Suara.com - China telah memasukkan pemilik Calvin Klein dan Tommy Hilfiger ke dalam daftar hitam.
Pasalnya, China bakal memaksa perusahaan tersebut untuk menutup toko dan pabrik sebagai dampak awal dari perang dagang Presiden Donald Trump.
Tiongkok menambahkan PVH Corp. ke dalam daftar "entitas yang tidak dapat diandalkan". Lantaran pemerintah China untuk mendenda pengecer tersebut, melarang kegiatan impor dan ekspor, mencabut izin kerja, dan menolak karyawan untuk memasuki negara tersebut, di antara kewenangan lain yang sengaja dibuat samar-samar.
Sementara Kementerian Perdagangan Tiongkok mulai menyelidiki PVH pada bulan September karena diduga menolak untuk mendapatkan kapas dari wilayah Xinjiang, yang telah menjadi terkenal karena kamp penahanan Uyghurnya, Beijing secara resmi menempatkan perusahaan tersebut dalam daftar hitamnya pada hari Selasa.
Pengumuman tersebut muncul beberapa hari setelah Trump mengenakan tarif 10% atas impor dari Tiongkok, dan disertai dengan serangkaian tindakan pembalasan lainnya terhadap AS, termasuk bea baru atas impor energi dan peralatan pertanian.
“Ada perang dagang yang saling balas, dan Tiongkok ingin menunjukkan kepada Amerika Serikat bahwa mereka akan mengambil tindakan untuk merugikan perusahaan-perusahaan besar AS atau perusahaan-perusahaan yang memiliki kepentingan signifikan di AS,” kata Michael Kaye dilansir CNBC Internasional, Jumat (7/2/2025).
Sekarang PVH masuk dalam daftar entitas yang tidak dapat diandalkan, Tiongkok dapat memaksa perusahaan untuk menutup lusinan toko yang dioperasikannya di wilayah tersebut dan melarangnya menjual barang dagangannya kepada konsumen Tiongkok secara daring.
Stafnya termasuk mereka yang telah membangun kehidupan di Tiongkok — dapat dideportasi dan dipulangkan secara efektif, Kaye menambahkan.
Sementara itu, pada tahun 2020, Tiongkok mengesahkan undang-undang yang memberinya kewenangan lebih besar untuk menegakkan hukum nasional di Hong Kong.
Baca Juga: Gara-gara Ariel Tatum, Kain Songket dari Aceh Kebanjiran Pesanan
"Khususnya berlaku untuk hukum yang berlaku untuk keamanan nasional," yang dapat mencakup daftar entitas yang tidak dapat diandalkan, "kata Kaye.
Selain itu, Pemerintah China bahkan dapat melarang PVH untuk melakukan manufaktur di wilayah tersebut. Ini dapat memaksanya untuk memindahkan produksi ke negara lain dan berjuang memenuhi pesanan pelanggan.
Berita Terkait
-
BMW Sebut Mobil China Hanya Mengancam Dominasi Merek Jepang dan Korea
-
Mengintip Pengembangan Robot Cerdas Sektor Energi di Guangdong
-
BTPS Perkuat Modal, Tetapkan Dividen Rp660 Miliar
-
AALI Umumkan Lonjakan Capex hingga Rp1,4 Triliun
-
Ribuan Merek Tekstil Global Ramaikan Indo Intertex 2026 di JIExpo Kemayoran
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
Terkini
-
Kawal Agenda Ekonomi Kerakyatan, Kang Hero Dianugerahi KWP Award 2026
-
Konsistensi Kawal Energi Hijau Lewat MPR, Eddy Soeparno Raih KWP Award 2026
-
Tok! Pemerintah Resmi Pajaki Alat Berat Lewat Permendagri 11/2026
-
Harga Minyak Perlahan Turun, Bahlil Tegaskan B50 Tetap Jalan: Ini Survival Mode
-
Harga Bahan Baku Naik Gila-gilaan, Industri Tekstil: Kami Enggak Bisa Survive!
-
Bahlil Klaim RI Mulai Lepas Ketergantungan Impor BBM
-
Emiten DRMA Tebar Dividen Rp 70/Saham
-
Harga Minyak Mentah Indonesia Melonjak 33,47 Dolar AS per Barel
-
Kendaraan Listrik Tak Lagi Bebas Pajak
-
Instruksi Prabowo: Menteri Bahlil Siap Eksekusi Tambang Ilegal di Kawasan Hutan dalam Waktu Dekat