Suara.com - Selandia Baru secara resmi memasuki resesi pada kuartal ketiga tahun ini. Adapun produk domestik bruto (PDB) menyusut sebesar 1,0 persen pada Juli dan September.
Sebuah laporan oleh ekonomi Kiwibank menyoroti bahwa, penurunan PDB itu selama enam bulan terakhir adalah kinerja ekonomi terburuk negara itu sejak 1991.
Laporan tersebut mencatat bahwa penurunan tersebut telah memengaruhi berbagai industri, yang mencerminkan tantangan ekonomi lebih luas.
Selain itu, dolar Selandia Baru mengalami penurunan tajam sebesar 1,8 persen yang diperdagangkan pada 0,5626 dollar AS. Skala kontraksi yang tidak terduga mengejutkan para pedagang, yang selanjutnya meredam sentimen pasar.
Dilansir Economic Times, para pelaku pasar berspekulasi Bank Sentral Selandia Baru (Reserve Bank of New Zealand/RBNZ) akan memangkas suku bunga lebih lanjut, setelah memangkas 125 basis poin menjadi 4,25%.
Transaksi swap saat ini menyiratkan probabilitas sebesar 70% untuk pemotongan suku bunga sebesar 50 basis poin pada Februari. Suku bunga acuan Bank Sentral Selandia Baru diperkirakan akan turun menjadi 3,0% pada akhir 2025.
Selain itu, Menteri Keuangan Selandia Baru Nicola Willis mengaitkan kontraksi tersebut dengan dampak inflasi tinggi dan kebijakan Bank Sentral untuk mendorong resesi guna mengendalikan inflasi.
"Penurunan tersebut mencerminkan dampak inflasi tinggi terhadap perekonomian. Hal itu menyebabkan Bank Sentral merekayasa resesi yang telah menghambat pertumbuhan," kata Willis. Ia tetap optimis tentang pertumbuhan di masa mendatang, memprediksi pemulihan ekonomi pada kuartal berikutnya dan pertumbuhan yang lebih kuat pada tahun 2025.
Ekonom Dewan Serikat Buruh Selandia Baru Craig Renney, mengeluarkan peringatan keras tentang dampaknya terhadap pasar tenaga kerja. Salah satunya adanya peningkatan pengangguran.
Baca Juga: Peluang Resesi Ekonomi AS Meningkat
"Ini bukan peringatan bagi pemerintah; ini alarm. Situasi ekonomi bahkan lebih buruk dari yang kita duga, dan itu berarti lebih banyak kesulitan bagi pekerja menjelang Natal,"jelasnya.
Berita Terkait
-
Di Hadapan Prabowo, Airlangga: 2 Tahun Lagi Indonesia Lepas Landas ke Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
-
Menko Airlangga Klaim Pengangguran Turun 4,74 Persen, Ini Pendorongnya
-
Purbaya Yakin Ekonomi RI Tumbuh 5,6% di Q1 2026 Berkat Stimulus Ekonomi Rp 911 M
-
Purbaya Sebut Rating Moody's Offside, Klaim Ekonomi RI Akan Ekspansif hingga 2031
-
Optimalisasi Struktur Keuangan, Bank Mandiri Perkuat Peran sebagai Mitra Strategis Pemerintah
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Kronologi Penembakan Pesawat Smart Air di Papua: Pilot dan Kopilot Gugur Usai Mendarat
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Mari Elka Pangestu: Rasio Utang Indonesia Masih Terkendali
-
Bea Cukai Segel Toko Perhiasan Mewah Tiffany & Co, APEPI: Negara Hadir Lindungi Industri Lokal
-
Purbaya Pede Ekonomi Ekspansif hingga 2033: Indonesia Emas, Bukan Indonesia Suram
-
Purbaya Yakin Defisit APBN Bisa Turun Meski Pajak Tak Naik
-
Kepala BGN: Program MBG Diakui Jadi Program yang Bermanfaat
-
Survei: 77% Orang Indonesia Perkirakan Tetap Bekerja Saat Pensiun
-
Rosan Roeslani Lobi-lobi Moody's dan S&P Beri Rating ke Danantara
-
Luhut Sebut Prabowo Tak Bisa Diintervensi Terkait Evaluasi Izin Tambang Martabe
-
Flyjaya Resmi Layani Rute Morowali, Cek Link Tiketnya di Sini
-
IPC TPK Catat Bongkar Muat 299 Ribu TEUs di Awal 2026