Suara.com - Dalam lanskap ekonomi regional ASEAN, Indonesia kerap disebut sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan.
Namun, di balik pertumbuhan tersebut, terdapat disparitas yang mencolok antara tingkat upah pekerja Indonesia dengan negara tetangga.
Ironisnya, di saat upah masih tergolong rendah, beban pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung konsumen Indonesia justru menjadi yang tertinggi di kawasan ASEAN setelah pemerintah secara resmi menetapkan kenaikan tarif PPN 12 persen pada 2025.
Berdasarkan data terbaru, Upah Minimum Regional (UMR) di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Meskipun telah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, namun kesenjangan upah ini masih menjadi tantangan tersendiri bagi peningkatan kesejahteraan pekerja Indonesia.
Di Indonesia sendiri, upah minimum bulanan rata-rata di 34 provinsi berkisar antara Rp 2,036-Rp 5,067 juta di tahun 2024. Sedangkan Malaysia, memiliki upah minimum bulanan di 56 kota besar Malaysia sejumlah Rp 5,2 juta.
Filipina memiliki tingkat upah minimum harian yang variatif di setiap provinsi, berkisar Rp 98.000 - Rp 166.508 per harinya untuk tahun 2024. Thailand memiliki upah minimum di tahun 2024 ini sekitar Rp 156.393 untuk wilayah Bangkok dan sekitarnya. Sedangkan untuk wilayah provinsi lain ia menetapkan Rp 156.859 per harinya.
Sedangkan Vietnam membagi 4 wilayahnya untuk menetapkan upah minimum, wilayah I daerah perkotaan Hanoi dan Kota Ho Chi Minh memiliki upah minimum Rp 3 juta per bulan. Wilayah II daerah pedesaan dari dua kota utama di negara tersebut seperti Can Tho, Da Nang dan Hai Phong sebesar Rp 2,7 juta per bulan.
Untuk wilayah III kota-kota dan distrik di Provinsi Bac Ninh utara, Bac Giang dan Hai Duong sebesar Rp 2,3 per bulan. Wilayah IV yang mencakup sisa dari 3 wilayah tersebut sebesar Rp 2,1 juta per bulan.
Sementara Singapura menetapkan gaji minimum yang tidak secara langsung diatur pemerintah. Namun, angka Local Qualifying Salary (LQS) atau upah minimum untuk warga lokal adalah US$ 1.600 atau sekitar Rp 16 juta.
Baca Juga: Jangan Salah Lagi! Ini Bedanya PPN dan PPh yang Kerap Bikin Bingung
Di sisi lain, pemerintah Indonesia menerapkan tarif PPN paling tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.
Mengutip data Worldwide Tax Summaries yang dirilis konsultan keuangan dunia, PricewaterhouseCoopers (PwC), berikut adalah daftar tarif PPN di negara-negara ASEAN:
Indonesia: 12 persen di tahun 2025
Filipina: 12 persen
Kamboja: 10 persen
Laos: 10 persen
Malaysia: 10 persen (pajak penjualan) dan 8 persen (pajak layanan)
Vietnam: 10 persen (turun menjadi 8 persen hingga Juni 2025)
Singapura: 9 persen
Thailand: 7 persen
Myanmar: 5 persen
Brunei: 0 persen
Timor Leste: 0 persen (dalam negeri) dan 2,5 persen (barang/jasa impor)
Berita Terkait
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Menkeu Purbaya Mau Hilangkan Pihak Asing di Coretax, Pilih Hacker Indonesia
-
BPJS Watch Ungkap Dugaan Anggota Partai Diloloskan di Seleksi Calon Direksi dan Dewas BPJS
-
Proses Bermasalah, BPJS Watch Duga Ada Intervensi DPR di Seleksi Dewas dan Direksi BPJS 20262031
-
Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
-
Literasi Keuangan dengan Cara Baru Biar Makin Melek Finansial
-
Bahlil: Hilirisasi Harus Berkeadilan, Daerah Wajib Dapat Porsi Ekonomi Besar
-
Menkeu Purbaya Akhirnya Ungkap Biang Kerok Masalah Coretax, Janji Selesai Awal 2026
-
Setahun Berjalan, Hilirisasi Kementerian ESDM Dorong Terciptanya 276 Ribu Lapangan Kerja Baru
-
Bahlil Dorong Hilirisasi Berkeadilan: Daerah Harus Nikmati Manfaat Ekonomi Lebih Besar
-
ESDM Perkuat Program PLTSa, Biogas, dan Biomassa Demi Wujudkan Transisi Energi Hijau untuk Rakyat