Dividen BUMN Bergeser ke Danantara, Pemerintah Punya Jurus Baru Tambal Pendapatan Negara

Suara.com - Pemerintah putar otak untuk mencari tambahan pendapatan negara, setelah salah satu pos koleksinya bergeser.

Pos pendapatan yang bergeser yaitu dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tak lagi bisa dikolek negara, tetapi dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim, pemerintah sudah memiliki pos baru untuk sumbal pendapatan negara yang kosong dari dividen.

Pemerintah, bilang Sri Mulyani akan mengandalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) agar bisa menambal pendapatan negara yang mencapai Rp 80 triliun. Menurut nya, PNBP bisa meningkat setengah dari dividen BUMN yaitu mencapai Rp 40 triliun.

"Artinya PNBP mencari tambahan penerimaan baru sebesar Rp 40 triliun," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR yang dikutip Jumat (4/7/2025).

Mantan Direktur Pelaksana Bank dunia ini menuturkan, target PNBP pada tahun ini juga diproyeksikan tidak tercapai. Sri Mulyani menghitung, PNBP hanya bisa terkoleksi sebesar Rp 477,2 triliun hingga akhir tahun.

"Jadi untuk PNBP dari target Rp 513,6 triliun mungkin hanya tercapai Rp 477,2 triliun, ini karena Rp 80 triliun dividen APBN di awal diserahkan ke Danantara," katanya.

Diketahui sejumlah perusahaan BUMN telah resmi mengumumkan pembagian dividen dari keuntungan yang berhasil diraup sepanjang tahun buku 2024.

Dari catatan yang dihimpun, setidaknya empat BUMN besar yang akan berada di bawah pengelolaan Danantara telah mengumumkan besaran dividennya. Keempat perusahaan pelat merah tersebut adalah MIND ID, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI.

Baca Juga: Olahraga Padel Kena Pajak 10 Persen, Kantor Sri Mulyani Buka Suara

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau MIND ID menjadi BUMN pertama yang melaporkan pembagian dividen dengan nilai yang fantastis, mencapai Rp 11,2 triliun. Mengingat 100% kepemilikan saham perusahaan holding pertambangan mineral dan batu bara (minerba) ini masih berada di tangan pemerintah dan dalam waktu dekat akan beralih kepemilikannya di bawah Danantara (melalui PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai holding operasional), maka seluruh dividen jumbo ini akan langsung masuk ke kas negara melalui Danantara.

Dari sektor perbankan BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) secara kompak juga mengumumkan besaran dividen yang akan mereka bagikan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menjadi yang pertama dari sektor perbankan yang mengumumkan dividen pada Senin (24/3/2025) lalu. BRI sepakat untuk membagikan dividen sebesar Rp 51,74 triliun. Dengan kepemilikan saham pemerintah sebesar 53,18%, maka sebagian besar dari dividen ini akan mengalir ke Danantara.

Selanjutnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menyusul dengan mengumumkan pembagian dividennya kemarin. Berdasarkan pengumuman resmi, setoran dividen Bank Mandiri ke Danantara mencapai angka yang signifikan, yaitu Rp 23,66 triliun.

Terakhir, hari ini giliran PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) yang mengumumkan kontribusinya. BNI sepakat untuk menyalurkan dividen senilai Rp 8,37 triliun ke badan pengelola investasi negara, Danantara.

MIND ID terbilang yang paling cepat melaporkan dividen senilai Rp11,2 triliun. Nilai tersebut seluruhnya masuk ke negara mengingat 100 persen kepemilikan saham perusahaan holding pertambangan mineral dan batu bara (minerba) ini punya pemerintah dan segera berganti kepemilikan di bawah Danantara atau PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), perusahaan induk (holding) operasional Danantara.

Sementara itu, dari bank Himbara dalam beberapa hari ini sudah kompak melaporkan pembagian dividen mereka.

Bank BRI mengumumkan dua hari lalu pada Senin (24/3/2025) sebanyak Rp 51,74 triliun. Dari nominal itu, pemerintah mendapatkan porsi 53,18 persen.

Lalu diikuti Bank Mandiri pada kemarin telah mengumumkan dividen, dengan setoran dividen ke Danantara sebanyak Rp23,66 triliun dan Bank BNI pada hari ini sepakat memberikan dividen ke badan pengelola investasi negara ini senilai Rp 8,37 triliun.