Suara.com - Koperasi merupakan pelaku usaha yang membutuhkan perkuatan permodalan guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha. Kehadiran Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebagai perwakilan pemerintah di tengah masyarakat diharapkan dapat mendukung eksistensi koperasi di tanah air, juga mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir yang sumber dananya dari APBN. Demikian disampaikan Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo di Jakarta, Selasa (01/10/2024).
LPDB-KUMKM yang merupakan lembaga pembiayaan yang menyalurkan pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi, harus disalurkan secara tepat guna dan tepat manfaat sesuai kebutuhan Koperasi dan UMKM (KUMKM), dimana ketentuan mengenai kriteria KUMKM tersebut ditetapkan oleh LPDB-KUMKM. Sebagai satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM, LPDB-KUMKM menjadi jawaban atas kebutuhan permodalan koperasi di Indonesia.
“LPDB-KUMKM menjadi mitra yang andal dan dapat dipercaya dalam menyalurkan dana bergulir untuk pengembangan bisnis koperasi, serta mengatasi berbagai keterbatasan khususnya di sisi permodalan. Sebagai salah satu roda penggerak perekonomian negara, koperasi menjadi target penyaluran LPDB-KUMKM dengan memberikan pinjaman bertarif rendah, serta penerima manfaat yaitu pelaku UMKM sebagai bagian dari anggota koperasi,” ujar Supomo.
Supomo melanjutkan, sebagai garda terdepan bagi permodalan koperasi, LPDB-KUMKM terus menjalin sinergi dengan para stakeholder, di antaranya Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia, lembaga penjamin, perbankan, dan aparat penegak hukum (APH).
Selain itu, kehadiran 5 lima kantor Satuan Tugas Wilayah LPDB-KUMKM, serta dukungan transformasi dan inovasi digital kian mempermudah layanan LPDB-KUMKM kepada koperasi-koperasi di pelosok negeri.
“Pemanfaatan dana yang mudah, murah, dan ramah, serta Program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM diharapkan dapat mendukung dan mendampingi koperasi agar naik kelas dan berkembang. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan tata kelola kelembagaan, usaha, dan keuangan koperasi, serta menjadikan koperasi lebih maju dan modern. Dengan memajukan koperasi dan UMKM, berarti memajukan perekonomian Indonesia,” imbuh Supomo.
Selaras dengan LPDB-KUMKM, salah satu mitra penerima manfaat dana bergulir dari Kabupaten Malang Jawa Timur yaitu Koperasi Produsen Unit Desa Karangploso juga menyatakan bahwa kehadiran LPDB-KUMKM menjadi bukti pendampingan pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat melalui koperasi.
Demikian yang disampaikan Ketua Koperasi Produsen Unit Desa Karangploso Agung Rino Santigi. Melalui sinergi dengan LPDB-KUMKM, kata Agung, Koperasi Produsen Unit Desa Karangploso dapat menjalankan business plan dengan baik. Bunga yang rendah dan pola pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan, menjadi pertimbangan utama koperasi mengajukan pinjaman ke LPDB-KUMKM.
“Informasi mengenai pinjaman bertarif murah LPDB-KUMKM diperoleh melalui website LPDB-KUMKM, juga Dinas Koperasi dan UKM setempat. Dua kali pinjaman telah didapatkan pada tahun 2023 dan 2024, koperasi mengalami peningkatan signifikan baik dari pendapatan, pelayanan anggota, serta sarana anggota menjadi lebih tepat waktu,” ujar Agung.
Agung melanjutkan, koperasi juga menerapkan beberapa strategi guna meningkatkan produktivitas usaha dan mencegah terjadinya gagal bayar. Di antaranya, menyalurkan dana bergulir kepada anggota dengan tepat sasaran dan tepat peruntukkan, membina anggota dengan baik, dan menjalin kerja sama dengan stakeholder terutama para offtaker.
“Kami berharap, melalui dana bergulir Koperasi Produsen Unit Desa Karangploso dapat memberikan manfaat lebih baik lagi kepada anggotanya, serta mampu bersaing dalam skala nasional. LPDB-KUMKM juga diharapkan dapat tetap menjaga mutu layanan dan menyusun pola-pola baru yang lebih aplikatif melalui usaha koperasi,” harap Agung.
Koperasi yang memiliki anggota sebanyak 736 orang dan total karyawan sebanyak 47 orang, juga bersinergi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Malang, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, PG Kebon Agung, serta DPD Aptri Kebon Agung.
“Harapannya, Koperasi Produsen Unit Desa Karangploso dapat terus melayani dan menunjang para petani dalam mengelola serta memasarkan hasil pertanian, khususnya melalui suntikan modal LPDB-KUMKM,” tutup Agung.
Berita Terkait
-
Koperasi Desa Tumbuh di Tengah Tekanan Daya Beli, Warga Mulai Cari Akses Sembako Lebih Terjangkau
-
Sinergi Hulu Migas Dorong Tata Kelola Sumur Rakyat dan Ketahanan Energi Nasional
-
Membedah Pertanggungjawaban Kasus Koperasi Swadharma
-
Cara Cek Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
-
Lulus Seleksi Administrasi, Kapan Jadwal Tes Kompetensi Manajer Koperasi Merah Putih?
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- Promo Alfamart Hari Ini 30 April 2026, Tebus Suka Suka Diskon 60 Persen
- 5 Rekomendasi HP POCO RAM Besar dan Kamera Bagus, Cek di Sini!
- 7 Cushion Wudhu Friendly dengan Hasil Flawless Seharian, RIngan dan Aman di Kulit
- Heboh Lagi, Ahmad Dhani Klaim Punya Bukti Perselingkuhan Maia Estianty dengan Petinggi Stasiun TV
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Sah! Dokumen Digital Kini Makin Sakti, Ini Cara Pakai E-Meterai Agar Lolos Rekrutmen Kerja
-
PLN Mulai Tender Raksasa PLTS 1,225 GW, Tersebar dari Jawa hingga Papua
-
Pidato di hadapan Buruh, Prabowo Janji Kucurkan KUR Bunga 5 Persen per Tahun
-
BRI Imbau Masyarakat Waspada Modus Penipuan KUR, Ingatkan Masyarakat Jaga Data Pribadi
-
Pemerintah Gratiskan Sertifikasi TKDN Lewat Skema Self Declare
-
Disparitas Harga Jadi Pemicu Penyalahgunaan BBM Subsidi dan LPG 3Kg
-
Dasco Ditelepon Presiden Prabowo saat Terima Buruh Kasbi dan Gebrak di Senayan
-
Wacana Layer Baru Cukai Rokok: Ancaman Nyata bagi Industri Legal dan Nasib Buruh
-
B50 Mulai Berlaku Juli 2026, GAPKI Wanti-wanti Produksi Sawit yang Masih Jalan di Tempat
-
Goto Siap Ikut Aturan Pemerintah soal Pemotongan Pendapatan Mitra Pengemudi