- Sri Mulyani mengatakan setiap penduduk Indonesia akan merasakan manfaat langsung dari RAPBN 2026.
- Sri Mulyani menjelaskan, manfaat langsung ini berasal dari program-program prioritas Prabowo.
- Total belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2026 mencapai Rp1.376,9 triliun,
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa setiap penduduk di seluruh Indonesia akan mendapatkan manfaat langsung dari belanja pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Jumlahnya pun tak main-main, mencapai jutaan rupiah per orang.
Dalam Rapat Kerja Virtual dengan Komite IV DPD RI, Selasa (2/9/2025), Sri Mulyani merinci alokasi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD) per pulau.
"Jawa mungkin paling kecil karena penduduknya paling banyak, (manfaat belanja RAPBN 2026) Rp5,1 juta per penduduk," ungkapnya.
Namun, angka tersebut jauh lebih besar untuk wilayah lain. "Maluku dan Papua Rp12,5 juta per kapita atau per penduduk," rincinya. Pulau lain pun tak kalah besar: Sumatra Rp5,6 juta, Kalimantan Rp8,5 juta, Sulawesi Rp7,3 juta, dan Bali-Nusa Tenggara Rp6,4 juta per penduduk.
Sri Mulyani menjelaskan, manfaat langsung ini berasal dari program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Tiga program utama yang diklaim berkontribusi besar adalah makan bergizi gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan cek kesehatan gratis.
Menurut Sri Mulyani, alokasi ini membuktikan komitmen pemerintah untuk pemerataan. "Daerah yang masih tertinggal, penduduknya lebih sedikit akan mendapatkan (manfaat) per penduduknya lebih tinggi dari APBN," tutur sang Bendahara Negara, membantah tudingan bahwa anggaran untuk daerah dipangkas.
Ia mengakui, dana TKD di RAPBN 2026 memang susut 29 persen menjadi Rp650 triliun. Namun, ia menegaskan, jika hanya melihat TKD, persepsi seolah-olah anggaran daerah dipotong akan salah. "Belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.376,9 triliun itu yang menikmati daerah, masyarakatnya, termasuk pemerintah daerahnya," tegasnya.
Dari total belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.376,9 triliun, dua program menjadi penyedot anggaran terbesar yakni subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp381,3 triliun dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menghabiskan anggaran sebesar Rp335 triliun.
Baca Juga: Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru Buat Rakyat Kecil, Tapi Kejar Orang Kaya
Berita Terkait
Terpopuler
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
Pilihan
-
674 Korban Kebakaran Kemayoran Mengungsi, Posko Bantuan dan Layanan Kesehatan Disiagakan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
Terkini
-
Saham Wilmar di Singapura Anjlok, Usai Pemerintah RI Bidik Dugaan Manipulasi Ekspor Sawit
-
Rupiah Terus Melemah: Pengusaha MBG Protes, Harga Sabun hingga Popok Naik
-
IHSG Masih Kuat Bertahan Menghijau ke Level 6.218 di Sesi I
-
Inflasi Mei 2026 Naik Lagi, Harga Cabai hingga Bawang Merah Tekan Daya Beli Masyarakat
-
Desa Energi Berdikari Keliki, Wujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Energi Bersih
-
Tiket Pesawat Berpotensi Naik, Pemerintah Izinkan Maskapai Kenakan Fuel Surcharge hingga 50 Persen
-
Dewan Komisaris Pertamina Tinjau Keandalan Fasilitas Operasi dan Stabilitas Pasokan Energi di Bali
-
Rupiah Melemah! Wisatawan Singapura Mulai Serbu Jakarta untuk Belanja, Mulai Kemang Hingga SCBD
-
Dukung Kualitas Pendidikan & SDM,Dewan Komisaris Pertamina Berbagi Inspirasi di Sekolah Area Operasi
-
Pemerintah Resmi Izinkan BUMN Impor Migas Tanpa Tender, Berlaku Saat Kondisi Darurat