Suara.com - Bank Indonesia (BI) kembali dihadapkan pada dilema kebijakan moneter. Meskipun tren inflasi yang terkendali dan pergerakan rupiah yang lebih stabil mengisyaratkan adanya potensi pelonggaran, sejumlah ekonom menyarankan BI untuk tetap berhati-hati dalam memutuskan arah suku bunga acuan (BI-Rate).
Stabilitas nilai tukar rupiah dan dampak ketidakpastian global masih menjadi pertimbangan utama, sementara di sisi lain, dorongan untuk pertumbuhan ekonomi juga menjadi prioritas.
LPEM FEB UI merekomendasikan agar BI mempertahankan BI-Rate di level 5,75 persen. Ekonom LPEM UI, Teuku Riefky, menyatakan bahwa pelonggaran kebijakan yang terlalu dini dapat berisiko mengubah capaian stabilitas mata uang yang baru-baru ini terjadi.
Menurut Riefky, penyesuaian suku bunga perlu dilakukan secara hati-hati dan harus selaras dengan sinyal-sinyal dari kebijakan moneter global, terutama dari Federal Reserve (The Fed) Amerika Serikat.
Riefky mengakui bahwa rupiah memang menunjukkan pergerakan yang lebih stabil dalam sebulan terakhir, dan inflasi domestik kembali berada dalam sasaran BI. Ini, secara teoritis, bisa memberikan ruang bagi bank sentral untuk menurunkan suku bunga acuannya.
Namun, bayang-bayang kebijakan tarif resiprokal yang digulirkan Presiden AS Donald Trump masih membayangi perdagangan global, membuka ruang lebar untuk volatilitas pasar. Meskipun ada moderasi ketegangan antara AS dan China, ruang lingkup dan waktu penerapan tarif di masa depan masih sulit diprediksi, menambah lapisan ketidakpastian.
Pada saat yang sama, The Fed sendiri memilih untuk mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 4,25 persen hingga 4,5 persen pada pertemuan Mei 2025. Dengan kondisi ini, Riefky menyarankan agar BI tetap waspada dan terus menggunakan perangkat stabilisasi yang diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia.
Pandangan senada juga diungkapkan oleh Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual. Ia berpendapat bahwa fokus utama BI saat ini masih pada stabilitas, terutama dipicu oleh ketidakpastian perang tarif. Selain itu, keputusan The Fed yang masih mempertahankan suku bunga patokan turut menjadi pertimbangan penting bagi BI. Sumual juga menyoroti adanya indikasi perlambatan konsumsi domestik, meskipun faktornya lebih disebabkan oleh high base effect (pemilu tahun lalu) dan kurang optimalnya belanja pemerintah, bukan semata karena daya beli.
Suara Pro-Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Pemangkasan Suku Bunga
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 7.100 Triliun, Singapura dan AS Paling Getol Beri Pinjaman
Namun, tidak semua ekonom memiliki pandangan yang sama mengenai keputusan suku bunga acuan BI pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) kali ini. Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI), Banjaran Surya Indrastomo, justru memproyeksikan BI-Rate akan turun dalam hasil RDG Mei 2025. Argumennya didasari pada volatilitas rupiah yang sudah relatif terjaga.
Dari sisi global, Banjaran mencatat bahwa temporary truce atau "gencatan senjata" sementara dalam perang tarif AS-China telah berhasil mengurangi eskalasi ketegangan dan ketidakpastian, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pelonggaran kebijakan moneter.
Lebih lanjut, Banjaran menekankan bahwa Indonesia membutuhkan suku bunga yang lebih pro growth sebagai katalisator untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia yakin bahwa penyesuaian dari Bank Indonesia dengan penurunan suku bunga akan sangat membantu perekonomian nasional. Menurutnya, interest rate differential atau selisih suku bunga antara surat berharga Indonesia dibandingkan negara-negara di ASEAN juga masih cukup kompetitif, memberikan ruang bagi BI untuk bertindak. Oleh karena itu, Banjaran berpendapat bahwa RDG kali ini menjadi momentum yang tepat bagi BI untuk menurunkan suku bunga.
Senada dengan Banjaran, Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, juga melihat adanya ruang bagi BI untuk memangkas suku bunga. Selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tekanan terhadap rupiah seharusnya sudah tidak setinggi pada periode awal di kuartal pertama yang lalu. Inflasi pun dinilai akan tetap rendah dan berada dalam rentang target Bank Indonesia. Terakhir, Andry Asmoro juga menyoroti bahwa benchmark rate Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain masih relatif kompetitif, mendukung argumen untuk potensi pemangkasan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Swasembada Beras Sudah Sejak 2018, Apa yang Mau Dirayakan?
-
Kemenperin Adopsi Sistem Pendidikan Vokasi Swiss untuk Kembangkan SDM
-
Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 41 Triliun hingga Desember 2025
-
Realisasi Konsumsi Listrik 2025 Tembus 108,2 Persen dari Target
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok Rampung untuk 84 KK
-
Purbaya Yakin MBG Paling Cepat Habiskan Anggaran di Awal 2026
-
Beban Impor LPG Capai 8,4 Juta Ton, DME Diharapkan Jadi Pengganti Efektif
-
Defisit APBN 2025 Hampir 3 Persen, Purbaya Singgung Danantara hingga Penurunan Pajak
-
Target IHSG Tembus 10.000, OJK: Bukan Tak Mungkin untuk Dicapai