9 Kontroversi Bahlil Lahadalia Sejak Menjabat Menteri

Suara.com - Menteri Bahlil Lahadalia belakangan menuai sorotan publik. Bukan karena prestasi, melainkan sejumlah hal dan kebijakannya yang dinilai kontroversial.

Belum usang ingatan tentang pemberian izin tambag raja ampatt, joki saat kuliah S3 di UI, kini publik kembali dibuat kecewa dengan kelangkaan BBM Swasta, seperti Shell dan BP.

Kabar buruknya, kelangkaan ini diisukan berimbas pada pekerja yang kemudian kehilangan pekerjaan.

“Ini kita udah terakhir pak (stock BBM di Shell), yang lain udah pada di layoff. Stock impor udah ga akan ada lagi sampe tahun depan. Kalo stock yang di terminal penyimpanan abis, selesai sudah.” Curhat dari seseorang yang tampaknya bekerja sebagai penjaga Shell yang diunggah oleh Ilmudata. 

Kabar itu pun menuai berbagai komentar dari warganet, terlebih ketika sudah di-repost oleh akun X @/barengwarga.

“Oke lu mau monopoli pasar silahkan, tapi pertamina ini tolong benerin pelayanannya. Udah sosoan monopoli, tapi pelayanannya kek tai.” ujar pemilik akun @spi***

“Adekku pengguna myPertamini dari dulu ga pernah ngisi bbm subsidi, selalu ngisi pertamax. Begitu tau dioplos sakit hati ampun"an pindah ke kerang. Eh brp bln kemudian ditlp dong ama CS pertamini kenapa ga pernah beli pertamini lagi. Wkwkwk lucu banget pemerentah,” tulis @mii***

Kabar buruknya lagi, ini bukanlah kali pertama Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan kebijakan yang justru dinilai merugikan masyarakat, berikut adalah beberapa kebijakan kontroversial lainnya.

1. Penghapusan Pengecer LPG 3 Kg

Baca Juga: Bahlil Kumpulkan Fraksi Golkar di DPR, Beri Arahan Khusus: Harus Peka Kondisi Masyarakat

Salah satu kebijakan Bahlil yang menuai banyak protes adalah pelarangan pengecer tradisional untuk menjual elpiji bersubsidi ukuran 3 kg. Alasannya, banyak pengecer menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), atau bahkan mengurangi isi tabung.

Tujuannya adalah agar subsidi lebih tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan. Namun, kebijakan tersebut menyebabkan warga harus antre panjang di pangkalan resmi dan banyak pengecer kecil kehilangan pendapatan.

Pemerintah kemudian mengizinkan kembali pengecer menjual LPG 3 kg dengan status “sub-pangkalan”, meskipun tetap dengan kontrol harga.

2. Klaim Investasi di IKN

Bahlil beberapa kali mengklaim bahwa investasi luar negeri sudah mengalir ke IKN (Ibu Kota Negara Baru).

Dia mengklaim negara-negara seperti Uni Emirat Arab, China, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa telah berkomitmen menanam modal, dengan angka sekitar Rp200–Rp300 triliun yang sudah masuk atau sedang berjalan.

Klaim ini menimbulkan pro dan kontra karena publik menuntut bukti nyata dan transparansi terkait implementasi proyek-proyek tersebut. 

3. Tudingan Keterlibatan Pihak Asing di Konflik Rempang

Dalam konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Bahlil menyatakan bahwa ada unsur asing yang ikut campur.

Pernyataan ini muncul dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, dan memicu kontroversi karena tidak diiringi bukti publik yang jelas. 

4. Kepemimpinan Golkar dan Tuduhan dari Airlangga Hartarto

Bahlil terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar secara aklamasi pada Munas XI Golkar, 21 Agustus 2024.

Namun, pemilihan ini dianggap tidak terlepas dari dukungan istana, dan muncul sindiran dari tokoh Golkar sendiri, Airlangga Hartarto, bahwa posisi kepemimpinan sudah “diambil”. Hal ini memicu diskusi soal internal partai dan peran politik elit.

5. Lulus Doktor ‘Kilatan’

Isu ini berkaitan dengan kecepatan Bahlil menyelesaikan studi doktoralnya di UI, yaitu dalam waktu sekitar 1 tahun 8 bulan.

Banyak yang mempertanyakan apakah proses tersebut sudah sesuai standar akademik, mengingat gelar doktor biasanya ditempuh dalam waktu rata-rata 3 hingga 5 tahun.

Universitas Indonesia sempat menunda pengesahan karena ada pengkajian etik dan internal terkait kejelasan proses akademiknya.

6. Pernyataan Soal Tenaga Kerja Lokal

Bahlil pernah menyebut bahwa tenaga kerja dalam negeri belum sepenuhnya siap bekerja di perusahaan standar internasional atau asing.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR, dia mengatakan bahwa pekerja lokal kadang terlalu banyak menggunakan waktu istirahat, ngobrol, padahal waktu kerja bisa lebih dioptimalkan.

Pernyataan ini disambut negatif oleh publik karena dianggap merendahkan.

7. Izin Tambang PT Gag Nikel di Papua

PT Gag Nikel kabarnya kembali beroperasi di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.  Kementerian ESDM lantas menuai kritik publik.

Hingga akhirnya, Kementerian yang dipimpin oleh Bahlil itu mengklarifikasi, aktivitas PT Gag Nikel itu bukan karena izin operasional dikembalikan, melainkan untuk kepentingan audit dan evaluasi.

Sebelumnya, Bahlil menegaskan bahwa izin tambang PT Gag Nickel sudah dicabut.

8. Isu Foto Mirip dengan Miras Seharga Rp38 Juta

Sebuah foto yang memperlihatkan sosok menyerupai Bahlil muncul di media sosial, di samping botol minuman keras (Whiskey Hibiki 21 Year Old) dengan harga diperkirakan sekitar Rp38 jutaan.

Foto tersebut viral dan menimbulkan spekulasi, hingga kader muda Golkar melaporkan penyebar foto ke Bareskrim Polri.

Ada dugaan bahwa foto ini bisa merupakan jebakan atau manipulasi momen, sebagiannya mengatakan bahwa bukan jelas siapa pemilik botol atau tindakan sah Bahlil dalam foto itu.

Belum diketahui pula apakah foto tersebut adalah Bahlil atau bukan.

9. Kelangkaan BBM Swasta

Baru-baru ini muncul keluhan dari SPBU swasta bahwa jenis BBM nonsubsidi di tempat mereka sulit didapat, seperti Shell, Vivo, dan BP-AKR. Ini memicu tuduhan bahwa kebijakan impor, distribusi, atau alokasi BBM untuk pihak swasta dibatasi.

Bahlil membantah bahwa ada pembatasan kuota impor yang merugikan SPBU swasta. Ia menyebut bahwa kuota impor untuk swasta itu naik 10% dibanding tahun sebelumnya dan bahwa stok nasional masih mencukupi.Pemerintah juga mendorong SPBU swasta untuk melakukan kerja sama business-to-business (B2B) dengan Pertamina agar pasokan bisa lebih terjamin.

Kontributor : Hillary Sekar Pawestri