- Mendagri Ingatkan Tak Ada Kegiatan Seremonial di Pemda
- Pejabat Daerah Tidak Lakukan Flexing Kekayaan
- ASN Sementara Dilarang Dinas Luar Negeri
Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak mempertontonkan pemborosan anggaran dengan menggelar pesta atau kegiatan seremonial.
Pasalnya, saat ini kondisi di tengah masyarakat tidak kondusif dan mudah tersulut emosi.
"Berikutnya lah, menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan. Apalagi dengan musik-musik seperti pesta," ujar dia dalam rapat inflasi daerah seperti yang dikutip dari Youtube Kemendagri, Selasa (2/9/2025).
Mantan Kapolri ini menuturkan, jika memang terpaksa adanya kegiatan seremonial, maka digelar secara sederhana. Menurutnya, acara besar-besaran yang digelar oleh pemda itu rawan diselewengkan banyak pihak untuk dijadikan bahan fitnah di media sosial, seperti TikTok dan X.
"Tumpengan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada masyarakat yang kurang mampu. Itu jauh di tengah situasi ini lebih bermanfaat. Nanti kalau pesta-pesta, ada musik-musiknya, dipotong, dibuat TikTok, dan lain-lain. Kemudian dibandingkan dengan masyarakat yang lagi menuntut sikap low profile para pejabat," imbuhnya.
Tidak hanya kegiatan di kantor saja, Tito juga mengingatkan, pejabat daerah juga tidak jangan digelar mewah dan besar-besar. Perilaku pejabat daerah dalam menghadapi masyarakat juga perlu jangan terprovokasi.
"Saat ini kita lihat bahwa banyak pergerakan-pergerakan ini menggunakan sosial media, terutama TikTok, jadi hati-hati. Menjarah juga ada live pakai TikTok," katanya.
"Kemudian juga termasuk flexing. Jangan sampai ada flexing kemewahan, baik pejabat maupun keluarga. Tolong ingatkan keluarga masing-masing, terutama cara berpakaian, kemudian penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, hati-hati kendaraan," sambung Tito.
Terakhir, Tito juga meminta, para ASN dilingkungan Kemendagri diharamkan sementara untuk dinas ke luar negeri. Dirinya tak akan memberi izin untuk siapapun yang ingin ke luar negeri.
Baca Juga: Pemerintah Mau Guyur Bansos untuk Redam Gelombang Aksi Massa, Terutama Beras
"Kemudian kami juga sudah menyampaikan untuk menunda semua keberangkatan ke luar negeri. Di Kemendagri ini juga, kami lihat juga, kalau ada permintaan untuk izin keberangkatan ke luar negeri, mohon maaf, kami sekarang tunda dulu sampai situasinya nanti kondusif," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 19 Oktober: Klaim 19 Ribu Gems dan Player 111-113
- Bukan Main-Main! Ini 3 Alasan Nusakambangan, Penjara Ammar Zoni Dijuluki Alcatraz Versi Indonesia
Pilihan
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
-
Pembelaan Memalukan Alex Pastoor, Pandai Bersilat Lidah Tutupi Kebobrokan
-
China Sindir Menkeu Purbaya Soal Emoh Bayar Utang Whoosh: Untung Tak Cuma Soal Angka!
Terkini
-
5 Aplikasi KPR Digital untuk Keluarga Muda yang Baru Nikah, Simpel dan Banyak Promo
-
Bagaimana Cat Dibuat? Ini Penjelasan dan Mesin yang Digunakan
-
Tanggapi Sengkarut Utang Kereta Cepat, AHY: Saya Tak Mau Ada Polemik!
-
AHY Ungkap PR Prabowo Setelah 1 Tahun Menjabat: 9,9 Juta Keluarga Tidak Punya Rumah
-
AHY Enggan Buru-buru Bangun Tanggul Raksasa Jawa, Khawatir Anggaran Membengkak
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Menteri dan Wamen Dapat Mobil Dinas Maung, Purbaya: Uang Ada, Tergantung Pindad?
-
Disuruh Prabowo Pindahkan Uang Korupsi Rp 13,2 T, Purbaya: LPDP Uangnya Masih Kebanyakan
-
Cara Mendaftarkan Nama ke DTKS Agar Bisa Terima Bansos, KIP, PKH Sampai Prakerja!
-
BSU Rp 600 Ribu Cair Lagi Oktober 2025? Jangan Asal Cek Rekening, Ini Faktanya