamina Geothermal Energy.
PGE berhasil menarik minat investor domestik maupun investor multinasional yang berkualitas untuk berpartisipasi dalam IPO PGE. Adapun beberapa investor domestik dan multinasional yang turut berpartisipasi dalam IPO PGE antara lain adalah Indonesia Investment Authority (INA) dan Masdar, perusahaan clean energy yang berkantor pusat di United Arab Emirates (UAE).
Baca Juga: Mulai Naik Lagi, Ini Daftar Harga BBM Pertamina di Semua SPBU
Penawaran Umum IPO Perseroan mengalami kelebihan permintaan alias oversubscribed hingga 3,81 kali dari porsi pooling, melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat cerah bagi Perseroan dan sebagai indikator positif tingkat kepercayaan investor kepada PGE.
Berdasarkan informasi dan data dari prospektus, kapasitas pembangkit listrik panas bumi di Indonesia diperkirakan akan tumbuh dengan kuat dari sekitar 2,8GW di tahun 2022 menjadi sekitar 6,2GW di tahun 2030, dengan CAGR sekitar 10,4%, dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata global pada CAGR sekitar 3,9% dalam periode yang sama.
Pada tahun 2030, Indonesia akan memiliki kapasitas panas bumi terbesar di dunia dengan menyumbang sebesar 28% dari proyeksi kapasitas panas bumi bersih secara global.
Pertumbuhan ini didukung oleh potensi sumber daya panas bumi Indonesia yang signifikan, pertumbuhan permintaan pasar yang pesat serta dukungan kebijakan sebagai bagian utama dari roadmap pemerintah untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional.
PGE saat ini mengelola 13 Wilayah Kerja Panas Bumi dengan total kapasitas terpasang sebesar 1.877 MW. Rinciannya, kapasitas sebesar 672 MW dikelola langsung (own operation) dan 1.205 MW melalui skema Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract).
Adapun kapasitas PLTP 672 MW yang dikelola langsung oleh PGE berasal dari 6 Wilayah Kerja Panas Bumi, yaitu Kamojang di Jawa Barat 235 MW, Karaha di Jawa Barat 30 MW, Lahendong di Sulawesi Utara 120 MW, Ulubelu di Lampung sebesar 220 MW, Lumut Balai di Sumatera Selatan 55 MW dan Sibayak di Sumatera Utara 12 MW
Berita Terkait
-
Link Nonton Jakarta Pertamina Fastron vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Proliga 2023 Sore Ini
-
Siap-siap Ada Jargas, Warga Bintaro Bisa Masak Gunakan Gas Bumi
-
Cek Update Harga BBM Pertamina per Hari Ini, Ada yang Naik
-
Pertamina Bersama Mitra Akuisisi Wilayah Kerja Bunga dan Peri Mahakam
-
Mulai Naik Lagi, Ini Daftar Harga BBM Pertamina di Semua SPBU
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
Emas Melesat, Perak Menggila! Ini Pemicu Lonjakan Harga Logam Mulia Hari Ini
-
Bertemu S&P, Purbaya Jelaskan Fondasi Ekonomi Indonesia Masih Kokoh
-
Viral Restoran di Bali Diduga Milik WN Israel, Bagaimana Hukum dan Aturannya?
-
Goldman Sachs Naikkan Target Indeks Pasar Berkembang, Proyeksi Cuan Besar?
-
Jangan Asal Investasi! Kenali Cara Membedakan Pialang Resmi dan Investasi Bodong
-
Day Trading atau Swing Trading? Ini yang Bisa Menguras atau Menyelamatkan Uang Anda
-
Warga Bantah Isu Eksodus di PSN Wanam, Justru Harap Ekonomi dan Lapangan Kerja Makin Tumbuh
-
UU P2SK Resmi Disahkan DPR dan Pemerintah, Ini Rincian 17 Poin Pentingnya
-
Purbaya Bela Danantara usai Diberi Outlook Negatif dari Lembaga Internasional Moody's
-
DSI Berpotensi Dongkrak Devisa dan Stabilkan Rupiah, Tapi Ada Risiko Tumpang Tindih Lembaga