Suara.com - Bantuan langsung tunai (BLT) Rp600 ribu yang dijanjikan pemerintah kabarnya akan segera disalurkan. Hal ini dipastikan usai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengkonfirmasi, saat ini pemerintah tengah mendata penerima BLT.
Ia menambahkan, penyaluran BLT Rp600 ribu kemungkinan disalurkan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sebagai informasi, BLT RP 600 ribu akan diberikan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan skema Rp200 ribu per bulan selama tiga periode. Meski demikian, belakangan BLT kabarnya akan disalurkan sekaligus.
"Butuh penganggaran di Kementerian Sosial dan kemudian berkontrak dengan PT Pos karena penyaluran melalui PT Pos secara biaya lebih murah daripada melalui Himbara," sambung dia.
Sementara, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata dalam kesempatan terpisah menyebut, BLT yang disalurkan nanti berasal dari alokasi anggaran belanja sosial yang telah disiapkan. Isa menegaskan bahwa anggaran untuk pos ini telah dialokasikan setiap tahun.
Dikabarkan sebelumnya, BLT Mitigasi Risiko Pangan rencana awalnya akan disalurkan pada bulan Februari 2024, dengan total Rp 600 ribu atau Rp 200 ribu setiap bulannya. Namun, sampai saat ini, BLT tersebut belum juga dicairkan, padahal telah dijanjikan sejak awal tahun.
Konsep BLT Mitigasi Risiko Pangan diperkenalkan oleh Airlangga pada bulan Januari 2024, setelah pertemuan tingkat tinggi Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Sasaran dari program ini adalah 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Anggaran untuk BLT Mitigasi Risiko Pangan telah dialokasikan sebesar Rp 11,25 triliun melalui pagu anggaran bansos di Kementerian Sosial. Program ini memiliki tujuan yang berbeda dengan BLT dan bansos beras El-Nino, yang ditujukan untuk 22 juta KPM.
Airlangga menjelaskan bahwa penyaluran BLT dilakukan melalui layanan PT Pos Indonesia karena biayanya lebih murah daripada menggunakan perbankan.
Baca Juga: Jubir Ganjar-Mahfud: Dugaan Politisasi Bansos Pemilu 2024 Bisa Dibuktikan Melalui Hak Angket
Berita Terkait
-
Sri Mulyani Jawab Isu di Bawah Tekanan saat Umumkan Bansos, Ternyata Ini yang Terjadi
-
Mahfud MD Sebut Bukti Pelanggaran Bansos Bakal Dibongkar: Bukan Buat MK
-
Ungkit Bagi-bagi Bansos, JK Curiga Hasil Pemilu 2024 Sudah Dikondisikan: Tak Boleh Uang Negara untuk...
-
Sosok Rudy Tanoesoedibjo, Saudara Hary Tanoe yang Jadi Saksi Korupsi Bansos
-
Jubir Ganjar-Mahfud: Dugaan Politisasi Bansos Pemilu 2024 Bisa Dibuktikan Melalui Hak Angket
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
Terkini
-
Ambisi Bank Jakarta Perluas Ekosistem Digital
-
AFPI: Pemberantasan Pinjol Ilegal Masih Menjadi Tantangan Dulu dan Sekarang
-
IHSG Berpeluang Rebound, Isu Pangkas Suku Bunga The Fed Bangkitkan Wall Street
-
Berapa Gaji Pertama PPPK Paruh Waktu Setelah SK Diterima, Lebih dari dari UMR?
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
-
Ekonomi Awal Pekan: BI Rate Bertentangan Konsensus Pasar, Insentif Jumbo Pacu Kredit
-
SK PPPK Paruh Waktu 2025 Mulai Diserahkan, Kapan Gaji Pertama Cair?
-
Menkeu Purbaya Mau Hilangkan Pihak Asing di Coretax, Pilih Hacker Indonesia
-
BPJS Watch Ungkap Dugaan Anggota Partai Diloloskan di Seleksi Calon Direksi dan Dewas BPJS
-
Proses Bermasalah, BPJS Watch Duga Ada Intervensi DPR di Seleksi Dewas dan Direksi BPJS 20262031