Tak Dapat Jatah Dana Pemerintah Jilid 2, BTN Akan Kirim Surat: Namanya Usaha...

Suara.com - PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) mengirimkan surat ke pemerintah untuk meminta tambahan penempatan dana pemerintah atau SAL antara Rp5 triliun sampai Rp10 triliun.

Permintaan ini disampaikan setelah Kementerian Keuangan menyalurkan SAL jilid 2 ke beberapa bank Himbara dan Bank DKI. Adapun BTN mendapat jatah saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyalurkan SAL jilid 1 dengan jumlah Rp 25 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengeklaim duit pemerintah itu sudah hampir sepenuhnya terserap, sejak pertama kali diberikan pada awal September lalu.

“Kami lagi mengajukan surat. Tapi belum tahu disetujui atau tidak. Namanya usaha kan boleh saja. Kita ingin minta tambahan antara Rp5 triliun-Rp10 triliun jika mungkin,” kata Nixon usai agenda RUPSLB di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Nixon lebih lanjut mengatakan dana pemerintah jilid 1 yang ditempatkan di BTN sebesar Rp25 triliun akan sepenuhnya terserap pada November 2025. Per awal bulan ini, sekitar Rp24,7 triliun telah disalurkan sebagai kredit.

Ia mengatakan bahwa tambahan penempatan saldo anggaran lebih (SAL) diharapkan bisa mendukung kredit sektor perumahan yang masih ekspansi pada November hingga Desember tahun ini.

“Perumahan paling banyak. Saya lupa persentasenya, tapi kurang lebih 70-an persen,” kata Nixon.

Sementara melalui siaran pers, BTN mencatat realisasi penyerapan dana SAL per akhir Oktober 2025 mencapai 93 persen dari total Rp25 triliun atau senilai Rp23,28 triliun.

Penyaluran dana Rp23,28 triliun tersebut tersebar ke berbagai sektor strategis terutama sektor perumahan, baik kepada pengembang (developer) maupun kepada konsumen akhir sebagai KPR.

Baca Juga: Sebelum 'Spin-Off', BTN Syariah Bukukan Pembiayaan Tumbuh 18,2 Persen Hingga Agustus 2025

Sebelumnya diwartakan Kemenkeu kembali menambah penempatan dana sebesar Rp76 triliun ke perbankan per 10 November 2025. Tambahan dana ini disalurkan hanya ke empat bank, yakni Bank Mandiri Rp25 triliun, BRI Rp25 triliun, BNI Rp25 triliun, serta Bank Jakarta (Bank DKI) Rp1 triliun. BTN tak ada dalam daftar penerima SAL jilid 2.

Padahal pada September lalu, Kemenkeu mengalirkan dana awal dengan total Rp200 triliun disalurkan pemerintah kepada empat bank anggota Himbara dan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada September 2025.

Penempatan ini terbagi ke Bank Mandiri, BRI dan BNI yang masing-masing menerima alokasi Rp55 triliun. Sementara, BTN memperoleh penempatan sebesar Rp25 triliun, dan BSI menerima alokasi Rp10 triliun.

Dalam Rapat Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (17/11), Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan tingkat serapan seluruh dana sudah mencapai 84 persen per 22 Oktober 2025.

Menurut Febrio, derasnya penyaluran itu turut didorong oleh rendahnya bunga penempatan pemerintah dengan tingkat bunga 3,8 persen atau sekitar 80 persen dari BI-Rate.

Dengan besaran bunga yang lebih rendah dari biaya dana perbankan pada umumnya, bank memiliki ruang lebih luas untuk menekan cost of fund sehingga dapat mempercepat penyaluran kredit.