Suara.com - Kabar redenominasi rupiah kembali menguat usai Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo pada Kamis (23/6/2023) mengatakan, persiapan untuk menyederhanakan nilai rupiah dari Rp 1.000 menjadi Rp 1 sudah dilakukan sejak lama, termasuk dalam hal desain dan tahap-tahap pelaksanaannya.
Menurut dia, redenominasi perlu memperhatikan tiga faktor, yaitu kondisi makroekonomi yang stabil, stabilitas sistem keuangan dan moneter yang stabil, serta kondisi sosial dan politik yang kondusif.
"Pertimbangan utama adalah timing atau momen yang tepat. Meskipun kondisi ekonomi kita sudah baik, tetapi perlu memilih waktu yang tepat," ujar Perry.
Meski demikian, Perry menuturkan, saat ini belum menjadi waktu yang tepat untuk melakukan redenominasi karena perekonomian Indonesia masih terpengaruh oleh dampak global yang dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan.
"Jadi, kita harus sabar dan percaya pemerintah yang lebih memahami situasi di dalam negeri," ujar Perry.
Menteri keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga menyinggung alasan penyederhanaan nilai mata uang perlu dilakukan.
Pertama, untuk meningkatkan efisiensi dalam transaksi dengan mempercepat waktu, mengurangi risiko kesalahan manusia, dan menyederhanakan pencantuman harga barang dan jasa karena jumlah digit rupiah yang lebih sederhana.
Kedua, untuk menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi, dan pelaporan APBN dengan mengurangi jumlah digit rupiah.
Untuk diketahui, wacana mengenai redenominasi rupiah atau penghapusan nol telah lama berkembang. Namun, hingga saat ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi rupiah belum mengalami perkembangan lebih lanjut.
Baca Juga: Ini Dia Dampak El Nino pada Hasil Pertanian di Jawa Tengah
Meski RUU Redenominasi Rupiah telah dimasukkan dalam jangka menengah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.
Berita Terkait
-
Jadi Kapan Rp 1.000 Berubah Rp 1, Begini Penjelasan Bos Bank Indonesia
-
Suami Kena PHK Hingga Tak Sanggup Bayar Cicilan, Alasan PM Sewakan Rumah DP 0 Rupiah Warisan Anies
-
PSI Duga Rumah DP 0 Rupiah Warisan Anies Sudah Lama Disewakan Karena Tidak Laku
-
Tak Masalah Heru Budi Ganti Nama Rumah DP 0 Rupiah Warisan Anies, PKS: Itu Hak Pejabat Berkuasa
-
Ini Dia Dampak El Nino pada Hasil Pertanian di Jawa Tengah
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Anggaran Dikembalikan Makin Banyak, Purbaya Kantongi Rp 10 Triliun Dana Kementerian Tak Terserap
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Purbaya Bicara Nasib Insentif Mobil Listrik Tahun Depan, Akui Penjualan Menurun di 2025
-
Stimulus Transportasi Nataru Meledak: Serapan Anggaran Kereta Api Tembus 83% dalam Sepekan!
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Purbaya Sebut Dana Badan Rehabilitasi Bencana Bersumber dari APBN
-
Purbaya Ogah Alihkan Dana MBG demi Atasi Bencana Banjir Sumatra
-
Penggunaan Keuangan Digital Meningkat, Volume Transaksi QRIS Tembus Rp1.092 Triliun
-
Tutup Tahun, 7 Bank RI Tumbang
-
Purbaya Pakai Uang Korupsi Sitaan Kejagung Rp 6,6 Triliun buat Tambal Defisit APBN