Suara.com - Sebuah kritik pedas dilontarkan oleh Hakam Naja, ekonom senior dari Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF. Di tengah potensi ekonomi syariah domestik dan global yang luar biasa, Hakam menyoroti ironi posisi Indonesia sebagai importir produk halal terbesar di dunia.
Ia mendesak pemerintah agar potensi ini tidak lagi diabaikan, terutama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
"Eksplorasi tentang ekonomi syariah saya kira bukan hal asing di negara kita. Cuma rasanya kok tidak menjadi perhatian? Padahal peluang yang ada di ekonomi syariah itu luar biasa," katanya dalam diskusi virtual, Senin (25/8/2025).
Hakam memaparkan data mencengangkan dari laporan State of Global Islamic Economic (SGIE). Dengan populasi muslim global yang diproyeksikan meningkat menjadi 2,8 miliar orang pada 2050, ekonomi halal memiliki pasar yang sangat besar. Pada tahun 2023 saja, total belanja umat muslim di seluruh dunia mencapai USD2,43 triliun (sekitar Rp39.441 triliun). Jumlah ini hampir dua kali lipat PDB Indonesia dan hampir 10 kali lipat APBN 2026.
Sebagian besar belanja ini datang dari sektor makanan halal (USD1,434 triliun), diikuti oleh modest fashion, media, pariwisata, farmasi, dan kosmetik halal.
Namun, di tengah potensi raksasa ini, posisi Indonesia justru memprihatinkan.
Hakam menyoroti paradoks yang terjadi. Pada 2023, Indonesia, dengan populasi muslim terbesar di dunia, hanya berada di posisi kesembilan eksportir produk halal global, dengan nilai USD12,33 miliar. Peringkat pertama justru ditempati oleh China (USD32,51 miliar), disusul India, Brasil, dan Rusia—negara-negara dengan populasi muslim minoritas.
Sebaliknya, Indonesia menjadi salah satu importir produk halal terbesar dunia dengan nilai USD29,64 miliar pada 2023. Bahkan, Indonesia mengalami defisit perdagangan produk halal di antara negara-negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) sebesar USD17,31 miliar.
"Ini kan ironi sebenarnya. Yang menjadi negara-negara eksportir ke negara OKI adalah negara dengan minoritas muslim. Ini menggambarkan Indonesia posisinya jago impor," ujarnya.
Baca Juga: Logam Tanah Jarang RI Tak Boleh Dikeruk Sembarangan, Negara Ambil Alih?
Hakam menekankan, pemerintah perlu memberikan perhatian serius pada sektor-sektor kunci seperti keuangan, makanan, farmasi, fesyen, pariwisata, dan media halal. Pasalnya, aset keuangan Islam global saja mencapai USD4,93 triliun pada 2023.
"Luar biasa ya, ini empat kali lipat PDB kita dan hampir 20 kali lipat dari APBN kita di 2026," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Perbaikan Jalan Rusak di Jalur Mudik Dilakukan Minimal 10 Hari Sebelum Lebaran
-
Menteri Perdagangan Kejar Menteri Desa, Minta Penjelasan tentang Pembatasan Alfamart dan Indomaret
-
Menkeu Purbaya: Belum Ada Anggota DPR Ikut Seleksi OJK
-
Kemenkeu Ungkap MBG Sudah Serap Anggaran Rp 36,6 Triliun per 21 Februari
-
Bea Cukai Tindak 249 Juta Rokok Ilegal di Januari 2026
-
Alfamart-Indomaret Dominasi, Menkop: Aturannya Ada di Daerah
-
Bibit Abal-abal Ancam Masa Depan Sawit Rakyat
-
Tak Sekadar Renovasi, Pemerintah Sulap Kampung Kumuh Jadi Pusat Ekonomi Warga
-
Bos Agrinas Pangan Siap Menghadap Dasco, Terangkan Maksud Impor Pikap
-
Penerimaan Bea Cukai Anjlok 14% Jadi Rp 22,6 Triliun di Januari 2026