Suara.com - Kabar redenominasi rupiah kembali menguat usai Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo pada Kamis (23/6/2023) mengatakan, persiapan untuk menyederhanakan nilai rupiah dari Rp 1.000 menjadi Rp 1 sudah dilakukan sejak lama, termasuk dalam hal desain dan tahap-tahap pelaksanaannya.
Menurut dia, redenominasi perlu memperhatikan tiga faktor, yaitu kondisi makroekonomi yang stabil, stabilitas sistem keuangan dan moneter yang stabil, serta kondisi sosial dan politik yang kondusif.
"Pertimbangan utama adalah timing atau momen yang tepat. Meskipun kondisi ekonomi kita sudah baik, tetapi perlu memilih waktu yang tepat," ujar Perry.
Meski demikian, Perry menuturkan, saat ini belum menjadi waktu yang tepat untuk melakukan redenominasi karena perekonomian Indonesia masih terpengaruh oleh dampak global yang dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan.
"Jadi, kita harus sabar dan percaya pemerintah yang lebih memahami situasi di dalam negeri," ujar Perry.
Menteri keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga menyinggung alasan penyederhanaan nilai mata uang perlu dilakukan.
Pertama, untuk meningkatkan efisiensi dalam transaksi dengan mempercepat waktu, mengurangi risiko kesalahan manusia, dan menyederhanakan pencantuman harga barang dan jasa karena jumlah digit rupiah yang lebih sederhana.
Kedua, untuk menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi, dan pelaporan APBN dengan mengurangi jumlah digit rupiah.
Untuk diketahui, wacana mengenai redenominasi rupiah atau penghapusan nol telah lama berkembang. Namun, hingga saat ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi rupiah belum mengalami perkembangan lebih lanjut.
Baca Juga: Ini Dia Dampak El Nino pada Hasil Pertanian di Jawa Tengah
Meski RUU Redenominasi Rupiah telah dimasukkan dalam jangka menengah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.
Berita Terkait
-
Jadi Kapan Rp 1.000 Berubah Rp 1, Begini Penjelasan Bos Bank Indonesia
-
Suami Kena PHK Hingga Tak Sanggup Bayar Cicilan, Alasan PM Sewakan Rumah DP 0 Rupiah Warisan Anies
-
PSI Duga Rumah DP 0 Rupiah Warisan Anies Sudah Lama Disewakan Karena Tidak Laku
-
Tak Masalah Heru Budi Ganti Nama Rumah DP 0 Rupiah Warisan Anies, PKS: Itu Hak Pejabat Berkuasa
-
Ini Dia Dampak El Nino pada Hasil Pertanian di Jawa Tengah
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
Terkini
-
BI Prediksi Kinerja Penjualan Eceran April 2026 Tetap Kuat, Kelompok Suku Cadang Jadi Penopang
-
BRI KPR Solusi Permudah Miliki Rumah dan Properti Lelang dengan Cicilan Fleksibel
-
Ada Nama Baru di Jajaran Direksi Garuda Indonesia, Dua WNA Masih Menjabat
-
Industri Rokok Dinilai Jadi Penopang Lapangan Kerja dan Penerimaan Negara
-
Purbaya Rombak Pejabat DJP usai Heboh Kasus Restitusi Pajak
-
Saham-saham Milik Prajogo Pangestu Rontok Setelah Terlempar dari MSCI Indeks
-
Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dinilai Butuh Regulasi Ramah Investasi
-
Meski Susut 45,2%, Garuda Indonesia Masih Rugi Rp 728,3 Miliar di Kuartal I-2026
-
Prudential Syariah Bayar Klaim Rp2,2 Triliun Sepanjang 2025
-
Harga Emas Antam Stagnan pada Libur Panjang, Dibanderol Rp 2.839.000/Gram