Suara.com - Harga referensi minyak kelapa sawit (CPO) untuk menetapkan bea keluar dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDP-KS) atau Pungutan Ekspor (PE) periode 1-15 Juli 2023 adalah 747,23 dolar AS per metrik ton (MT), mengalami kenaikan sebesar 23,78 dolar AS atau 3,29 persen dibandingkan dengan periode 16-30 Juni 2023.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Budi Santoso, menyatakan bahwa saat ini harga referensi CPO mengalami kenaikan yang melebihi batas ambang sebesar 680 dolar per MT.
"Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku saat ini, pemerintah memberlakukan bea keluar CPO sebesar 18 dolar AS per MT dan Pungutan Ekspor CPO sebesar 75 dolar AS per MT untuk periode 1-15 Juli 2023," ujar Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, pada hari Rabu (28/6/2023).
Penetapan harga referensi CPO tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1125 tahun 2023 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Selain itu, minyak goreng (refined, bleached, and deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25 kg tidak dikenakan bea keluar.
Penerapan bea keluar ini berlaku untuk merek-merek yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1126 Tahun 2023 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 kg.
Bea keluar CPO periode 1-15 Juli 2023 mengacu pada kolom angka 3 lampiran huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. Nomor 123/PMK.010/2022 sebesar 18 dolar AS per MT. Sementara itu, Pungutan Ekspor CPO periode 1-15 Juli 2023 mengacu pada Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 jo. 154/PMK.05/2022 sebesar 75 dolar AS per MT.
Menurut Budi, kenaikan harga referensi CPO dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kekhawatiran pasar terhadap penurunan produksi CPO akibat cuaca kering dan panas, serta peningkatan impor CPO di India.
Baca Juga: Menko Luhut Bakal 'Gebuk' Pengusaha Sawit Yang Bandel
Berita Terkait
-
Pemerintah Diminta Bentuk Lembaga Khusus Komoditas Kelapa Sawit Nasional
-
GAPKI Ingatkan Kebakaran Hutan Tidak Identik dengan Kebun Sawit
-
Aplikasi Bank Benih Perkebunan Dukung Program Peremajaan Sawit Rakyat
-
Bio Inti Agrindo Beberkan Rencanan Pengembangan Masyarakat Sekitar Perkebunan
-
Menko Luhut Bakal 'Gebuk' Pengusaha Sawit Yang Bandel
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
Aturan Asuransi Kesehatan Dibuat, OJK Tetapkan Aturan Co-Payment Jadi 5 Persen
-
Awal Pekan, Rupiah Dibuka Suram ke Level Rp16.839 per Dolar AS
-
Emas Antam Melesat ke Harga Tertinggi, Hari Ini Tembus Rp 2.631.000 per Gram
-
IHSG Pecah Rekor Lagi di Senin Pagi, Tembus Level 8.991
-
Survei Bank Indonesia Laporkan Keyakinan Konsumen Alami Penurunan, Ini Faktornya
-
Indonesia-Pakistan Targetkan Negosiasi CEPA, Dari Minyak Sawit hingga Tenaga Medis
-
Geser Erick Thohir, Rosan Roeslani Jadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah
-
Pengusaha Minta Pemerintah Beri Ruang Proyek Infrastruktur untuk UMKM Konstruksi
-
Rekomendasi Saham-saham yang Patut Dicermati Senin 12 Januari 2026
-
FAO: 43,5% Masyarakat Indonesia Tidak Mampu Beli Makanan Bergizi, Negara Intervensi Lewat MBG