Suara.com - Sebuah kritik pedas dilontarkan oleh Hakam Naja, ekonom senior dari Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF. Di tengah potensi ekonomi syariah domestik dan global yang luar biasa, Hakam menyoroti ironi posisi Indonesia sebagai importir produk halal terbesar di dunia.
Ia mendesak pemerintah agar potensi ini tidak lagi diabaikan, terutama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
"Eksplorasi tentang ekonomi syariah saya kira bukan hal asing di negara kita. Cuma rasanya kok tidak menjadi perhatian? Padahal peluang yang ada di ekonomi syariah itu luar biasa," katanya dalam diskusi virtual, Senin (25/8/2025).
Hakam memaparkan data mencengangkan dari laporan State of Global Islamic Economic (SGIE). Dengan populasi muslim global yang diproyeksikan meningkat menjadi 2,8 miliar orang pada 2050, ekonomi halal memiliki pasar yang sangat besar. Pada tahun 2023 saja, total belanja umat muslim di seluruh dunia mencapai USD2,43 triliun (sekitar Rp39.441 triliun). Jumlah ini hampir dua kali lipat PDB Indonesia dan hampir 10 kali lipat APBN 2026.
Sebagian besar belanja ini datang dari sektor makanan halal (USD1,434 triliun), diikuti oleh modest fashion, media, pariwisata, farmasi, dan kosmetik halal.
Namun, di tengah potensi raksasa ini, posisi Indonesia justru memprihatinkan.
Hakam menyoroti paradoks yang terjadi. Pada 2023, Indonesia, dengan populasi muslim terbesar di dunia, hanya berada di posisi kesembilan eksportir produk halal global, dengan nilai USD12,33 miliar. Peringkat pertama justru ditempati oleh China (USD32,51 miliar), disusul India, Brasil, dan Rusia—negara-negara dengan populasi muslim minoritas.
Sebaliknya, Indonesia menjadi salah satu importir produk halal terbesar dunia dengan nilai USD29,64 miliar pada 2023. Bahkan, Indonesia mengalami defisit perdagangan produk halal di antara negara-negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) sebesar USD17,31 miliar.
"Ini kan ironi sebenarnya. Yang menjadi negara-negara eksportir ke negara OKI adalah negara dengan minoritas muslim. Ini menggambarkan Indonesia posisinya jago impor," ujarnya.
Baca Juga: Logam Tanah Jarang RI Tak Boleh Dikeruk Sembarangan, Negara Ambil Alih?
Hakam menekankan, pemerintah perlu memberikan perhatian serius pada sektor-sektor kunci seperti keuangan, makanan, farmasi, fesyen, pariwisata, dan media halal. Pasalnya, aset keuangan Islam global saja mencapai USD4,93 triliun pada 2023.
"Luar biasa ya, ini empat kali lipat PDB kita dan hampir 20 kali lipat dari APBN kita di 2026," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- Adly Fairuz Nyamar Jadi Jenderal Ahmad, Tipu Korban Rp 3,6 Miliar dengan Janji Lolos Akpol
- Inara Rusli Lihat Bukti Video Syurnya dengan Insanul Fahmi: Burem, Gak Jelas
Pilihan
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
Terkini
-
Perpanjangan PPN DTP 100 Persen, Rumah Tapak di Kota Penyangga Jadi Primadona
-
Sinergi Strategis Hilirisasi Batu Bara, Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
-
OJK Blokir 127 Ribu Rekening Terkait Scam Senilai Rp9 Triliun
-
Bulog Gempur Aceh dengan Tambahan 50.000 Ton Beras: Amankan Pasokan Pasca-Bencana dan Sambut Ramadan
-
Swasembada Beras Sudah Sejak 2018, Apa yang Mau Dirayakan?
-
Kemenperin Adopsi Sistem Pendidikan Vokasi Swiss untuk Kembangkan SDM
-
Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 41 Triliun hingga Desember 2025
-
Realisasi Konsumsi Listrik 2025 Tembus 108,2 Persen dari Target
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok Rampung untuk 84 KK