Izin Buangan Limbah Nuklir Jepang ke Samudera Pasifik Gara-gara Uang 'Sumbangan'?

Suara.com - Pemerintah Jepang berencana untuk melepaskan limbah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima, radioaktif ke Samudera Pasifik. Ternyata, rencana itu telah direstui Badan Energi Atom PBB (IAEA) setelah ditinjau selama dua tahun.

Surat kabar Nikkei melaporkan pada hari Rabu (5/6/2023), pejabat Jepang akan segera menjelaskan rencana tersebut kepada masyarakat setempat dan negara-negara sekitar lokasi pembuangan limbah.

Kendati demikian, rencana tersebut masih menuai perlawanan sengit dari beberapa pihak. Pasalnya, ada kekhawatiran tentang dampak buangan air radioaktif Jepang ke Samudera Pasifik tersebut.

Dampak Buangan Air Radioaktif Jepang ke Samudera Pasifik

Rencana Jepang untuk membuang limbah nuklir ke Samudra Pasifik menuai penolakan dari berbagai pihak. Pemerintah Indonesia juga diminta aktif untuk menggagalkan rencana Negeri Sakura, sebab limbah nuklir mengandung zat-zat berbahaya dan dapat mengancam ekosistem laut serta kesehatan manusia. 

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), Prof Rokhmin Dahuri juga menyampaikan penolakannya. Rokhmin mengatakan bahwa Pemerintah Jepang seharusnya mencari alternatif yang lebih aman dalam mengelola limbah nuklir.

Selain itu, Rokhmin juga menyoroti spekulasi yang mengaitkan rencana Jepang membuang limbah nuklir ke laut dengan sumbangan senilai 1 juta euro kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Diketahui sebelumnya, Pemerintah Jepang memang telah memberikan dana lebih dari 1 juta euro kepada IAEA dan Pemerintah Jepang telah menerima draft laporan penilaian akhir dari kelompok investigasi pembuangan air Fukushima IAEA.

Jepang juga telah menyerahkan usulan amandemen substansial, dan mencoba memfasilitasi proses pembuangan air limbah nuklir dengan merevisi kesimpulan akhir dari laporan tersebut.

Baca Juga: Tak Cuma Pemain, Kini Pelatih Sepak Bola Indonesia Makin Mudah Gabung J-League

Jumlah limbah yang akan dibuang mencapai 1.000 tangki raksasa di sekitar lokasi PLTN Fukushima. Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mengatakan bahwa hasil peninjauan keamanan selama dua tahun terakhir menyimpulkan bahwa rencana Jepang tersebut konsisten dengan standar keamanan internasional.

Grossi diperkirakan akan memantau langsung situs PLTN Fukushima bersama Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Lebih dari 1,3 juta ton air atau setara dengan volume 500 kolam renang standar olimpiade telah dibangun di pabrik tersebut.

Tetapi tsunami Maret 2011 telah menghancurkan PLTN tersebut yang memicu bencana nuklir terburuk di dunia sejak Chornobyl.

Sebagian besar air berasal dari pendinginan tiga reaktor yang rusak dan sistem pemompaan serta filtrasi ekstensif yang dikenal sebagai sistem pemrosesan cairan canggih (ALPS) mengekstraksi air yang terkontaminasi radioaktif.

Rencana pelepasan air itu pertama kali diumumkan pada April 2021 lalu, dan menghadapi perlawanan sengit dari negara-negara tetangga Jepang dan negara kepulauan Pasifik.

Termasuk juga komunitas nelayan dan pertanian di dalam dan sekitar Fukushima, yang mengkhawatirkan gangguan terhadap mata pencaharian mereka.

Sebagian besar kekhawatiran bertumpu pada keberadaan tritium dan isotop radioaktif hidrogen yang sulit dihilangkan dari air, dan IAEA mengatakan bahwa sebelum pembuangan, Jepang akan mengencerkan air untuk membawa tingkat tritium ke bawah standar peraturan dan IAEA.

Pihaknya juga akan menempatkan pengawas di lokasi pembuangan limbah tersebut terus-menerus dan menyediakan pemantauan secara daring di laman IAEA. Prosesnya diperkirakan akan memakan waktu selama beberapa dekade.

Kontributor : Rishna Maulina Pratama