Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian soal angka stunting di Indonesia. Bahkan, dirinya memasang target ambisius untuk menurunkan angka stunting di dalam negeri menjadi 14%.
Namun, Angka tangkes atau stunting di Indonesia berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, masih berada di angka 21,5%
Salah satu wilayah yang angka tangkesnya masih berada di atas target pemerintah, bahkan di atas rata rata nasional, adalah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menunjukan kabupaten paser masih berada di angka 24,9%. Di kabupaten Paser sendiri, terdapat 47 desa yang diberi perhatian khusus terkait masalah tangkes.
PT Kideco Jaya Agung (Kideco), anak perusahaan energi terintegrasi PT Indika Energy Tbk, berkolaborasi dengan Yayasan Indika Untuk Indonesia (Indika Foundation), meluncurkan program Cegah dan Tangani Stunting (CANTING) dan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Acara yang berlangsung di Puskesmas Desa Batu Kajang,Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
Melalui program tersebut,Kideco menggelontorkan bantuan sebesar Rp 4,1 miliar untuk membantu pemerintah Kabupaten Paser menangani permasalah tangkes. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Paser, serta kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.
Komisaris Utama Kideco, Azis Armand, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar lokasi operasional Kideco.
"Kideco dalam keberadaannya selalu menjadi bagian dari masyarakat, terutama masyarakat daerah sekitar operasi tambang. Untuk itu, sebagai kelanjutan dari beberapa program sosial sebelumnya, kami kembali meluncurkan beberapa program yaitu program inklusivitas untuk anak-anak disabilitas, dan CANTING yang berfokus pada penurunan angka stunting anak," ujar Azis yang dikutip Jumat (14/6/2024).
Direktur Utama Kideco, M Kurnia Ariawan menambahkan, pihaknya serius untuk menjalankan program-program yang bisa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Paser.
"Kideco serius dalam menjalankan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Paser, terutama untuk program-program jangka panjang yang berkaitan langsung dengan kebutuhan mendasar masyarakat Paser, salah satunya masyarakat diffable, dengan program yang sudah kita luncurkan tadi," kata dia.
Baca Juga: Tugas Baru Eks Kepala Otorita IKN Bambang Susantono: Datangkan Investasi Asing ke IKN
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- 6 Rekomendasi Sabun Mandi di Alfamart yang Wangi Semerbak dan Antibakteri
- Tembus Pelosok Bumi Tegar Beriman: Pemkab Bogor Tuntaskan Ratusan Kilometer Jalan dari Barat-Timur
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Ahmad Sahroni Resmi Kembali Jabat Pimpinan Komisi III DPR, Gantikan Rusdi Masse
Pilihan
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
Terkini
-
Lalamove Tebar BHR dan Jaminan Sosial buat Mitra Driver
-
Deal Prabowo-Trump! RI Tak Bisa Pajaki Google, Netflix Hingga Meta
-
Modal Rp300 Ribu, Wanita Ini Sukses Bangun Pilar Ekonomi Keluarga
-
Trump 'Ngamuk' Lagi! Tarif Global 10% Menanti, RI Mulai Pasang Kuda-kuda
-
Prabowo Deal! Produk AS Tak Perlu Sertifikasi Halal Masuk ke RI
-
Simalakama Tarif Trump, Apa Kabar Indonesia?
-
Harga Bitcoin Tertekan Pekan Ini, Analis Ungkap Alasannya
-
Frekuensi Transaksi Harian BEI Pecah Rekor Pekan Ini
-
OJK Siapkan Tanda Khusus Bagi Emiten Tak Penuhi Free Float, Paksa Transparansi atau Delisting?
-
Seskab Teddy Ngambek ke Menteri Rosan Gegara Cuma Jadi 'Pajangan' saat Konpres Perjanjian Dagang