Ancaman Denda Rp 2 M Bagi Kapal Pencari Ikan Ilegal yang Kantongi Identitas Abal-Abal

Suara.com - Sebuah Kapal Ikan Asing (KIA) diperkirakan akan sampai di dermaga Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam pada Jumat 26 April 2024. Tujuannya mendapatkan proses Hukum lebih lanjut oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pangkalan PSDKP Batam.

Dikutip kantor berita Antara dari rilis resmi, KIA ini dikenai dugaan melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Sektor Kelautan Dan Perikanan UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 85 Jo Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp 2 miliar.

KIA ini memiliki dimensi 97 gross tonnage (GT), berbendera Malaysia, membawa Anak Buah Kapal (ABK) lima orang termasuk nakhoda Warga Negara Asing (WNA) berkebangsaan Myanmar. Kapal dihentikan oleh Kapal Pengawas Hiu 03 saat melakukan aksinya pada Kamis (25/4/2024).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan KIA ilegal ini, terindikasi menggunakan identitas kapal sebelumnya yang telah dimusnahkan oleh KKP.

"Memang betul kapal tangkapan Hiu 03 ini memiliki nomor lambung sama dengan Kapal Malaysia yang ditangkap pada 2022. KIA diindikasi menggunakan izin atau licence vessel yang sama," beber Pung Nugroho Saksono, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP di Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Kapal KFB 1269 terindikasi menggunakan dokumen kapal lain yang ditangkap Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) pada Juni 2022.

Dalam laporan PSDKP, kapal itu sudah dimusnahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 116/Pid.Sus/2022/PN Lgs tanggal 7 September 2022.

Ditjen PSDKP KKP hingga kini terus berkoordinasi dengan pihak Jabatan Perikanan Malaysia, yang tengah menelusuri kemungkinan adanya penyalahgunaan dokumen perizinan atau indikasi lain yang bertentangan dengan regulasi perizinan di Malaysia.

KIA asal Malaysia ini diamankan karena kedapatan melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 517 Selat Malaka, tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha penangkapan ikan yang sah, serta menggunakan alat tangkap terlarang (alat penangkapan ikan berupa jaring atau trawl).

"Ini merupakan bentuk komitmen KKP dalam rangka menindak tegas para pencuri ikan. Dan ini juga komitmen bahwa negara hadir di tengah masyarakat dalam rangka memberantas illegal, unreported, unregulated fishing (penangkapan ikan ilegal, tidak terlaporkan dan tidak sesuai aturan/IUUF)," tandas Pung Nugroho Saksono.

"Penyelesaian kasus ini upaya dari target 100 hari kerja saya, sesuai amanah yang diberikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mulai 12 Februari 2024," tutupnya.