- Mendagri Ingatkan Tak Ada Kegiatan Seremonial di Pemda
- Pejabat Daerah Tidak Lakukan Flexing Kekayaan
- ASN Sementara Dilarang Dinas Luar Negeri
Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak mempertontonkan pemborosan anggaran dengan menggelar pesta atau kegiatan seremonial.
Pasalnya, saat ini kondisi di tengah masyarakat tidak kondusif dan mudah tersulut emosi.
"Berikutnya lah, menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan. Apalagi dengan musik-musik seperti pesta," ujar dia dalam rapat inflasi daerah seperti yang dikutip dari Youtube Kemendagri, Selasa (2/9/2025).
Mantan Kapolri ini menuturkan, jika memang terpaksa adanya kegiatan seremonial, maka digelar secara sederhana. Menurutnya, acara besar-besaran yang digelar oleh pemda itu rawan diselewengkan banyak pihak untuk dijadikan bahan fitnah di media sosial, seperti TikTok dan X.
"Tumpengan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada masyarakat yang kurang mampu. Itu jauh di tengah situasi ini lebih bermanfaat. Nanti kalau pesta-pesta, ada musik-musiknya, dipotong, dibuat TikTok, dan lain-lain. Kemudian dibandingkan dengan masyarakat yang lagi menuntut sikap low profile para pejabat," imbuhnya.
Tidak hanya kegiatan di kantor saja, Tito juga mengingatkan, pejabat daerah juga tidak jangan digelar mewah dan besar-besar. Perilaku pejabat daerah dalam menghadapi masyarakat juga perlu jangan terprovokasi.
"Saat ini kita lihat bahwa banyak pergerakan-pergerakan ini menggunakan sosial media, terutama TikTok, jadi hati-hati. Menjarah juga ada live pakai TikTok," katanya.
"Kemudian juga termasuk flexing. Jangan sampai ada flexing kemewahan, baik pejabat maupun keluarga. Tolong ingatkan keluarga masing-masing, terutama cara berpakaian, kemudian penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, hati-hati kendaraan," sambung Tito.
Terakhir, Tito juga meminta, para ASN dilingkungan Kemendagri diharamkan sementara untuk dinas ke luar negeri. Dirinya tak akan memberi izin untuk siapapun yang ingin ke luar negeri.
Baca Juga: Pemerintah Mau Guyur Bansos untuk Redam Gelombang Aksi Massa, Terutama Beras
"Kemudian kami juga sudah menyampaikan untuk menunda semua keberangkatan ke luar negeri. Di Kemendagri ini juga, kami lihat juga, kalau ada permintaan untuk izin keberangkatan ke luar negeri, mohon maaf, kami sekarang tunda dulu sampai situasinya nanti kondusif," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
Pilihan
-
Rumus Keliling Lingkaran Lengkap dengan 3 Contoh Soal Praktis
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
Terkini
-
Vietjet Tambah 22 Pesawat Dalam 1 Bulan
-
Menperin: BUMN Tekstil Disiapkan, Dana Rp 100 Triliun Akan Digelontorkan
-
Pemerintah Akui Masih Ada Daerah Rentan Pangan di Indonesia
-
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan, Ada PT Toba Pulp Lestari dan North Sumatera Hydro Energy
-
PT Nusantara Regas Terima Pasokan LNG Perdana dari PGN
-
Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra, Jadi Calon Kuat Deputi Gubernur BI
-
Pemerintah Diminta Waspadai El Nino, Produksi Padi Terancam Turun
-
Dirjen Gakkum ESDM Minta Tambang Emas Ilegal Tak Disalahkan soal Insiden di Pongkor
-
Tewaskan 3 Orang, ESDM Segera Telusuri Asap Beracun Tambang Emas Pongkor
-
INDEF Nilai Tekanan Fiskal APBN Makin Berat Jika Insentif EV Benar-benar Dicabut