Suara.com - Demi mengejar target pertumbuhan ekonomi ambisius hingga 8 persen di era Pemerintahan Prabowo Subianto dibutuhkan suntikan pendanaan raksasa untuk memacu perputaran uang lebih cepat.
Salah satu langkah yang sedang dikaji pemerintah saat ini adalah mendorong tingkat tabungan wajib masyarakat secara signifikan. Pasalnya, likuiditas sektor keuangan di Tanah Air dinilai belum cukup dalam, belum efisien, dan belum mampu menjangkau sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan.
Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Adi Budiarso, membeberkan gambaran suram ini. Menurutnya, sejak awal milenium, kesenjangan antara tabungan dan investasi (saving-investment gap) di Indonesia justru cenderung memburuk. Sebuah kondisi yang ironis, mengingat potensi pertumbuhan ekonomi negara ini yang begitu besar.
"Tingkat tabungan masyarakat Indonesia masih rendah. Jika ini bisa ditingkatkan bersama asuransi dan dana pensiun, ini bisa dikapitalisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Adi dalam acara peluncuran riset dan rekomendasi kebijakan “Pembangunan Sektor Keuangan untuk Pertumbuhan yang Kuat dan Merata” di Hotel Shangri-la Jakarta, Rabu (21/5/2025).
"Dan sekarang saat yang tepat untuk mendorong kewajiban menabung. Tapi di sisi lain kita harus memperkuat trust dan stabilitas di pasar modal," kata Adi, menambahkan urgensi langkah-langkah drastis ini.
Keterbatasan ketersediaan pembiayaan domestik ini, lanjut Adi, bukan sekadar masalah teknis. Ini adalah penghambat serius yang bisa mengganjal laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih jauh, kondisi ini secara otomatis akan memperbesar ketergantungan negara pada pembiayaan asing, sebuah skenario yang berpotensi memicu ketidakstabilan di masa depan.
Salah satu jurus jitu untuk mendalami sektor keuangan dan mengoptimalkan potensi pendanaan dalam negeri adalah dengan memperbaiki tingkat jumlah tabungan masyarakat, asuransi, dan dana pensiun. Tiga pilar ini, jika dioptimalkan, diyakini mampu menyediakan amunisi finansial yang dibutuhkan untuk menggerakkan roda perekonomian.
Ditempat yang sama, Senior Advisor Prospera, Kahlil Rowter, turut memperkuat pandangan ini dengan analisis yang lebih tajam. Menurutnya, sektor keuangan Indonesia masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi riil perekonomian.
Biang keroknya? kata dia adalah tingginya dominasi sektor informal yang mencapai lebih dari separuh perekonomian nasional. Kondisi ini membuat sebagian besar transaksi dan perputaran uang tidak tercatat secara formal, sehingga sulit untuk dikapitalisasi.
Baca Juga: Bank Raya (AGRO) Siap Buyback Saham Rp20 Miliar, Sinyal Optimisme Kinerja Cemerlang
Tak hanya itu, Kahlil juga menyoroti ketiadaan instrumen derivatif yang menyebabkan pasar modal Indonesia menjadi kurang menarik bagi investor, baik domestik maupun asing.
"Selain itu, tingkat real interest di Indonesia yang tertinggi di ASEAN juga menjadi faktor penghambat bagi masuknya investasi dan perputaran dana," katanya.
Untuk memperkuat sektor keuangan Indonesia, Kahlil mengusulkan sejumlah instrumen keuangan baru yang bisa menjadi game changer. "Beberapa yang kami usulkan seperti project finance bonds, Real Estate Investment Trusts (REITs), municipal bonds, lalu ditambah lagi derivatif," kata Kahlil, memberikan cetak biru instrumen inovatif yang bisa mendongkrak pasar keuangan.
Ia bahkan menyarankan Bank Indonesia untuk meluncurkan perdagangan derivatif dan tingkat bunga derivatif. Langkah ini diyakini akan memberikan lebih banyak pilihan bagi investor, meningkatkan likuiditas pasar, dan menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang lebih kompetitif.
Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpana (LPS) total simpanan masyarakat Indonesia di perbankan per Oktober 2024 mencapai Rp 8.460 triliun, melambat ke angka 6 persen (year on year/yoy) dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 6,7 persen (yoy).
Simpanan atau dana pihak ketiga (DPK) ini terdiri dari giro, tabungan, dan simpanan berjangka dalam bentuk mata uang rupiah maupun valas.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Importir Sepakat Jaga Harga Kedelai Rp11.500/Kg untuk Pengrajin Tahu Tempe
-
Bank Dunia: Danantara Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 2027
-
RI Ekspor Ribuan Ton Klinker ke Afrika
-
Purbaya Klaim Pertumbuhan Ekonomi RI Triwulan Pertama Tinggi Bukan Karena Lebaran
-
Transaksi E-Commerce Tembus Rp96,7 Triliun, Live Streaming Jadi Sumber Pendapatan Baru Warga RI
-
Hadapi Musim Kemarau Panjang, Menteri PU Mau Penuhi Isi Bendungan
-
BRI Buka Layanan Money Changer, Tukar Riyal Jadi Lebih Praktis untuk Jamaah Haji
-
Purbaya Turun Tangan Atasi Proyek KEK Galang Batang, Investasi Rp 120 T Terancam Batal
-
Pengusaha Konstruksi Ngeluh Beban Operasional Naik 8% Gegara Harga BBM dan Material
-
Gelar RUPST, BRI Setujui Dividen Tunai Rp52,1 Triliun dan Perkuat Fundamental Kinerja