Aturan DHE Berpotensi Tekan Harga TBS Petani

Suara.com - Belum lama ini pemerintah mengumumkan kebijakan tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk sumber daya alam.

Dalam kebijakan yang berlaku 1 Maret 2025 ini, eksportir wajib menempatkan 100% DHE dari sumber daya alam (kecuali minyak & gas) di dalam negeri selama satu tahun.

Ketua Rumah Sawit Indonesia Kacuk Sumarto mengatakan, meski kebijakan tersebut bagus untuk memperkuat stabilitas rupiah, pada akhirnya perekonomian Indonesia sendiri yang akan dirugikan secara keseluruhan.

Bahkan, ada potensi harga minyak goreng di level konsumen ikut terkerek naik. Di sisi hulu, kebijakan DHE ini juga berpotensi menekan harga tandan buah segar (TBS) petani.

“Di sisi konsumen bisa menyebabkan kenaikan harga, di hulu bisa menekan harga TBS petani,” kata Kacuk Sumarto ditulis Jumat (21/2/2025).

Dia menjelaskan, saat DHE ditahan, maka modal kerja perusahaan akan berkurang. Untuk menutup kekurangan modal ini, eksportir terpaksa mengambil pinjaman dari bank. Akibat hal ini, ada kenaikan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman modal yang besarannya 8-12%.

“Cost produksinya naik, akibatnya terpaksa harga jualnya juga naik, atau harga belinya diturunkan. Kalau harga jualnya enggak bisa naik, yang ditekan harga belinya (dari petani). Ini akan berpengaruh terhadap perekonomian kita secara keseluruhan,” papar Kacuk.

Perlu diketahui, pemerintah menerbitkan kebijakan memarkirkan DHE dari ekspor sumber daya alam dengan harapan dapat meningkatkan likuiditas USD onshore dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Likuiditas USD onshore mengacu pada ketersediaan dan pergerakan dolar AS dalam sistem keuangan domestik suatu negara, dalam hal ini Indonesia. Semakin banyak eksportir yang menempatkan devisanya di dalam negeri, semakin tinggi likuiditas USD onshore.

Baca Juga: PTPN IV PalmCo dan Unilever Perkuat Integrasi Rantai Pasok Sawit Berkelanjutan

Terkait hal ini, Kacuk tak memungkiri ada sejumlah eksportir yang sengaja menempatkan uang mereka di luar negeri demi menghindari pajak.

Namun, dia memandang, tak seharusnya pemerintah menerbitkan kebijakan DHE yang pukul rata karena dampaknya justru akan merugikan banyak perusahaan lain, termasuk yang sudah patuh aturan.

Karena itu, dia berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan DHE dengan melibatkan pengusaha dan asosiasi industri terkait.

“Jangan hanya semata-mata untuk alasan memperkuat nilai tukar rupiah, memperkuat likuiditas yang ada di negeri kita ini, kemudian semuanya dihantam dengan kebijakan semacam ini,” kata dia.