Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menginstruksikan kepada para anak buahnya sekaligus perusahaan BUMN untuk tidak mengadakan halalbihalal pada perayaan Lebaran 2023. Hal ini sejalan dengan seruan Mahfud MD selaku Menteri PANRB Ad Interim.
"Menteri BUMN dan jajaran Kementerian BUMN tidak melaksanakan halal bihalal di lingkungan kementerian," tulis Erick dalam akun Instagram pribadinya tersebut, Senin (24/4/2023).
Sebagai gantinya, Erick meminta kepada seluruh jajaran BUMN untuk fokus menjalankan rekrutmen dan pembuatan pasar murah.
"Memerintahkan kepada semua BUMN untuk tidak melaksanakan halal bihalal tapi segera fokus menjalankan rencana rekrutmen BUMN dan juga pembuatan pasar murah secara bersama," imbuhnya.
Sebelumnya, Mahfud Md selaku Menteri PANRB Ad Interim meminta kepada Kementerian/Lembaga, BUMN hingga TNI Polri untuk menunda acara halalbihalal ditempat masing-masing.
Hal tersebut dikatakan Mahfud melalui akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd yang dikutip Senin (23/4/2023).
Mahfud meminta acara halalbihalal ditunda hingga awal pekan kedua setelah hari raya Idulfitri.
"Selaku Menteri PANRB Ad Interim, secara resmi saya mengumumkan Semua kantor pemerintah, yakni Kantor Kementerian/Lembaga Non-Kementerian/BUMN/TNI/POLRI, jika merencanakan Halalbihalal dan semacamnya supaya ditunda sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idulfitri 1444 H," cuit Mahfud.
Mahfud mengatakan, di pekan pertama, yakni tanggal 24-30 April supaya tidak dilaksanakan acara syawalan, reunian, dan sejenisnya di kantor-kantor tersebut. Setelah rentang waktu itu baru boleh mulai diadakan.
Baca Juga: Mahfud MD Minta Halalbihalal Ditunda, Khusus Kementerian, BUMN, Hingga TNI/Polri
"Pada pekan pertama (tanggal 24-30 April 2023) supaya tidak diadakan acara Halalbihalal dan lain-lain (syawalan, reunian, dan sejenisnya) di tempat-tempat tersebut. Setelah rentang waktu itu, baru boleh mulai diadakan," tegas Mahfud.
Adapun surat resmi terkait aturan ini akan segera dikirimkan ke kantor dan instansi masing-masing.
"Surat resmi akan segera dikirim ke kantor dan instansi masing-masing," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kritik Keras Perkap 10/2025, Mahfud MD Sebut Tidak Ada Dasar Hukum dan Konstitusionalnya
-
Mahfud MD Soroti Rapat Pleno PBNU: Penunjukan Pj Ketua Umum Berisiko Picu Dualisme
-
Lampu Kuning untuk Cabor Minim Medali, Menpora Siapkan Sistem Promosi-Degradasi Usai SEA Games 2025
-
Mahfud MD Soroti 1.038 Penahanan Aktivis Pasca-Demo Agustus, Desak Kapolri Lakukan Penyisiran Ulang
-
Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA Series 2024: Untung atau Buntung?
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
BSU Guru Kemenag Cair! Ini Cara Cek Status dan Pencairan Lewat Rekening
-
Update Harga Sembako: Cabai dan Bawang Merah Putih Turun, Daging Sapi Naik
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
Harga Emas Antam Melonjak Drastis dalam Sepekan
-
Hari Minggu Diwarnai Pelemahan Harga Emas di Pegadaian, Cek Selengkapnya
-
Orang Kaya Ingin Parkir Supercar di Ruang Tamu, Tapi Kelas Menengah Mati-matian Bayar Cicilan Rumah
-
Mampukah Dana Siap Pakai dalam APBN ala Prabowo Bisa Pulihkan Sumatera?
-
Anak Purbaya Betul? Toba Pulp Lestari Tutup Operasional Total, Dituding Dalang Bencana Sumatera
-
Percepat Pembangunan Infrastruktur di Sumbar, BRI Dukung Pembiayaan Sindikasi Rp2,2 Triliun
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T