Perusahaan Migas Terbesar di Inggris Pilih PHK 250 Karyawan

Suara.com - Produsen minyak dan gas terbesar di Inggris yakni Harbour Energy segera melakukan pemutusan hubungan kerja (phk) terhadap karyawanny. Perusahaan akan memangkas 250 pekerjaan lagi di Aberdeen.

Harbour Energy mengatakan telah meluncurkan peninjauan atas operasinya di Inggris dan harus mengambil "langkah-langkah sulit. Perusahaan berdalih keputusan phk dikarenakan regulasi dan tindakan pemerintah yang merugikannya. Adapun, pemerintah Inggris mengatakan keputisan ini berpengaruh pada setiap pekerja yang terdampak oleh keputusan komersial tersebut.

Terlebih, Kamar Dagang Aberdeen dan Grampian (AGCC) menggambarkan berita tersebut sebagai "pukulan telak Harbour Energy sebelumnya telah mengumumkan hilangnya 350 pekerjaan di daratan Inggris pada tahun 2023. Harbour Energy telah menjadi kritikus vokal terhadap Energy Profits Levy, yang dikenal sebagai pajak rejeki nomplok, yang diperkenalkan oleh pemerintah Konservatif Inggris pada tahun 2022.

Lalu, diperpanjang setelah Partai Buruh berkuasa tahun lalu. Pemerintah Inggris mengatakan pada saat itu pihaknya memperkuat pajak untuk memastikan produsen minyak dan gas Laut Utara memberikan kontribusi yang adil terhadap transisi energi.

Perusahaan itu juga menunjuk pada keputusannya untuk menjadikan Great British Energy berkantor pusat di Aberdeen dan mendirikan dana kekayaan nasional untuk membantu membuka investasi dalam energi terbarukan. Namun Harbour Energy mengklaim bahwa mereka menghadapi pajak yang berlebihan yang telah menghapuskan keuntungan dan merusak investasi dalam operasi Laut Utara.

Scott Barr, direktur pelaksana bisnis perusahaan di Inggris, mengatakan bahwa peninjauan tersebut diperkirakan akan mengakibatkan hilangnya 250 pekerjaan di Aberdeen. Sekitar seperempat dari tenaga kerjanya di kota itu. Selain dari 350 pemutusan hubungan kerja yang diumumkan sebelumnya.

"Peninjauan tersebut sayangnya diperlukan untuk menyelaraskan tingkat kepegawaian dengan tingkat investasi yang lebih rendah, terutama karena posisi fiskal pemerintah yang terus menghukum dan lingkungan regulasi yang menantang," katanya dilansir BBC, Kamis (8/5/2025).

"Pemerintah telah mereformasi Energy Profits Levy untuk mendukung investasi dan memberikan kepastian serta stabilitas bagi industri," tambahnya.

Sedangkan Russell Borthwick, kepala eksekutif Kamar Dagang Aberdeen dan Grampian mengatakan PHK ini bakal merugikan perusahaan. "Ini merupakan pukulan telak bagi lebih dari 250 keluarga yang terdampak langsung - dan saya khawatir ini hanyalah puncak gunung es, " katanya.

Baca Juga: 14.000 Pekerja Dirumahkan, Pemerintah Diminta Lindungi Industri Padat Karya dan Pertanian

Pada bulan Maret, pemerintah Inggris meluncurkan konsultasi mengenai rencana untuk mengganti pajak rejeki nomplok atas keuntungan perusahaan energi saat berakhir pada tahun 2030. Adapun pemutusan hubungan kerja ini tidak hanya terjadi di Harbour Energy. Namun, beberapa perusahaan dunia sudah memulai memangkas karyawannya. Salah satunya pada industri perbankan.

Diantaranya Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, dan UBS telah mengumumkan pengurangan tenaga kerja yang signifikan. Secara keseluruhan, perkembangan ini menggambarkan gambaran yang meresahkan tentang industri perbankan terjebak di antara upaya restrukturisasi, tantangan regulasi, dan kemajuan otomatisasi yang tiada henti.

Di tengah badai global ini adalah Citigroup, yang telah meluncurkan rencana restrukturisasi besar-besaran yang bertujuan untuk menghilangkan 20.000 pekerjaan pada akhir tahun 2026, sekitar 10% dari tenaga kerja globalnya.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya CEO Jane Fraser untuk menyederhanakan struktur bank dan meningkatkan profitabilitas setelah bertahun-tahun mengalami kinerja yang buruk.

Meskipun dibingkai sebagai penataan ulang yang strategis, bagi ribuan karyawan, hal ini berarti masa depan yang tidak pasti. Demikian pula, Deutsche Bank, pemberi pinjaman terbesar di Jerman, telah mengonfirmasi rencana untuk memangkas 3.500 pekerjaan, terutama di fungsi back-office. Pemangkasan ini merupakan kelanjutan dari upaya jangka panjang bank untuk kembali ke profitabilitas yang berkelanjutan setelah bertahun-tahun mengalami ketidakstabilan keuangan dan masalah hukum.