Suara.com - Nilai tukar rupiah masih terlalu lemah melawan dolar AS, di mana masih merosot pada awal perdagangan Kamis (22/2). Pelemahan rupiah ini imbas adanya rilis notulensi Federal Open Market Committee (FOMC) Amerika Serikat (AS) Januari 2024.
Notulensi mengungkapkan bahwa mayoritas anggota tetap bank sentral AS atau The Fed berhati-hati mengenai waktu penurunan suku bunga kebijakan AS atau Fed Funds Rate (FFR).
Kurs rupiah dibuka terjungkal 20 poin atau 0,13 persen menjadi Rp15.655 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.635 per dolar AS.
"Rupiah dibuka melemah seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global akibat beragamnya sentimen pasar AS," kata Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede seperti dikutip dari Antara di Jakarta.
Baca Juga
Siapkan Uang Lebih! Harga BBM Terancam Naik di Bulan Maret
Anggota FOMC setuju bahwa tingkat suku bunga kebijakan telah mencapai puncaknya, namun mereka khawatir mengenai konsekuensi dari penurunan suku bunga yang terlalu cepat.
"Kekhawatiran ini bertepatan dengan data inflasi di level konsumen dan produsen yang jauh lebih tinggi dari perkiraan, serta laporan ketenagakerjaan yang cenderung solid," kata Josua.
Di sisi lain, beberapa anggota FOMC sepakat untuk memperlambat fase Quantitative Tightening (QT) untuk memperlancar transisi kebijakan moneter. Namun, mereka masih belum jelas tentang proses berakhirnya QT.
Sinyal yang kurang dovish dari The Fed mendorong kenaikan imbal hasil (yield) US Treasury (UST). Yield UST tenor 10 tahun naik empat basis poin (bps) menjadi 4,32 persen.
Baca Juga: Masih Tunggu Real Count KPU, Rupiah Lagi-lagi Bertekuk Lutut Terhadap Dolar AS Pagi Ini
Sementara dalam negeri, Bank Indonesia (Bl) mengumumkan pada Rabu (21/2) untuk mempertahankan suku bunga Bl-Rate pada 6 persen, dan menegaskan kembali bahwa BI akan tetap mempertahankan suku bunga tersebut setidaknya hingga paruh kedua tahun 2024. Pernyataan Bl tersebut menjadi sentimen positif bagi pergerakan rupiah.
Volume perdagangan obligasi pemerintah membukukan Rp17,37 triliun pada Rabu (21/2), lebih rendah dibandingkan volume perdagangan Selasa (20/2), sebesar Rp20,12 triliun.
Kepemilikan asing pada obligasi Pemerintah Indonesia turun Rp3,63 triliun menjadi Rp836 triliun, atau sebesar 14,59 persen dari total beredar pada 20 Februari 2024.
Josua memproyeksikan rupiah akan berada di rentang Rp15.600 per dolar AS sampai dengan Rp15.700 per dolar AS pada perdagangan hari ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
Terkini
-
DJP Klaim Anggaran Pajak Indonesia Lebih Murah dari China
-
Banyak yang Mundur dari Manajer Kopdes Merah Putih, Ada Denda Rp100 Juta hingga Penempatan Diacak?
-
B50 Resmi Meluncur Juli 2026, ESDM Pastikan Stok Minyak Goreng Tetap Aman
-
Bos Baru Danantara dari WNA Tuai Polemik, Pakar: Yang Penting Kompeten, Bukan Paspor
-
Harga Pertamax Cs Berpotensi Turun, ESDM Beri Kabar Baik untuk Kantong Masyarakat
-
Bea Cukai Ungkap BYD & Wuling Biang Kerok 10.000 Kontainer Menumpuk di Tanjung Priok
-
90 Juta Produk UMKM RI Laku di Luar Negeri, Ternyata Ini Rahasianya
-
Danantara Pegang Kendali Ekspor Sawit, Pemerintah Ubah Total Tata Kelola CPO Nasional
-
Rupiah Terkapar ke Rp17.762 per Dolar AS, Investor Tunggu Putusan The Fed dan BI
-
Purbaya Bongkar Masalah Era Sri Mulyani, Pegawai Pajak dan Bea Cukai Sulit Kerja Sama