Suara.com - Otoritas yang mengawasi persaingan usaha di Jepang tengah memeriksa Google terkait dugaan pelanggaran aturan hukum antimonopoli dalam layanan pencarian web.
Bukan kali pertama, tindakan Jepang mirip dengan yang dilakukan oleh pihak berwenang di Eropa dan negara-negara besar lainnya.
Pihak terkait kini tengah mendalami apakah Google telah membagi sebagian pendapatannya dengan pembuat smartphone Android dengan syarat agar mereka tidak memasang mesin pencari dari pesaingnya.
Dikutip dari CNBC via Japan Times, otoritas pengawas persaingan usaha Jepang juga tengah memeriksa praktik Google yang memaksa pembuat smartphone Android untuk memasang aplikasi browser Google Search dan Google Chrome bersama dengan aplikasi Google Play.
Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa persaingan di pasar layanan pencarian tetap sehat dan adil.
Google saat ini juga tengah diselidiki oleh otoritas antimonopoli di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara lainnya dalam kasus yang sama.
Di Amerika Serikat, Departemen Kehakiman AS menduga, Google sengaja membayar sejumlah besar uang kepada mitra seperti Apple dan AT&T untuk mempertahankan dominasinya dalam mesin pencarian.
Google mengklaim, tindakan ini sebagai kompensasi yang wajar guna memastikan keamanan perangkat lunak yang dikembangkan.
Meski begitu, pihak berwajib di negara tersebut masih mendalami kasus ini untuk memastikan adanya persaingan yang sehat dan pilihan yang adil bagi pengguna internet.
Baca Juga: Mengenal Papeda, Makanan Khas Maluku yang Menjadi Google Doodle Hari Ini
Berita Terkait
-
MK Jadi Mahkamah Keluarga, Begini Cara Ganti Nama Tempat di Google Maps
-
Ramai Dinasti Keluarga Jokowi, Lokasi Mahkamah Keluarga Tiba-tiba Muncul di Google Maps
-
Nama MK Berubah Jadi Mahkamah Keluarga di Google Maps, Ulah Siapa?
-
KPPU Temukan Dugaan Monopoli di Industri Logistik, Perusahaan Asing Disorot
-
Mengenal Papeda, Makanan Khas Maluku yang Menjadi Google Doodle Hari Ini
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Klarifikasi Tanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar: Bukan Bagian BNI
-
Narasi Pemerintah soal Harga Tiket Pesawat Naik 13 Persen Dinilai Menyesatkan
-
Kementan Pastikan Stok Daging Sapi Aman Jelang Idul Adha 2026
-
Mulai Hari Ini Pemerintah Tanggung PPN Tiket Pesawat Kelas Ekonomi
-
BRILink Agen Mekaar 426 Ribu, BRI Perluas Inklusi hingga Desa
-
BRI Consumer Expo 2026 Surabaya Tawarkan Promo Spesial dan Hiburan Musik
-
Hampir Separuh UMKM di Sektor Pangan, Masalah Pasar Masih Jadi Hambatan
-
OJK Perpanjang Batas Laporan Keuangan Asuransi hingga Juni 2026
-
OJK: Bank Bisa Penuhi Kebutuhan Valas Tanpa Bikin Rupiah Semakin Goyah
-
Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Tembus Rp64.050/Kg, Telur Ayam Nyaris Rp32 Ribu