Suara.com - Isu mengenai pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) terus menjadi topik hangat yang diperbincangkan secara intens di berbagai platform diskusi dan forum. Di tengah antusiasme para pendidik untuk menerima hak mereka, informasi simpang siur mengenai waktu pencairan TPG kerap kali menimbulkan kebingungan dan keresahan di kalangan guru.
Salah satu kabar yang santer beredar di media sosial belakangan ini adalah klaim bahwa pencairan TPG memiliki batas waktu maksimal 14 hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP).
Kebenaran dari kabar yang viral di berbagai platform media sosial ini tentu saja memicu banyak pertanyaan di benak para guru di seluruh Indonesia. Untuk meluruskan informasi yang beredar, penting untuk merujuk pada regulasi resmi yang mengatur mengenai penyaluran Tunjangan Profesi Guru.
Perlu diketahui bahwa aturan mengenai larangan penundaan penyaluran tunjangan guru oleh Pemerintah Daerah (Pemda) memang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan 1 Guru Aparatur Sipil Negara 2 Daerah.
Dalam Permendikbudristek Nomor 45 Tahun 2023 Pasal 21 secara eksplisit dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dilarang melakukan penundaan penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan melebihi batas waktu 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya dana Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan tersebut di rekening kas umum daerah. Aturan ini secara jelas mengikat Pemerintah Daerah untuk segera menyalurkan dana tunjangan guru setelah dana tersebut masuk ke kas daerah.
Namun, terdapat perubahan signifikan yang perlu dipahami oleh seluruh guru di Indonesia terkait mekanisme penyaluran TPG. Mulai tahun 2025 ini, proses penyaluran Tunjangan Profesi Guru tidak lagi melalui mekanisme transfer dari pemerintah pusat ke rekening kas umum daerah, kemudian disalurkan oleh Pemerintah Daerah ke rekening masing-masing guru.
Sebaliknya, penyaluran TPG akan dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat ke rekening pribadi masing-masing guru yang berhak menerimanya. Perubahan mekanisme penyaluran ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses penerimaan TPG bagi para guru.
Dengan adanya perubahan mekanisme penyaluran TPG yang berlaku mulai tahun 2025, maka regulasi yang saat ini menjadi acuan utama adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 4 Tahun 2025.
Sehingga, dapat dipastikan bahwa kabar yang beredar luas di media sosial mengenai batas waktu maksimal 14 hari setelah penerbitan SKTP sebagai patokan pencairan TPG saat ini tidaklah akurat dan tidak sesuai dengan regulasi terbaru yang berlaku.
Baca Juga: Mengatasi Kode 07, 13 dan 16 Pada Info GTK, Guru Wajib Tahu Pencairan TPG
Lebih lanjut, pihak berwenang, melalui Operator GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) Pusat, telah memberikan klarifikasi resmi terkait isu ini. Operator GTK Pusat menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada jadwal khusus atau batasan waktu khusus yang ditetapkan terkait dengan pencairan Tunjangan Profesi Guru.
Proses pencairan TPG akan bergantung pada berbagai faktor administratif dan teknis yang berbeda-beda untuk setiap daerah dan setiap guru. Faktor-faktor tersebut meliputi validasi data guru yang memenuhi syarat, ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat, serta proses transfer dana antar rekening.
Dengan demikian, para guru diimbau untuk tidak terpaku pada informasi yang tidak resmi atau berasal dari sumber yang tidak terpercaya, terutama yang beredar di media sosial. Informasi yang akurat dan valid mengenai pencairan TPG akan disampaikan secara resmi melalui kanal-kanal informasi resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau melalui dinas pendidikan di masing-masing daerah.
Para guru diharapkan untuk terus memantau informasi resmi dan bersabar menunggu proses pencairan TPG sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Penting bagi para guru untuk memahami bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk menyalurkan TPG kepada para guru yang berhak sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan profesionalisme mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Meskipun demikian, proses administrasi dan teknis yang terlibat dalam penyaluran dana yang besar dan melibatkan ratusan ribu guru di seluruh Indonesia memerlukan waktu dan ketelitian. Oleh karena itu, kesabaran dan pemahaman dari para guru sangat diharapkan dalam menunggu proses pencairan TPG.
Tag
Berita Terkait
-
Pemerintah Lebih Pilih Guru ASN dan PPPK untuk Sekolah Rakyat, Ini Kata Mensos
-
Ratusan Dosen ASN Mundur: Salah Sistem atau Minimnya Persiapan Mental ASN Baru?
-
Harta Menakjubkan Anggota DPRD Sumut yang Diduga Cekik Pramugari di LHKPN
-
Detik-detik Pemerintah Umumkan Tukin Dosen dan ASN Akan Cair Juli 2025
-
Menteri Arifah Minta Kampus Lain Contoh UGM, Pecat Langsung Guru Besar Pelaku Pelecehan
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
Terkini
-
Kemenkeu Sentil Pemda Buntut Dana 'Nganggur' di Bank Tembus Rp 218,2 Triliun per November
-
Menperin: Harus Dibuat Malu Pembeli Produk Impor yang Sudah Diproduksi di Dalam Negeri
-
Target DEWA Melejit ke Rp750, Harga Saham Hari Ini Mulai Merangkak Naik
-
Purbaya Mudahkan Dana Transfer ke Daerah Terdampak Bencana Rp 43,8 Triliun Tahun Depan
-
Bank Mandiri Bagi Dividen Rp9,3 Triliun, Ini Jadwalnya
-
Apakah Gaji 3 Juta Bisa Beli Rumah KPR? Simak Penjelasan dan Skema Cicilannya
-
6 Ide Usaha Sampingan di Masa Pensiun Agar Tetap Produktif dan Bahagia
-
Langkah Keliru Danantara: Akuisisi Hotel di Mekkah Dinilai Berisiko dan Tabrak Mandat Investasi
-
Harga Cabai Rawit di Papua Pedas, Tembus Rp125 Ribu/Kg
-
Rupiah Bisa 'Bernafas Lega' Jelang Akhir Tahun