Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut terdapat perusahaan asal Rusia yang kepincut untuk berinvestasi di sektor mineral dan batu bara (minerba) dalam negeri.
Hal ini setelah Kementerian ESDM, bertemu dengan perwakilan dengan perusahaan rusia itu di Jakarta. Sayangnya, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Tri Winarno tak secara gamblang mengungkapkan sosok perusahaan Rusia ini.
Nantinya, perusahaan asal Negeri Beruang Merah itu akan melakukan eksplorasi di minerba dalam negeri, sembari mencari peluang bisnis di Indonesia.
"Jadi cuma peluang saja nanya peluang. Nikel oke, batu bara oke, emas oke, kan nanya boleh," ujar Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, yang dikutip Jumat (8/8/2025).
Untuk diketahui, kerja sama energi Indonesia dengan Rusia ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto melawat ke Istana Presiden Vladimir Putin
Dalam kunjungan Prabowo itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, RI membuka peluang untuk membuka keran impor minyak dan gas (migas) dari negeri beruang merah tersebut.
Menurut Bahlil, rencana impor migas itu tengah dibahas tim Kementerian ESDM dengan Tim dari Rusia dalam waktu dekat ini.
"Penjajakan ini sudah kita lakukan, saya besok rapat dengan tim dari Rusia, dari pengusaha-pengusaha BUMN-nya Rusia yang akan datang ke Indonesia, mulai besok saya rapat maraton. Artinya potensi itu ada," kata Bahlil.
Sementara Indonesia, sebut Bahlil, akan mendapatkan tekologi-teknologi dari Rusia untuk mengolah sumur-sumur migas tua. Sebab, Ketua Umum Partai Golkar ini melihat, Rusia memiliki banyak pengalaman di bidang migas.
Baca Juga: Ilusi Data BPS: Benaran atau Pesanan?
"Kita mempunyai sumur ada, tapi kita punya teknologi, harus kita butuh belajar dan kolaborasi," beber dia.
Bahlil mengklaim, kerja sama RI dengan Rusia ini sama-sama menguntungkan. Apalagi, Mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM ini bilang, Indonesia menganut politik bebas aktif, di mana terbuka lebar untuk negara manapun untuk bekerja sama, asalkan bisa saling menguntungkan.
"Dalam konteks saling menguntungkan. Sekali lagi, Indonesia menganut asas politik bebas aktif, tapi juga dalam konteks ekonomi menganut asas ekonomi bebas aktif. Artinya, kita tidak terikat pada satu negara manapun, selama itu menguntungkan dan sama-sama menguntungkan," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
Pilihan
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
Terkini
-
Program DIB Harita Group Ubah Nasib Istri Nelayan, Kini Bisa Hasilkan Cuan Sendiri
-
Komisaris Pertamina Cek Distribusi BBM dan LPG di Sorong, Pastikan Pasokan Terjaga
-
BI Longgarkan Transaksi NDF Offshore untuk Perkuat Rupiah
-
Harga Kondom Naik Gara-gara Perang AS-Iran, Kok Bisa?
-
Mantan Gubernur BI: Rupiah Melemah Karena Pemerintah Tahan Subsidi BBM
-
Investor RI Masih Tertinggal? Dunia Sudah Pakai AI untuk Trading Saham
-
Harga BBM Nonsubsidi Kerek Inflasi? Begini Jawaban BI
-
Sudah 3 Tahun Tak Naik! Jadi Alasan Pemerintah Kerek HET Minyakita
-
India Mau Borong Pupuk RI, Mentan Amran: Dubesnya Telepon Langsung!
-
Purbaya Tak Tahu Isu PPN Jalan Tol: Janji Saya Sama, Tak Akan Terapkan Pajak Baru