Suara.com - Dengan pesatnya perkembangan industri keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku mendorong terwujudnya kemudahan akses jasa keuangan bagi masyarakat dalam sistem perekonomian. Termasuk bagi penyandang disabilitas.
Dikutip dari kantor berita Antara, OJK telah menetapkan sasaran prioritas literasi keuangan. Salah satunya kepada penyandang disabilitas, sesuai dengan Pasal 54 POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, diatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) wajib memberikan akses yang setara kepada setiap konsumen sesuai klasifikasi konsumen.
Hal ini sejalan dengan sasaran Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025 yang mana tugas OJK meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
OJK Maluku meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat penyandang disabilitas di Provinsi Maluku. Antara lain menyasar warga disabilitas di Kota Ambon.
"Melalui kegiatan ini OJK berupaya meningkatkan literasi keuangan dan memperluas akses keuangan bagi para penyandang disabilitas agar dapat mengetahui dan bisa memanfaatkan program ketika akan membuka usaha atau menabung, " jelas Ronny Nazra, Kepala OJK Provinsi Maluku, di Ambon, Senin (20/5/2024).
"Kami berupaya agar para penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan kemampuan untuk lebih mandiri secara finansial,” lanjutnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman dan kemudahan terkait layanan jasa keuangan bagi penyandang disabilitas bisa dipermudah oleh para Lembaga Jasa Keuangan (LJK)
“Kami mengakui memang masih kurang adanya fasilitas ramah bagi disabilitas untuk itu OJK mendorong LJK agar memberikan pelayanan yang sama,” tambah Ronny Nazra.
Bodewin Wattimena, Penjabat Wali Kota Ambon memaparkan pula bahwa pihaknya telah membahas Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Kota Ambon 2024- 2045, dan salah satunya mewujudkan Ambon menjadi kota inklusi.
Baca Juga: Ekonomi Kreatif dan UMKM Kota Ambon Diminati Kedutaan Besar Belanda
Kota Ambon tidak harus menjadi kota besar, akan tetapi harus dibuat masyarakatnya memperoleh pelayanan yang cukup bisa diakses semua orang.
"Sementara dari sisi ekonomi, masyarakat memiliki pendapatan yang memadai, kami berharap visi dan misi yang telah kamu buat dapat diimplementasikan dalam program kegiatan intervensi yang dilakukan pemerintah, " sambung Bodewin Wattimena.
Inklusi yang ingin dicapai adalah bahwa seluruh warga kota mendapatkan hak, pelayanan dan akses yang sama, tanpa membeda-bedakan.
"Saya rasa slogan “Ambon Par Smua” (Ambon untuk semua) yang ditindaklanjuti dalam program inklusi, kami berupaya menciptakan kota di mana semua warga merasa memiliki kota dan memperoleh layanan yang sama, itu yang ingin kita bangun di kota ini, " pungkas Bodewin Wattimena.
Berita Terkait
-
Mulai 2026, Utang ke Pinjol Bakal Lebih Ketat
-
Ketika Guru Ikut Menertawakan Disabilitas: Apa yang Salah dalam Pendidikan Kita?
-
Tutup Tahun, 7 Bank RI Tumbang
-
OJK Beberkan Update Kasus Gagal Bayar P2P Akseleran
-
Buntut Kasus Perundungan Disabilitas, Anggota Komisi X Desak Bahasa Isyarat Masuk Kurikulum Nasional
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
Terkini
-
Dana Syariah Indonesia Kena Sanksi OJK, Gimana Nasib Uang Lender?
-
Update Iuran BPJS Kesehatan Tiap Kelas Tahun 2026, Menkeu Buka Suara
-
Duo Aguan-Salim Perkuat Cengkeraman di PANI, Bagaimana Prospeknya?
-
Daftar 70 Saham Force Delisting Awal 2026, Ada Emiten Sejuta Umat dan BUMN
-
Tarif Listrik Tidak Naik Hingga Maret 2026
-
8,23 Juta Penumpang Pesawat Wara-wiri di Bandara Selama Awal Nataru
-
Perhatian! Tarif Listrik Januari-Maret 2026 Tak Naik
-
Bea Keluar Batu Bara Belum Berlaku 1 Januari 2026, Ini Bocoran Purbaya
-
Tak Hanya Huntara, Bos Danantara Jamin Bakal Bangun Hunian Permanen Buat Korban Banjir
-
Purbaya Kesal UU Cipta Kerja Untungkan Pengusaha Batu Bara Tapi Rugikan Negara