Suara.com - Jaminan sosial memegang peranan penting dalam meningkatkan produktivitas pekerja, guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal tersebut dipaparkan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Teguh Dartanto dalam sebuah diskusi pada Social Security Summit 2024, Selasa (26/11/2024).
"Untuk meningkatkan produktivitas salah satunya adalah dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini adalah sebuah korelasi antara produktivitas dan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, ternyata memang ada korelasi positif," jelasnya.
Teguh menekankan bahwa perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial bakal meningkatkan produktivitas pekerja. Meski demikian, diperlukan gagasan baru untuk mengoptimalkan upaya tersebut.
Pihaknya melihat selama ini masyarakat Indonesia hanya diberikan bansos dan terus didorong untuk produktif tanpa adanya perlindungan.
"Kalau orang berkegiatan secara produktif, itu juga ngomong pemerintah selalu ngasih agar produktif, kita ngasih bansos, iya. Tapi, orang harus dikasih pelampung (jamsostek) ketika mancing (bekerja) agar kalau kepeleset nggak mati," kata Teguh.
Teguh menjelaskan saat ini jaminan sosial sangat diperlukan, sebab hampir 60 persen pekerja di Indonesia adalah informal. Sebab sektor pekerja tersebut rentan jatuh ke dalam jurang kemiskinan saat mengalami risiko kecelakaan kerja maupun gejolak ekonomi.
"Dan pekerja informal itu ketika ada kecelakaan kerja atau kematian pencari nafkah utama, langsung kondisinya drop, jatuh miskin. Ini yang terjadi. Nggak perlu semuanya (jamsostek), minimum aja, JKK dan JKM itu sudah cukup untuk melindungi pekerja informal agar produktif," jelas Teguh.
Dalam beberapa studi, jaminan sosial terbukti sangat berperan dalam peningkatan ekonomi untuk jangka panjang. Sehingga perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial sangat diperlukan.
Baca Juga: Angka Universal Coverage Jamsostek Diharapkan Terus Meningkat, Wapres Berikan Paritrana Award
"Dalam jangka panjang, cakupan itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan ketimpangan, dan juga bisa memberikan kepuasan kepada tenaga kerja. Konsep inilah yang perlu kita bangun di Indonesia, karena masih belum komprehensif," ujarnya.
Berita Terkait
-
Serahkan Hasil Kajian, Ombudsman RI: Terdapat Disharmonisasi Regulasi Jamsostek
-
DPR Apresiasi Fasilitas Produksi Fitofarmaka dan Dukung Obat Modern Asli Indonesia Masuk JKN
-
Pilkada Serentak Kian Dekat, Kemendagri Dorong Seluruh Pekerja Ad Hoc Terlindungi Jamsos
-
Masyarakat Bakal Dapat Hadiah dari Negara saat Ultah Mulai 2025, Begini Cara Daftarnya
-
Transformasi Kesehatan, 10 Tahun Jokowi, JKN Jangkau 98 Persen Rakyat
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
-
Kapasitas PLTP Wayang Windu Bakal Ditingkatkan Jadi 230,5 MW
-
Revisi UU P2SK Dinilai Beri Perlindungan bagi Nasabah Kripto
-
Realisasi PNBP Tembus Rp 444,9 Triliun per November 2025, Anjlok 14,8%
-
Kemenkeu Ungkap Lebih dari 1 Miliar Batang Rokok Ilegal Beredar di Indonesia
-
Danantara dan BRI Terjun Langsung ke Lokasi Bencana Kab Aceh Tamiang Salurkan Bantuan
-
PLN Sebut Listrik di Aceh Kembali Normal, Akses Rumah Warga Mulai Disalurkan
-
Penerimaan Bea Cukai Tembus Rp 269,4 Triliun per November 2025, Naik 4,5%
-
BUMI Borong Saham Australia, Ini Alasan di Balik Akuisisi Jubilee Metals